MK (Bukan) Mahkamah Kalkulator – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Opini

MK (Bukan) Mahkamah Kalkulator

mahkamah-agung

Pilkada serentak di 269 daerah tingkat kabupaten/kota maupun provinsi pada 9 Desember 2015 lalu menyisakan pekerjaan rumah, berupa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK). Dari data di kepaniteraan MK, ada 147 laporan gugatan berasal dari 132 daerah. Dari jumlah tersebut, lima diantaranya dari Sulawesi Tenggara. Yakni gugatan dari Pilkada Muna (Rusman Emba-Malik Ditu), Pilkada Buton Utara (Ridwan Zakaria-La Djiru), Pilkada Konawe Kepulauan (Muh Nur Sinapoy-Abd Salam), Pilkada Wakat nawe Utara (Aswad Sulaiman-Abuhaera).

Nah, ada yang menarik untuk dicermati dalam proses sengketa PHP tersebut. Hal itu berkaitan dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Hasil Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati yang mempersempit ruang gerak MK dalam penanganan perkara sengketa Pilkada. Lembaga konstitusi itu belakangan tak lagi menangani perkara dari sisi prosedur, tapi lebih kepersoalan hasil Pilkada. Kondisi inilah yang dipersoalkan banyak pihak.

Mestinya, dalam memproses perkara sengketa Pilkada secara utuh, MK bukan semata memproses persoalan perselisihan suara saja. Tapi lebih dari itu harusnya, termasuk penyebab adanya perselisihan dalam perolehan suara juga. Karena bagaimanapun, perolehan hasil sangat erat kaitannya dengan proses.

MK harusnya memeriksa, apakah proses Pilkada sudah sesuai dengn prinsip dan asas Pilkada yang diatur dalam konstitusi atau tidak. MK juga mestinya memperhatikan, apakah salah satu calon melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif (TSM) atau tidak. Ini penting diperhatikan karena semua sangat berkaitan dengan hasil Pilkada. MK tidak boleh hanya menjadi kalkulator saja, yang tugasnya hanya menghitung selisih suara. Kalau memenuhi dua persen diakomodir, tapi jika lebih dari persyaratan, diabaikan.

Padahal bisa jadi, ada hal substansi yang terlupakan. PMK Nomor 5 Tahun 2015 memiliki banyak persoalan. PMK tersebut dibuat sebagai tafsir dari Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Padahal dalam UU Pilkada terdapat hal yang tidak jelas, seperti rujukan terhadap hasil putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Oleh MK, putusan KPU diterjemahkan hanya menangani persoalan perselisihan perolehan suara antara pemohon dengan termohon.

Dari sekian daerah yang bersengketa, ada beberapa daerah yang mengalami kejadian khusus. Ambil contoh konkret Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Perbedaan suara antara pemenang dan peraih suara terbanyak nomor dua hanya 819 suara dari 101.181 suara sah. Perinciannya, pemenang pertama mendapat 38.726 suara (atau 38,27 persen dari total suara sah), pemenang kedua 37.907 (37,66 persen), dan pemenang ketiga 24.548 (24,26 persen). Perbedaan suara antara pemenang pertama dan kedua 38,27 persen – 37,66 persen = 0,61 persen. Karena penduduk Kabupaten Barru kurang dari 250 ribu maka selisih persentase yang diperbolehkan adalah 2 persen. Dengan demikian, pemenang kedua masih memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan.

Namun, bila menggunakan penghitungan sesuai Peraturan MK, selisih suara yang dibolehkan untuk mengajukan permohonkan hanya 775 suara. Cara menghitungnya, 38.726 (suara terbanyak) x 2 persen (selisih persentase yang diperbolehkan) = 775 suara. Dengan demikian, pemenang kedua, yang berselisih 819 suara dengan peraih suara terbanyak, tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan.  Padahal, perbedaan 819 suara tersebut termasuk kecil. Perhitungan suara ulang di dua TPS saja bisa berpengaruh terhadap hasil Pilkada. MK tidak boleh menangani perkara sebatas perselisihan hasil suara dalam Pilkada, namun lebih ke persoalan proses mendapatkan suara hasil Pilkada. Misalnya, MK harus berani menguji proses hasil perhitungan suara yang diperoleh pemohon dan termohon.

Besar kemungkinan pihak termohon dalam sengketa Pilkada di MK menggunakan cara yang tidak sesuai prosedur. Misalnya, termohon merupakan petahana yang menggunakan instrumen fasilitas saat masih menjabat kepala daerah, yakni menggunakan dana bantuan sosial (Bansos), birokrasi, politik uang, pegawai negeri sipil (PNS) yang dimobilisasi untuk memilih petahana. Cara seperti itu dinilai telah melanggar dan hasil suara layak dinyatakan tidak sah. Oleh sebab itu, MK tidak hanya menguji selisih perhitungan suara, namun juga cara perolehan suara. MK harus berani mengadili persoalan prosedur untuk memberikan keadilan substantif. Jadi MK harus membuka diri untuk mempersoalkan proses pelaksanaan Pilkada yang tidak sesuai konstitusi.

PMK Nomor 5 Tahun 2015  memberikan kewenangan hanya menangani sengketa perselisihan suara paling banyak 0,5-2 persen saja. Adanya PMK Nomor 5 Tahun 2015 tersebut justru mempersempit ruang gerak pemohon dalam menguji perolehan hasil suara secara terbuka di MK. Ini menjauhkan dari keadilan yang diinginkan pemohon. Ketentuan aturan perselisihan suara 0,5-2 persen hanya upaya MK membentengi diri dari penanganan sengketa Pilkada. Itu akibat kasus mantan Ketua MK Akil Mochtar terkait penanganan kasus sengketa Pilkada pada tahun 2013 lalu.

Selain itu, MK dinilai mencoba meminimalisasi kemungkinan kasus sengketa Pilkada masuk untuk ditangani. Padahal secara hukum bila membatasi pihak pemohon berdampak pada keadilan yang semakin sempit. Olehnya itu MK harus berpikir lebih ke substantif pemenuhan keadilan dan demokrasi. Kemudian berpikir progresif dalam menafsirkan UU, bukan konservatif. UU itu bermasalah, tetapi kalau tafsirnya progresif kemungkinan yang buruk bisa diminimalisir.

Penyebab instrumen dalam memperoleh suara pemohon dan termohon mesti dikaji lebih mendalam oleh MK. Bukan tidak mungkin bakal terjadi banyak kecurangan dalam memperoleh suara di Pilkada. Kecurangan itulah yang menyebabkan perolehan suara menjadi tidak sah. Kalau MK menutup pintu proses pengujian tahapan perolehan suara yang berlaku jujur dan adil, maka yang terjadi akan memberikan citra negatif bahwa MK hanyalah Mahkamah Kalkulator saja. MK tak boleh menjadi “Mahkamah Kalkulator”.

Jika MK hanya menjadi Mahkamah Kalkulator, maka akan mengabaikan proses sebelumnya dalam memperoleh suara Pilkada. Bukan menjadi rahasia umum, proses Pilkada masih diwarnai dengan kecurangan yang dimungkinkan dilakukan oleh peserta maupun penyelenggara. Kita mendorong supaya MK masuk ke substansi persoalan Pilkada.

Kalau jadi kalkulator, akan menjadi tidak baik, dan kualitas Pilkada akan buruk. Kita membutuhkan MK sebagai lembaga yang independen untuk menegakkan konstutusi dan  mengawal demokrasi. Kita berharap, kalau Pilkada kali ini, MK tetap memutuskan sesuai PMK Nomor 5 tersebut, maka kedepan ada upaya untuk membenahi atau merubahnya. Paling tidak, tahun 2017 nanti, akan ada lagi Pilkada serentak cluster II. Di Sultra sendiri, akan ada tujuh daerah lagi yang bakal menggelar Pilkada. Yakni, Pilwali Kota Kendari, Pilkada Buton, Buton Tengah, Buton Selatan, Muna Barat, Bombana dan Kolaka Utara. Nah, di Pilkada tersebut, kita berharap para pemangku kepentingan di bangsa ini mempertimbangkan kembali tentang kebijakan ini. MK jangan lagi hanya mengurusi angka-angka saja, tapi juga termasuk proses.

Harusnya, kasus Ketua MK sebelumnya bisa menjadi pelajaran penting untuk melakukan pengawsan maksimal pada para hakim. Bukan justru memangkas perannya, yang ujungnya juga tidak menunjukan keadilan dalam berdemokrasi. Terutama saat mencari keadilan untuk menggugat. Bagi yang sudah telanjur tahun ini, tentu sebagai warga negara yang baik, kita harapkan bisa menerima keputusan itu dengan lapang dada. Sebab bagaimanapun, putusan MK sifatnya final dan mengikat.

Tidak ada lagi rujukan hukum diatasnya. Jadi tidak ada cara lain selain, menerima dan bersama-sama pemenang untuk kembali membangun daerah. Sekaligus menyiapkan diri untuk tampil lima tahun kedepan kalau masih memungkinkan.

penulis

penulis

Bagi para pemenang tentu jangan bereuforia berlebihan. Sebab, kemenangan di Pilkada bukanlah akhir segalanya. Justru sebenarnya, itu baru awalnya. Tugas utama adalah bagaimana menjalankan roda pemerintahan dengan baik, serta menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat. (*)

*Pengamat Hukum Tata Negara

Komentar

komentar


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 1001
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top