Masuk RPP Desartada, Provinsi Kepton Bisa Terwujud – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
Buton

Masuk RPP Desartada, Provinsi Kepton Bisa Terwujud

foto:hariman/fajar.co.id Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang didampingi beberapa pejabat Kemendagri dalam rapat kerja di Komisi II. Tampak Tjahjo Kumolo serius mendengarkan argumentasi-argumentasi Amirul Tamim terkait dengan Pembentukan Provinsi Kepulauan Buton.

foto:hariman
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang didampingi beberapa pejabat Kemendagri dalam rapat kerja di Komisi II. Tampak Tjahjo Kumolo serius mendengarkan argumentasi-argumentasi Amirul Tamim terkait dengan Pembentukan Provinsi Kepulauan Buton.

kendaripos.fajar.co.id,KENDARI—Provinsi Kepulauan Buton (Kepton) cepat atau lambat akan menjadi daerah otonomi baru (DOB) sendiri lepas dari Provinsi Sultra.  Perjuangan panjang itu telah sampai di DPR RI dan Kemendagri. Anggota Komisi II DPR RI asal Sultra, Amirul Tamim begitu all out menyuarakan agar Provinsi Kepton yang telah menjadi perjuangan bersama pemerintah dan masyarakat Sultra  menjadi prioritas pemerintah pusat. Hasilnya, Provinsi Kepton telah resmi masuk dalam draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Design Besar Penataan Daerah (Desartada) hingga tahun 2025.

Anggota Komisi II DPR RI asal Sultra, Amirul Tamim dalam Rapat Kerja (Raker) bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Senin (29/2) meminta secara langsung agar Provinsi Kepton dapat dimasukkan dalam Desartada Kepentingan Strategis Nasional. Memang sebelumnya, Provinsi Kepton sempat tidak dimasukkan dalam draft RPP Desartada hal itulah yang membuat Amirul Tamim mempertanyakan kepada Mendagri secara langsung.

“Mengapa rencana pemekaran Provinsi Kepulauan Buton tidak masuk? Sementara dalam usulan Komisi II ini sudah ada yang namanya Provinsi Kepulauan Buton,” tanya Amirul kepada Mendagri.

Mantan Walikota Baubau dua periode ini menjelaskan, Pemekaran Provinsi Kepton merupakan kebutuhan nasional, negara harus hadir dalam membentuk pemerintahan Provinsi Kepton. “Di sana (Kepulauan Buton) ada tambang minyak, tambang nikel, tambang aspal alam terbesar walaupun pengelolaannya belum maksimal, tapi yakin tidak ada ciptaan Tuhan yang sia-sia, dan masih banyak lagi sumber-sumber mineral lainnya,” jelasnya.

Selain itu, Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan provinsi induk mempunyai wilayah yang sangat luas, yang terdiri dari pulau-pulau. Hingga membuat pelayanan masyarakat belum maksimal. Pertumbuhan ekonomi juga belum merata diseluruh daerah di Sultra. “Idealnya Sultra harus dibagi menjadi dua provinsi. Adanya pemekaran daerah baru akan merangsang orang-orang melakukan transmigrasi keluar dari pulau Jawa, sehingga penduduk tidak konsentrasi di Pulau Jawa,” kata Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Lebih lanjut, dipaparkan dalam pasal 49 ayat 1 UU No 23/2014 menyatakan bahwa pembentukan daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional berlaku untuk derah perbatasan, pulau-pulau terluar dan daerah tertentu. Nah, Provinsi Kepton termasuk dalam kategori daerah tertentu untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan NKRI.

“Bila kita melipat peta Indonesia, Kepulauan Buton berada dalam lipatan peta tersebut. Artinya, Kepulauan buton berada di tengah-tengah dan strategis karena diapit oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki) dua dan tiga,” tukasnya.

Selain itu, jika melihat sejarah daerah Kepulauan Buton menjadi salah satu tempat persinggahan bila terjadi konflik. Contohnya, konflik yang terjadi di Ambon dan persoalan Timor-Timor. Pada saat itu, banyak masyarakat dari daerah tersebut yang masuk ke daerah ini. “Daerah ini juga menjadi entry point masuknya imigran-imigran dari Negara luar yang hendak mencari suaka di Australia,” bebernya.

Olehnya itu, Amirul kembali mempertegas kepada Mendagri untuk dapat memasukkan Provinsi Kepton dalam RPP Desartada 55 provinsi yang akan segera disahkan. Apalagi Mendagri sendiri pernah melakukan kunjungan ke Buton dan melihat dan mendegar langsung aspirasi masyarakat terkait dengan pemekaran ini.

“Saya kira Pak Menteri sudah pernah ke Buton dan beberapa waktu lalu Pak Menteri juga sudah menyetujui untuk Sultra dapat dimekarkan. Olehnya itu, saya meminta dalam Desartada dari 55 Provinsi itu bisa dimasukkan Provinsi Kepton hingga berjumlah 56 Provinsi,” pintanya.

Mendegar penjelasan dan permintaan Amirul Tamim, Mendagri Tjahjo Kumolo hanya menjawab singkat. Mantan Sekjen PDI Perjuangan ini menyampaikan kepada Amirul bahwa usulan Provinsi Kepton saat ini sudah dimasukkan kedalam RPP tentang Desartada. “Pak Amirul, untuk Buton (Provinsi Kepton) sudah masuk. Jadi ada tambahan khusus untuk Buton dan Sumbawa. Saya mendengarkan semua aspirasi, apalagi saya pernah satu hari berada di Buton juga sudah disampaikan terkait dengan aspirasi-aspirasi tersebut,” singkat Tjahjo Kumolo. (Fajar)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top