TNI Diminta Tidak Main di Wilayah Politik – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
HEADLINE NEWS

TNI Diminta Tidak Main di Wilayah Politik

SEMARANG, 9/10 - HUT TNI. Sejumlah prajurit TNI berbaris sambil memegang senjata, saat mengikuti defile pasukan pada peringatan HUT ke-63 TNI, di lapangan Kodam IV/Diponegoro, di Semarang, Kamis (9/10). Puncak peringatan HUT TNI yang mengusung tema "Dengan Semangat Satu Abad Kebangkitan Nasional, TNI Bersama Segenap Komponen Bangsa Siap Menjaga Kedaulatan NKRI" itu akan berlangsung pada 14 Oktober mendatang di Surabaya. FOTO ANTARA/R. Rekotomo/ss/mes/08

KENDARINEWS.COMKembalinya militer ke ranah politik dikhawatirkan muncul dengan adanya Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Meski demikian, peningkatan profesionalisme TNI dinilai cukup untuk mencegah Indonesia kembali ke era Orde Baru. Pemerintah perlu melakukan penguatan regulasi di sektor keamanan.

Direktur Eksekutif Imparsial yang juga dosen Universitas Paramadina, Al Araf menga­takan, sebagai alat pertahanan negara, seharusnya militer tidak ditarik-tarik ke wilayah politik. Tugas utama militer adalah un­tuk perang dan alat pertahanan negara.

“Namun beberapa tahun bela­kangan ada upaya menarik-narik militer ke ruang selain ranah per­tahanan,” katanya, dalam Diskusi Problematika Operasi Militer Selain Perang dan Rancangan Regulasi Sektor Keamanan di Universitas Paramadina, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, ke­marin.

Al Araf menerangkan, ber­dasarkan UUNo 34 tahun 2004 tentang TNI, penugasan mili­ter selain perang hanya dapat dilakukan melalui keputusan politik penyelenggara negara. Namun pada beberapa kasus militer malah dikerahkan untuk masalah-masalah politik sep­erti pemilu dan pilkada. “Tanpa keputusan presiden, pelibatan TNI pada operasi militer selain perang (OMSP) jelas bertentang dengan Undang-Undang TNI,” katanya.

Ranah keamanan dalam neg­eri, Al Araf menekankan, bu­kanlah ranah militer, melainkan Kepolisian. Jika pemerintah membiarkan militer ikut-ikutan dalam ranah keamanan dalam negeri, maka ini akan memba­hayakan demokrasi. “Harus ada evaluasi terhadap proses yang tidak benar yang ramai muncul belakangan ini,” imbuhnya.

Al Araf juga memperingatkan pembuat undang-undang untuk berhati-hati dalam mengatur OMSP. Jika militer sering dili­batkan dalam sektor lain selain sektor pertahanan, maka peluang militer untuk berpolitik akan semakin terbuka.

Secara struktural, peran mili­ter dalam OMSP juga harus dia­tur secara jelas. “Militer dididik, dilatih, dan dibangun untuk perang. Jangan tarik-tarik militer dalam politik kekuasaan karena ini akan mengganggu profesion­alismenya,” tandasnya.

Bekas Rektor UPN Veteran Jakarta, Marsekal Muda (Purn) Kusnadi Kardi menyebutkan, sebagai pelaku sejarah reformasi TNI, dia mengakui, reformasi itu tidak terjadi serta merta. Pada 1998, TNI membentuk tim un­tuk mengubah doktrinnya yang merupakan awal reformasi sek­tor keamanan.

“Ada 31 perubahan yang me­nyangkut aspek kultur, struktur, dan doktrin organisasi,” ujarnya.

Namun, setelah 10 tahun, dia merasa prihatin dengan banyaknya kalangan yang berani menyatakan reformasi sektor keamanan sudah selesai.

Kusnadi menegaskan, ke­berhasilan reformasi sektor keamanan tampak dari hubungan sipil dan militer yang demokra­tis. Namun sampai sekarang hubungan yang demokratis itu belum juga berjalan. Hubungan sipil dan militer, kata dia, di­jembatani oleh Kementerian Pertahanan. “Harusnya di Kemenhan sana lebih banyak sipil, tapi sekarang masih lebih ban­yak militer,” katanya.

Dia juga mengungkap fakta, sampai saat ini TNI belum sepenuhnya di bawah koordinasi Kemenhan, padahal undang un­dang sudah mengamanatkan­nya. Sementara DPR juga tidak mengoreksi masalah ini. “Kita butuh grand strategy keamanan nasional sebagai bagian dari re­formasi sektor keamanan, bukan RUU Kamnas yang isinya tidak substansial,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Laksdya Didit Herdiawan mengatakan, mencermati perkembangan ling­kungan strategis tersebut dan berbagai ancaman yang ada, TNI telah berhasil melaksanakan ber­bagai operasi baik Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Operasi itu ditujukan untuk penegakan kedaulatan wilayah, keamanan dalam negeri, dan tugas-tugas perbantuan.

“Keberhasilan pelaksanaan operasi ini tidak terlepas dari siklus pembinaan latihan yang terencana, terarah, terpadu dan terus menerus,” katanya.

Menurut Didit, sesuai UU No 34 tahun 2004 tentang TNI, se­cara eksplisit disebutkan bahwa tugas pokok TNI adalah mene­gakkan kedaulatan negara, mem­pertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

“Tugas Pokok TNI ini dilaksanakan dengan OMP dan OMSP. Untuk menjamin pelak­sanaan tugas ini diperlukan kesiapsiagaan unsur-unsur TNI melalui pembinaan operasi dan latihan,” ujarnya. (rmol)

Komentar

komentar


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 1001
1 Comment

1 Comment

  1. majuterus

    18 Jan 16 10:34 at 10:34

    Gue rasa, TNI juga tdk mau kok terlibat politik praktis. TNI kita sekarang sdh mereformasi diri dgn lebih mengedepankan pendekatan kpd masy dan lebih memilih profesionalisme tuk bantu masy.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top