JK: Jangan Dianggap Golkar Milik Satu Dua Orang – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
HEADLINE NEWS

JK: Jangan Dianggap Golkar Milik Satu Dua Orang

Jusuf Kalla

Jusuf Kalla

KENDARINEWS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla gerah melihat sikap Aburizal Bakrie yang keukeuh menolak didamaikan. JK yang didaulat menjadi Ketua Tim Transisi Golkar pun meledek Aburizal. Kata JK, janganlah Golkar dianggap seperti perusahaan pribadi milik satu dua orang.

JK ditunjuk sebagai ketua tim transisi berdasarkan keputusan sidang terbuka Mahkamah Partai Golkar yang diketuai Muladi, Jumat, pekan lalu. Selain JK, beberapa nama besar juga masuk, di antaranya BJ Habibie, Akbar Tandjung, Siswono Yudo Husodo, dan Ginandjar Kartasasmita. Ical, sapaan Aburizal, dan seterunya, Agung Laksono juga masuk.

Tapi Ical, dengan tegas menolak keberadaan tim transisi. Alasannya, Muladi bukan lagi pengurus Mahkamah Partai. Dia pun mengklaim tidak gentar menghadapi nama-nama besar tadi.

Kemarin, di Makassar, JK memastikan bersedia menjadi ketua tim transisi. Tugas besarnya antara lain, menggelar munas untuk mencari ketua umum Golkar yang baru, sekaligus menyatukan kubu Agung dan Ical. “Intinya kami cuma satu kesepakatan, persatuan,” ucap JK di kediaman pribadinya.

BACA JUGA :  Pelantikan PAW Dua Kader Golkar di DPRD Sultra Diagendakan 11 April

Makanya, dia agak heran dengan sikap kubu Ical yang menolak tim ini. Dengan penolakan tersebut seolah-olah kubu Ical memperlakukan Golkar sebagai perusahaan milik pribadi. Padahal, Golkar adalah partai milik semua kader.

“Jangan dianggap Golkar milik satu dua orang. Golkar itu milik bersama, karena itu Golkar harus diselamatkan dengan cara persatuan,” cetusnya dengan nada agak tinggi.

Menurut JK, semua kader Golkar sudah capek dengan konflik internal yang terjadi. Kader ingin dua kubu segera bersatu agar Golkar bisa kembali menjadi partai besar. Karena itu, semua kubu harus membuka diri terhadap usaha mempersatukan itu.

Untuk tim transisi, lanjutnya, hanya bertugas mengantarkan persatuan Golkar. Mahkamah Partai sengaja menarik para tokoh senior agar netral. Setelah dua kubu bersatu, tim transisi akan bubar sendirinya. “Tidak ada (tim transisi) yang ingin kuasa. Buat apa sih? Saya sudah pernah ketua umum, Pak Habibie sudah, yang lain juga sudah pernah memimpin Golkar,” ucapnya.

BACA JUGA :  Ada Apa Baliho Tina Berhamburan!!..

Namun, kubu Ical sepertinya masih ngeyel. Setelah Sabtu lalu Ical menegaskan akan melawan, kemarin giliran orang dekatnya yang kini menjadi Sekretaris Paguyuban DPD-DPD Golkar Provinsi, Ridwan Bae yang mengklaim DPD Provinsi se-Indonesia tidak tertarik mengikuti Munas yang digelar tim transisi. Kata dia, para DPD Provinsi masih loyal ke Ical.

“Kami tidak sudi menjadi peserta munas yang digelar tim transisi. Kami berharap tokoh-tokoh bangsa yang kenegarawanannya sudah teruji tidak menelan mentah-mentah putusan Muladi menjadi pimpinan tim transisi untuk menggelar Munas pada Maret 2016,” ucapnya, kemarin.

Ketua DPD Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan juga mengklaim bahwa pimpinan DPD Golkar Provinsi se-Indonesia berharap tokoh-tokoh senior di tim transisi bersabar menunggu putusan kasasi di Mahkamah Agung (MA). Dia yakin, sebenarnya lagi MA mengeluarkan putusan dan mengesahkan Munas Bali.

BACA JUGA :  Gubernur Tak Tahu Istri Promosi Cagub

“Kalau putusannya memenangkan Golkar Munas Bali, mari kita beri dukungan. Sebaliknya, kalau putusannya mengalahkan Munas Bali, silakan digelar Munas. Kami sangat menghormati tokoh-tokoh senior itu dan kami sangat bahagia kalau mereka mau tunggu putusan MA itu. Jangan tergesa-gesa gelar munas!” cetusnya.

Pakar politik dari Universitas Indonesia, Prof Amir Santoso agak membela kubu Ical. Menurutnya, Mahkamah Partai Golkar pimpinan Muladi sudah bubar setelah keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara yang mengakui kepengurusan Ical. Apalagi putusan itu sudah diperkuat Pengadilan Tinggi Jakarta.

Dengan kondisi seperti itu, kata dia, harusnya JK menolak keputusan Muladi. “Kalau JK ingin membantu menyelesaikan masalah Golkar, mestinya dia dorong Menkumham terbitkan SK Kepengurusan Golkar Munas Bali sehingga konflik cepat selesai. Toh SK Kepengurusan Golkar kubu Ancol sudah dicabut Menkumham,” katanya, kemarin. (rmol)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top