Revisi UU Terorisme, Tepatkah? – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
Opini

Revisi UU Terorisme, Tepatkah?

ilustrasi. Foto: Int

ilustrasi. Foto: Int

Pekan ini Indonesia menjadi trending topik masyarakat dunia, terkait dengan peristiwa teror bom di Ibukota Negara Republik Indonesia, tepatnya di pusat perbelanjaan Sarinah Thamrin. Aksi yang diduga dilakukan kelompok radikal ISIS ini memang mirip kejadian teror Paris beberapa waktu lalu. Kalau dilihat sepintas, kronologisnya sangat mirip, sehingga memberikan sebuah gambaran bahwa ancaman ini sangat serius. Tidak mustahil kejadian serupa bakal kembali terjadi di waktu dan tempat berbeda.

Walaupun dalam lubuk hati paling dalam seluruh masyarakat Indonesia berharap, tragedi itu yang pertama sekaligus untuk terakhir kalinya. Terkait dengan teror ISIS yang baru saja terjadi, ada wacana supaya ada Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hanya sejauh ini belum ada kepastian, apakah akan terealisasi atau tidak.

RUU terorisme ini diminta langsung Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Sutyoso. Salah satu tujuannya, supaya daya gedor BIN dalam rangka mengatasi ancaman teror susulan di wilayah Republik Indonesia bisa lebih kuat. Secara tidak langsung, Revisi Undang-Undang itu terkait langsung dengan kewenangan BIN, yang selama ini dinilai masih terbatas. Sebab, dalam UU nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, BIN sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang atau kelompok orang yang diduga atau terindikasi terkait jaringan teror. Jadi, hal inilah yang sedang dipersoalkan agar BIN dapat diberi kewenangan untuk menangkap dan menahan siapapun yang mereka duga ada indikasi kuat terkait dengan jaringan Teroris.

BACA JUGA :  Riwayatmu RUU KUHP, Hidup Namun Tiada Bernyawa

Namun sepertinya rencana tersebut sulit terwujud. Terlalu banyak jalur yang harus dilewati, sehingga besar kemungkinan terganjal di tengah jalan. Sebab, Indonesia sudah memiliki beberapa lembaga/ kesatuan yang mempunyai fungsi dalam menangani terorisme tersebut. Yaitu, ada namanya Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), ada juga Datasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88), termasuk tim Gegana yang seharusnya dapat dimaksimalkan untuk meredam Teroris ini. Ada yang mengatakan bahwa bisa jadi rencana revisi UU ini hanyalah cara BIN untuk menyebunyikan kekurangan karena tidak bisa mendeteksi kejadian teror di Sarinah. Tapi lupakan dulu spekulasi itu. yang pasti teror sudah terjadi, sekarang harus dicari cara untuk mengantisipasi supaya tidak terulang lagi. Pastinya, UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang bersifat Lex Spesialis itu sudah cukup baik sebagai pedoman dalam menanggulangi terorisme.

BACA JUGA :  Aedes Aegypty di era ASEAN Economic Community

Coba bayangkan, apa yang terjadi jika seandainya BIN mempunyai kewenangan yang di miliki oleh kepolisian yaitu menangkap dan menahan. Berarti kita akan hidup seperti di masa Orde baru yang setiap ada orang dicurigai maka akan langsung ditangkap. Apakah masyarakat yang hidup di era demokrasi ini sekarang bisa hidup seperti itu? Saya yakin Presiden Joko Widodo tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Sebab, bagaimana mungkin bisa menciptakan kesejahteraan, jika rakyat hidup dalam kungkungan ketakutan. Sebenarnya hal yang paling tepat adalah memperkuat komunikasi antara BIN dan Kepolisian, karena tanpa kordinasi yang baik Indonesia akan kembali kecolongan dengan teror-teror susulan.

BIN harus mempertajam lagi tekhnik untuk mendeteksi jaringan-jaringan radikal teroris, sehingga dapat ditanggulangi sebelum aksi teror terjadi. Pastinya, pemerintah perlu melihat apakah dana yang disalurkan kepada BIN sudah cukup atau masih perlu tambahan, mengingat peran BIN sangat strategis dalam menjaga bangsa dari segala ketidaknyamanan masyarakat, salah satunya aksi terorisme ini. Sehingga tidak perlulah merevisi UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, utamanya terkait dengan kewenangan BIN. Apa jadinya jika kewenangan BIN untuk bisa melakukan penangkapan dan penahanan terealisasi melalui revisi UU. Artinya BIN tidak perlu lagi berkordinasi di pihak kepolisian apabila akan melakukan penangkapan dan penahanan, sudah bisa di asumsikan potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) akan semakin besar. Maka dari itu cukup perkuat sinergisitas dan komunikasi antara POLRI dan BIN saja.

Penulis

Penulis

Sebenarnya apabila kita lihat lebih mendalam maksud dari Kepala BIN, Sutiyoso untuk menambah kewenangan dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang dicurigai tentu cukup baik. Ini untuk mencegah sekecil mungkin kemungkinan peluang teroris untuk melakukan serangan. Jika merujuk terhadap yang pernah terjadi bahwa pernah suatu ketika BIN menyampaikan kepada Polisi bahwa ada suatu kegiatan pelatihan teroris, namun tidak dapat ditindak lanjuti karena alat bukti dinilai kurang memadai, namun hal seperti ini menurut penulis tidak perlul harus sampai merevisi UU tersebut.

BACA JUGA :  Bahasa, Identitas atau Komoditas ?

Akhirnya, bukan berarti karena tidak mempunyai kewenangan lantas kita sebagai masyarakat hanya tinggal diam, sebagai masyarakat yang baik kita harus mendukung, membantu  apabila mengetahui bahkan curiga sekalipun bisa langsung melaporkan petugas keamanan terdekat. Selanjutnya kita percayakan mereka  untuk menyelediki. Karena hal-hal kecil pun dapat kita lakukan sebagai upaya melaknat para pelaku teror. (*)

*Mahasiswa Magister Kenotariatan UJ Jakarta, asal Sultra

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top