KPK Didesak Tuntaskan Kasus Suap Umar Samiun – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
Buton

KPK Didesak Tuntaskan Kasus Suap Umar Samiun

Umar Samiun

Umar Samiun

KENDARINEWS.COM, KENDARI Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menuntaskan tunggakan kasus yang selama ini masih menggantung. Masih ada 40 perkara yang belum sampai ke “meja hijau”. Salah satunya, seluruh pejabat yang diduga terlibat dalam kasus suap mantan Hakim MK Akil Mochtar.

Terkait kasus tersebut, ICW mendorong KPK menuntaskannya. Soalnya, dari 10 kepala daerah yang diduga terlibat memberikan suap, tersisa dua kepala daerah yang belum digarap KPK, Salah satunya, Samsu Umar Abdul Samiun, Bupati Buton saat ini.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz mengungkapkan, KPK harus memutus mata rantai kejahatan. “Jika hanya Akil yang diberikan hukuman dan yang memberikan suap tidak berarti KPK sama saja membiarkan kejatan terjadi. Oleh karena itu, kepala daerah yang terlibat (termasuk Bupati Buton, red) juga harus segera dituntaskan oleh KPK,” ungkap Fariz, saat dihubungi Kendari Pos, di Jakarta, kemarin (15/3).

BACA JUGA :  1,37 Juta PNS dari SMA, SMP dan SMA Akan di Pensiun Dini-kan

Fariz menambahkan, desakan ini gunannya untuk mengurangi paradigma negatif terhadap KPK. “KPK harus segera menyelesaikan kasus suap hakim MK. Tidak hanya itu, seluruh tunggakan kasus-kasus kepemimpinan KPK sebelumnya juga harus diselesaikan oleh KPK yang baru,” tuturnya.
Sebelumnya juga telah beredar isu jika KPK sengaja mengulur-ulur penyelesaian kasus dugaan suap sengketa Pilkada karena penyidik KPK telah mendapatkan sejumlah imbalan. Menanggapi hal tersebut, Faris pun membantahnya. Menurutnya itu adalah isu yang berkembang di masyarakat saja.

“Tapi kalau memiliki bukti yang kuat kenapa tidak yang bersangkutan juga diproses secara hukum. Yakinlah, KPK akan segera menyelesaikan oknum-oknum yang terlibat dalam perkara Akil Mochtar. Lagi pula KPK sudah memiliki sejumlah dokumen dan pasti dalam waktu dekat kasus tersebut akan tuntas,” jelasnya.

BACA JUGA :  Seluruh Peserta MTQ Telah Mendaftar

Penyidik KPK itu, lanjutnya, satu komponen dalam kerja-kerja penyelidikan dan penyidikan di KPK. Kerja mereka (penyidik KPK, red) saling kontrol. “Untuk itu kita mendesak KPK untuk segera menyelesaikan kasus tersebut agar tidak menimbulkan paradigma negatif,” harapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan sudah menjadi keharusan pimpinan KPK saat ini menuntaskan tunggakan kasus yang ditinggalkan oleh pimpinan KPK sebelumnya. “Kita pasti akan selesaikan. Saat ini seluruh kasus termasuk kasus suap yang melibatkan Akil Mochtar terus didalami. Jika materi telah lengkap pasti akan dinaikan prosesnya. Doakan saja semoga cepat,” ungkap Basaria.

Basaria juga menegaskan keseriusan KPK saat ini untuk menuntaskan utang-utang KPK. Keseriusan itu dibuktikan dengan pihaknya membentuk tim satuan tugas untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. “Ada tim A, tim B, jadi nanti ditunggu saja sudah ada yang naik. Yang jelas semua kasus, bukan hanya Akil Mochtar saja. Semua kasus yang pernah dan sudah dinaikkan di tingkat penyidikan pasti akan diselesaikan. Itu sudah disepakati oleh semua pimpinan KPK. Secepat mungkin akan diselesaikan. Tidak perlu menunggu sampai akhir tahun ini. 2 sampai 3 bulan ini sudah bisa kita naikkan semuanya,” jelasnya.

BACA JUGA :  Keluarga Surianyah, Korban Penyanderaan Kelompok Abu Sayyaf Berharap....

Saat ini KPK kembali mendalami kasus suap sengketa Pilkada yang melibatkan mantan Hakim MK Akil Mochtar. Dari 10 daerah yang diduga terlibat dalam suap Akil Mochtar KPK sudah menjerat 8 kepala daerah dan masih tersisa 2. Dua kepala daerah yang diduga ikut terlibat dalam penyuapan sengketa Pilkada kepada Akil adalah Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun dan Gubernur Jawa Timur Sukarwo. (yogi)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top