Sentil Website Kemenko Maritim, JK Diminta Jalankan Tupoksi Wapres – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Nasional

Sentil Website Kemenko Maritim, JK Diminta Jalankan Tupoksi Wapres

73226_adhie_massardi_663_382

Adhie Massardi

KENDARINEWS.COM, JAKARTA – Website resmi Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman berubah nama menjadi Kementerian Koordinasi Bidang Maritim dan Sumber Daya. Belum diketahui secara pasti kapan nama website itu diubah.

Wapres Jusuf Kalla pun menyentil Menko Maritim Rizal Ramli terkait perubahan nama tersebut. Menurutnya, tidak bisa asal mengubah nama instansi pemerintah. Karena perubahan nama pada instansi pemerintah harus sesusai nomenklatur.

Menurut koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi, sentilan Jusuf Kalla wajib direspons positif. Karena meskipun perubahan itu mengarah perbaikan istilah, tapi nama situs resmi instansi pemerintah memang harus sesuai nomenklatur.

Hanya saja menurut Adhie, akan lebih indah sebagai negarawan senior, Jusuf Kalla juga mestinya memberi keteladanan kepada para juniornya di pemerintahan. Bagaimana seharusnya menaati nomenklatur, tupoksi, undang-undang.

“Tentu saja yang paling mendasar adalah mematuhi konstitusi,” kata Adhie kepada wartawan saat diminta komentarnya atas sentilan Wapres JK kepada Menko Maritim Rizal Ramli, Senin (7/5).

Tapi ketika ditanya apa nomenklatur dan tupoksi wapres, jubir presiden era KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini mengaku tidak tahu. Konstitusi UUD 1945 hanya menyebut, “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden” (Pasal 4, ayat 2).

“Karena kita memakai sistem presidensial, konstitusi tidak menjabarkan tugas pokok dan fungsi wapres,” kata Adhie.

Berbeda dengan menteri yang tugas pokok dan fungsinya diatur dalam konstitusi yakni Pasal 17, ayat 3. Sementara wapres bekerja 100 persen atas perintah presiden. “Jadi kalau tidak ada penugasan dari presiden, wapres harus duduk manis di istananya,” ujar Adhie.

Adhie menuturkan, era Soeharto ada Keppres yang memerintahkan wapres melakukan pengawasan pembangunan (wasbang). Saat Sudharmono wapres, membuka ‘kotak pos 5000’ untuk menampung pengaduan masyarakat.

Kemudian Gus Dur membuat Keppres 121/2000 kepada Wapres Megawati untuk membantu presiden menjalankan fungsi pelaksanaan kebijakan pemerintahan. Khususnya dalam melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari.

“Saya tidak tahu apakah Presiden Joko Widodo sudah membuat Keppres sejenis untuk Pak JK. Kalau belum, Pak JK tidak memiliki kewenangan memanggil menteri, baik untuk rapat, memberikan tugas, apalagi menegur menteri yang menjalankan perintah presiden sesuai konstitusi,” tutur Adhie.

Karena itu menurut Adhie, setelah menyentil “nomenklatur Rizal Ramli”, harus segera melaksanakan tupoksi sebagai wapres sesuai konstitusi. Hal itu agar JK tidak dicemooh masyarakat. “Rizal Ramli hanya meluruskan nama belaka,” ujarnya.

Karena sampai saat ini, kata Adhie, tupoksi Kemenko Bidang Kemaritiman tetap mengacu kepada Peraturan Presiden No 10/2015. Cakupan wilayah kerjanya diatur dengan Pasal 4, meliputi a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; b. Kementerian Perhubungan; c. Kementerian Kelautan dan Perikanan; d. Kementerian Pariwisata; dan e. Instansi lain yang dianggap perlu.

“Pertanyaannya, mana lebih berbahaya bagi negara, meluruskan nama dengan tetap menjalankan tupoksi-nya, atau bertindak jauh melampui tupoksi yang membuat pemerintahan menjadi seperti dikemudikan dua nakhoda?” sindir Adhie menutup penjelasannya. (hsn/JPG)

Komentar

komentar


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 1001
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top