Jaksa Agung Jadi "Bulan-Bulanan" Anggota Dewan – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
HEADLINE NEWS

Jaksa Agung Jadi "Bulan-Bulanan" Anggota Dewan

Jaksa Agung, HM Prasetyo

Jaksa Agung, HM Prasetyo

KENDARINEWS.COM, JAKARTA – Rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR dan Kejaksaan Agung, kemarin, berlangsung panas. Dalam rapat itu, kasus “papa minta saham” yang melibatkan eks ketua DPR Setya Novanto jadi menu favorit para legislator. Jaksa Agung M Prasetyo pun seolah jadi bulan-bulanan, diserang dengan berbagai pertanyaan yang menyudutkan.

Rapat dimulai sekitar pukul 10 pagi dipimpin Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin. Jaksa Agung M Prasetyo sudah duduk manis dengan puluhan anak buahnya, termasuk Jampidsus Arminsyah. Namun, dari tuan rumah yang hadir baru 15 orang. Azis pun menskor rapat sepuluh menit sambil menunggu rapat kuorum.

Rapat ini jadi perhatian awak media. Soalnya, Novanto yang sudah mundur dari kursi Ketua DPR masuk ke Komisi III DPR.

Bisa dibayangkan bagaimana sikap Prasetyo menghadapi Novanto yang dipanggil tapi terus mangkir atau sebaliknya. Sayang, hingga rapat berakhir sore hari, Novanto tidak menunjukkan batang hidungnya.

Sekitar pukul 10.25 rapat dimulai. Prasetyo bicara lebih dulu dengan memaparkan evaluasi kinerja Kejagung 2015. Sekitar satu jam, eks politisi Nasdem itu mengupas berbagai persoalan seperti praperadilan yang dinilai menghambat kinerja kejagung, penyelesaian kasus HAM 1965 yang belum ada titik terang, dan penanganan kasus terorisme dan paham radikal.

BACA JUGA :  Jaksa Agung HM Prasetyo Tak Layak Direshuffle Tapi Dipecat

Prasetyo juga membicarakan sejumlah kasus yang jadi perhatian publik seperti, kasus Novel Baswedan, Bambang Widjojanto, eks Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, dan kasus pemufakatan jahat PT Freeport. Secara umum, ia menjelaskan perkembangan tiap kasus. Seolah tahu akan jadi “bulan-bulanan”, Prasetyo menutup laporannya dengan sebuah isyarat. “Kami harap raker ini bukan ajang pengadilan bagi kami. Kami memohon dukungan,” tutupnya.

Azis lalu memberi kesempatan kepada anggotanya untuk mengajukan pertanyaan. Spontan, puluhan tangan mengacung. Azis sampai kebingungan memberi kesempatan. “Tenang, semua kebagian bertanya. Kalau perlu nanti kita rapat seminggu,” kata Azis, santai. Saking banyaknya pertanyaan, rapat yang direncanakan kelar pukul satu molor hingga sore hari.

Dari semua menu yang dipaparkan Prasetyo, peserta rapat lebih tertarik membahas kasus papa minta saham. Seluruh fraksi menanyakan perkembangan kasus ini. Kebanyakan bernada tajam, tak sedikit yang menyudutkan Prasetyo.

Contohnya Edison Betaubun. Politisi Golkar ini minta Prasetyo jangan cuma fokus mengurusi kasus papa minta saham, tapi juga kasus-kasus yang terbengkalai di daerah. Menurutnya, tidak ada unsur pemufakatan jahat dalam rekaman tersebut. “Karena dalam pemufakatan jahat seharusnya pihak yang bicara harus sama-sama punya kewenangan,” ujarnya. “Orang dihukum bukan karena pemikiran, tapi karena perbuatan,” timpal John Kenedy, anggota Komisi III dari Golkar, yang menilai kasus ini besar muatan politisnya.

BACA JUGA :  Prasetyo Digoyang lagi

Rekan satu fraksinya, Adies Kadir meminta kejaksaan tidak mencari-cari kesalahan Novanto. Sebab, Polri pun sudah menyetop kasus ini karena tak ada unsur pidana di dalamnya. “Jangan sampai orang sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah turun dari ketua DPR dicari lagi kesalahannya,” ujarnya.

Senada disampaikan politisi PKS Nasir Djamil, yang mengutip legal oponion pakar hukum DR Andi Hamzah yang menyatakan bahwa tidak ada unsur pemufakatan jahat dalam kasus itu. Dia bilang, kasus ini penuh muatan politis, karena sudah memakan korban yaitu jabatan Ketua DPR dan Dirut PT Freeport. “Jangan sampai ada kesan Kejagung tebang pilih,” ujarnya.

Anggota Komisi III Junimart Girsang meminta kejaksaan memanggil Riza Chalid terlebih dahulu sebelum memanggil Novanto. “Dia yang tahu anatomi pertemuan itu dan tentang isi pertemuan,” ucapnya. Syarifuddin Suding menambahkan, sebaiknya kejaksaan segera memutuskan kasus ini. Jika sudah memiliki bukti cukup segera tetapkan tersangka. “Kalau belum ada bukti, sebaiknya dihentikan untuk menghindari kegaduhan,” ucap politisi dari Hanura ini.

BACA JUGA :  Jaksa Agung HM Prasetyo Tak Layak Direshuffle Tapi Dipecat

Dari semua pertanyaan yang menyudutkan itu, ada juga anggota Komisi III yang membela Prasetyo. Dia adalah politis Nasdem Akbar Faisal. Dia bilang, Kejagung sudah memiliki bukti lebih baik dari MKD dalam mengusut kasus tersebut. “Jadi biarkan kejagung menyelesaikan tugasnya terkait Freeport,” ucapnya.

Menanggapi semua pertanyaan ini, Prasetyo menjawabnya dengan santai. Dia memastikan kasus ini berjalan sesuai dengan fakta hukum, bukan karena kepentingan politis. Dia memastikan, barang bukti rekaman telah diverifikasi oleh tim ahli dari ITB, dan membuktikan bahwa suara yang di dalamnya adalah benar suara Novanto. Karena itu dia berharap Novanto bisa hadir dalam pemanggilan kedua yang digelar pada Rabu (20/1) atau hari ini.

“Jika kedua gagal kami akan lakukan yang ketiga. Kami tidak ngotot atau tebang pilih dan sebagainya. Tidak ada unsur politis. Penegakan hukum berdasarkan fakta. Itu jaminan saya,” pungkasnya. (rmol)

Komentar

komentar


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 1001
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top