Bupati Muna Terpilih Ditentukan 321 TPS – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
HEADLINE NEWS

Bupati Muna Terpilih Ditentukan 321 TPS

KENDARINEWS.COM, JAKARTA- KPU Muna bersama KPU Sultra akhirnya menyerahkan dokumen laporan hasil pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga TPS di Muna yang sudah digelar 22 Maret lalu ke Mahkamah Konstitusi. Dokumen itu diserahkan pagi kemarin oleh dua komisioner KPU Sultra, Hidayatullah dan La Ode Abd Natsir, dan diterima pihak sekretariat MK untuk diteruskan ke panitera dan hakim untuk selanjutnya digelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

1-PSu

Kabag Humas dan Protokoler MK Budi Achmad Johari mengatakan, setelah pihaknya menerima dokumen tersebut maka saat ini para pemohon dan termohon dalam sengketa Pilkada Muna, tinggal menunggu putusan dari majelis. “Sekarang tinggal menunggu saja, kapan majelis siap menggelar RPH. Dalam RPH itu nasib Pilkada Muna akan mendapatkan putusan final,” tutur Budi Achmad Johari saat ditemui dikantornya MK, di Jakarta Pusat, Rabu (30/1).

BACA JUGA :  Naas, Hindari Ayam Penumpang Motor Ini Tewas

Ditanyakan soal penyelenggaraan RPH tersebut Budi enggan berkomentar. Alasannya, itu adalah wilayah majelis untuk berkomentar. Ditanyakan soal PSU sebagai penentu Budi menjelaskan bahwa Pilkada dan PSU itu merupakan satu kesatuan. Untuk menentukan pemenang itu yang akan dihitung adalah seluruh suara sah diseluruh TPS. “TPS yang melakukan PSU dan tidak itu tetap satu kesatuan. Semua nantinya akan diakumulasikan semua TPS yang berada di Muna,” ungkap Budi.

Budi juga menjelaskan bahwa semua sudah tertuang dalam amar putusan yang diputus dalam putusan sela beberapa waktu lalu. “Amar putusannya pertama membatalkan surat KPU. Kedua membatalkan 3 TPS bukan seluruh TPS yang dibatalkan,” ujarnya. Meski demikian Budi mengatakan bahwa semua tergantung majelis Hakim nantinya. “Tapi tidak akan mungkin PSU menghapuskan hasil Pilkada 9 Desember yang lalu. Semua akan jadikan satu untuk menjadi bahan pertimbangan putusan selain pertimbangan-pertimbangan yang lain,” pungkasnya.

BACA JUGA :  Tersangka Korupsi di LPMP Sultra Bertambah, Nih Datanya

Senada dengan Budi, Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay mengatakan PSU merupakan satu kesatuan dengan Pilkada serentak 9 Desember kemarin. “Nanti tetap akan dihitung keseluruhan. Bukan hasil dari PSU atau Pilkada saja yang akan menjadi penentu tapi jumlah keseluruhan dari keseluruhan,” ungkapnya.

Hadar menjelaskan bahwa PSU yang terjadi tersebut berangkat dari amar putusan MK. MK menganggap ada 3 TPS dalam penyelenggarannya tidak bersifat demokratis, ada hak-hak tertentu yang dihilangkan atau ada kecurangan didalamnya. “Dasar-dasar itu MK memutuskan untuk menggelar PSU di 3 TPS tersebut. Tetapi, tidak membatalkan 321 TPS lainnya. 321 TPS ini tetap dianggap sah,” jelas Hadar.

BACA JUGA :  Operasi Bersinar Digelar, Sisir Kamar Kost dan Penghuninya, Ini Hasilnya...

Untuk diketahui terdapat lima daerah yang diharuskan melakukan pemungutan suara ulang (PSU) dalam proses perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP-Kada) di MK, yaitu Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Muna, Kabupaten Memberamo Raya, dan Kabupaten Teluk Bintuni. Sampai saat ini baru tiga daerah yang telah melaporkan pelaksanaan PSU di MK yakni Halmahera Selatan, Teluk Bintuni dan Muna. (yog)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top