Persempit Akses Terorisme, Seluruh Situs Berbau Radikal Diberantas – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
HEADLINE NEWS

Persempit Akses Terorisme, Seluruh Situs Berbau Radikal Diberantas

Situs Bahrunaim yang telah diblokir pemerintah

Situs Bahrunaim yang telah diblokir pemerintah

KENDARINEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah segera mengambil langkah-langkah untuk memberantas aksi terorisme yang terus menebar ancaman di Indonesia. Salah satunya dilakukan dalam bentuk memberantas dan mencegah penyebaran situs-situs radikal. Sebab, penyebaran situs radikal ini melahirkan pengikut-pengikut yang berani mati untuk melakukan aksi terorisme.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebutkan, untuk urusan pemberantasan situs radikal, Presiden Joko Widodo menugaskan Menkominfo Rudiantara.”Presiden juga meminta Menkominfo untuk segera menutup laman atau akun-akun yang menyebarkan paham radikalisme. Karena deradikalisasi tidak lepas dari banyak hal yang tumbuh dari masyarakat,” ujar Pramono saat menyampaikan beberapa poin hasil rapat terbatas presiden dengan para menteri dan lembaga negara terkait terorisme, Kamis (21/1/2016).

BACA JUGA :  Setelah Bom Jakarta, Teror Bom Kini Landa Hotel Bintang Empat di Burkina Faso

Selain masalah situs, para narapidana kasus terorisme juga mendapat perhatian. Karenanya, presiden menugaskan Menkum dan HAM Yasonna Laoly menertibkan semua lapas yang bisa menjadi tempat penyebaran radikalisme. Terutama lapas yang berisi narapidana kasus terorisme. “Ditertibkan supaya tidak jadi sarang radikalisme,” kata Pramono Anung.

Menyangkut UU terorisme, pemerintah mempunya tiga alternatif bentuk aturan yang bisa digunakan untuk mencegah mencegah radikalisme dan melakukan deradikalisasi. Yaitu melakukan revisi terhadap UU nomor 15/2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, peraturan pemerintah pengganti undang-undnag (perppu) serta adanya rancangan UU baru.

BACA JUGA :  Bom Israel Membunuh Ibu Hamil Dan Seorang Anak Palestina

“Presiden meminta revisi UU tersebut. Menkopolhukam dan Menkum dan HAM ditugaskan mengkoordinasikan karena itu kebutuhan pemerintah. Tapi harus tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah dan mengedepankan pendekatan HAM,” kata Pramono.(flo)

Komentar

komentar


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 1001
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top