Izin HO, SITU dan Izin Prinsip bagi UMK akan Dihilangkan – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
Ekonomi & Bisnis

Izin HO, SITU dan Izin Prinsip bagi UMK akan Dihilangkan

KENDARINEWS.COM,JAKARTA—-Presiden Joko Widodo member perhatian khusus terkait harmonisasi peraturan-peraturan yang dianggap menjadi hambatan untuk proses perizinan baik itu usaha menengah kecil maupun usaha besar. “Ada beberapa yang tadi diputuskan dan diminta ke Mendagri untuk mengkoordinasikan dan juga Menteri terkait. Izin-izin yang dihilangkan akan dihilangkan diantaranya izin gangguan (HO), izin tempat usaha, izin prinsip bagi usaha menengah- kecil (UMK),” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung kepada wartawan seusai rapat terbatas, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/3/2016) sore.

BACA JUGA :  Hebatnya Madu Bagi Kesehatan

Untuk investor asing, lanjut Seskab, BKPM masih memerlukan hal ini. Kemudian izin lokasi dan yang berikutnya adalah izin amdal (analisa mengenai dampak lingkungan). “Akan kita kaji apakah masih diperlukan atau tidak. Yang jelas kalau di suatu daerah sudah ada amdalnya, maka masih diminta syarat amdal yang berikutnya akan dihilangkan,” ujarnya.

BACA JUGA :  Dilantik, Irjen Tito Resmi jadi Kepala BNPT

Menurut Seskab, hasil kajian itu nanti akan dituangkan dalam dalam suatu peraturan yang mudah-mudahan minggu depan, Menko Perekonomian akan menyampaikan dalam rapat paripurna yang akan juga mengundang eselon satu seluruh kementerian/lembaga untuk diterapkan.

Seskab juga menyampaikan, telah ditugaskan ke Menteri Dalam Negeri kalau nanti perda yang dicabut sudah 1000, maka segera dilaporkan ke Presiden untuk disosialisasikan.

BACA JUGA :  Patronase Politik dan Dilema Birokrasi

Dukungan Mendagri

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menambahkan, pada prinsipnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai poros pemerintahan skala nasional, mulai Presiden sampai kepala desa kelurahan yang menghambat investasi, yang menghambat perizinan, yang terlalu birokratis, yang merugikan kepentingan masyarakat kecil, menengah ke bawah dan sebagainya akan dipangka. “Hal itu sebagaimana arahan bapak Presiden,” katanya. (sawal lakawa).

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top