Dinilai Terlalu Mahal, Menteri BUMN Mau Tertarik Beli Saham Freeport – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
HEADLINE NEWS

Dinilai Terlalu Mahal, Menteri BUMN Mau Tertarik Beli Saham Freeport

Menteri BUMN Rini Soemarno

Menteri BUMN Rini Soemarno

KENDARINEWS.COM, JAKARTA – Divestasi 10,64 persen saham PT Freeport Indonesia (PT FI) seharga 1,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp23 triliun dinilai terlalu mahal. Menteri BUMN Rini Soemarno memastikan tertarik membeli saham Freeport, tapi akan ditawar karena harga tembaga sedang turun.

Menurut dia, pemerintah akan melihat dan menganalisis lebih dalam penawaran itu. Termasuk cadangan yang tersisa dan prediksi harga komoditas tersebut ke depan. “Kalau 10 persen, harusnya tak segitu,’’ ujarnya Jumat (15/1/2016).

Rini mengaku belum mendapat pemberitahuan resmi dari Kementerian ESDM soal penawaran divestasi saham PT FI. Yang jelas, perusahaan BUMN sudah siap membeli tawaran divestasi sehingga pemerintah nanti punya kepemilikan 20 persen. Apalagi pemerintah sudah menyatakan tidak ada anggaran untuk membeli.

’’Di APBN memang tidak ada anggaran untuk itu. Jadi, kembali ke BUMN yang juga milik negara,’’ katanya. Rini menambahkan, kementerian tertarik karena potensi tambang Freeport masih bagus. Malahan, kalau ada kesempatan memiliki saham sampai 30 persen, BUMN tidak akan menolak.

BACA JUGA :  Di Sidang MKD, Menteri ESDM Seolah Menjadi Tersangka

Soal perusahaan yang akan mengambil saham itu, Rini belum bisa menjawab tegas. Alasannya, penawaran resmi belum sampai di mejanya. Karena itu, dia belum bisa melihat perusahaan mana yang keuangannya cukup sehat untuk membeli saham.

’’Kami harus melihat cash flow sampai kemampuan meminjamnya,’’ tutur Rini. Dia memastikan, perusahaan BUMN diharapkan mengambil divestasi kedua PT FI itu seoptimal-optimalnya.

Ketua Working Group Kebijakan Pertambangan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Budi Santoso juga menilai harga divestasi tersebut terlalu mahal. Menurut dia, penawaran 1,7 miliar dolar AS dari perhitungan aset Freeport per 2014 adalah 9,1 miliar dolar AS dengan net profit 500 juta dolar AS. “Lantas, dihitung sampai izinnya berakhir 2021,” terangnya.

Itu berarti masih ada sisa lima tahun dan dikalikan dengan net profit. Jadi, ada 2,5 miliar dolar AS potensi pendapatan sampai kontrak habis. Jika ditambah nilai aset 9,1 miliar dolar AS, muncul angka 11,6 miliar dolar AS. Nah, 10 persen dari nilai itu ditawarkan ke pemerintah.

BACA JUGA :  Skandal Papa Minta Saham, Jawabannya Hanya Di Tangan Jokowi

Angka tersebut sangat tepat kalau memang tidak ada penurunan produksi maupun keuntungan dan risiko lainnya. Padahal, risiko masih ada sehingga harus dipertimbangkan pemerintah. Apalagi cadangan emas dan tembaga belum menjadi milik penambang sebelum kewajibannya dibayar. “Artinya, nilai emas dan tembaga tidak boleh dimasukkan dalam proyeksi keuangan,” terangnya.

Dia menyarankan, pemerintah harus mempertimbangkan belum dibayarnya dividen selama empat tahun. Dia khawatir sikap tergesa-gesa pemerintah bisa membuat negara tersandera. ’’Karena investasi belum balik, kontrak Freeport lantas diperpanjang begitu saja. Ngapain beli mahal kalau 2021 bisa menjadi milik pemerintah100 persen?” ungkapnya.

VP Corporate Communication PT Freeport Indonesia Riza Pratama menyatakan, pemerintah belum merespons penawaran itu. Soal pro-kontra harga yang dianggap terlalu mahal, dia tidak mau terlalu banyak berkomentar. “Perhitungan dari Freeport McMoran AS. Pada dasarnya, kami masih menunggu respons pemerintah,” terangnya.

BACA JUGA :  Dirut Freeport James R. Moffett Mengundurkan Diri

Secara terpisah, Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai wajar penawaran 1,7 miliar dolar AS harga divestasi 10 persen saham PT Freeport Indonesia. Pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi dengan melibatkan berbagai pihak untuk mendapatkan valuasi harga yang wajar.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI Samsul Hidayat berpendapat, Freeport pasti sudah melakukan evaluasi sendiri sehingga bisa mengajukan penawaran harga saham kepada pemerintah. Karena itu, sebaiknya dilakukan hal yang sama dari sisi pembeli.

“Kalau harga yang dikeluarkan sudah demikian, intinya nanti kan pembeli, yakni pemerintah, menawar. Menawar ini dasarnya apa? Dasarnya ya evaluasi dari pihak-pihak independen. Apakah harga tersebut wajar atau tidak wajar,” ungkapnya.(dim/gen/c5)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top