Kursi Fahri Digoyang, Fahri Melawan – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
HEADLINE NEWS

Kursi Fahri Digoyang, Fahri Melawan

Fahri Hamzah

Fahri Hamzah

KENDARINEWS.COM, JAKARTA – Kursi panas Wakil Ketua DPR yang diduduki Fahri Hamzah mulai digoyang. Sejumlah koleganya di PKS mendesak bekas aktivis itu mengundurkan diri sebagai pimpinan DPR. Tapi bukan Fahri Hamzah namanya kalau tidak melawan.

Suara-suara yang menginginkan Fahri mundur sudah berhembus sejak pekan lalu. Antara lain disuarakan oleh Wasekjen PKS Mardani Ali Sera, Ketua DPP Al Muzammil Yusuf dan sesekali secara tersirat oleh Presiden PKS Shohibul Iman. Mardani misalnya, menyatakan sejumlah kader partai sudah mengadu ke Badan Penegak Disilpin Organisai (BPDO) PKS lantaran terganggu dengan kelakuan Fahri. Sikap Fahri dinilai tidak pas lantaran cenderung membela Setya Novanto saat eks Ketua DPR itu terbelit kasus papa minta saham. Selain Mardani dkk, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri rupanya sudah menemui Fahri dan memintanya mundur sebagai Wakil Ketua DPR.

Tapi bukan Fahri Hamzah namanya jika tak melawan. Kemarin, Fahri merilis tanggapan soal permintaan mundur yang disampaikan para koleganya. Ada 6 poin yang disampaikan. Intinya, politisi kelahiran Sumbawa, NTB itu menegaskan tidak ada kader atau simpatisan yang memintanya mundur sebagai Wakil Ketua DPR. Menurut dia, gembar-gembor wacana tersebut dibuat hanya untuk menyudutkan dirinya.

BACA JUGA :  33 Daerah Belum Laporkan DPT Pilkada Ke KPU Pusat

“Seolah saya telah melakukan kesalahan. Dalam kaca mata pribadi saya sampai hari ini, saya merasa saya tidak pernah sekalipun melakukan kesalahan dan atau pelanggaran baik dalam hukum positif maupun terhadap peraturan partai,” ucapnya.

Ia pun menyebut BPDO PKS tidak memiliki hak untuk mengevaluasi kinerja pejabat publik. Sebab, badan itu bertugas untuk mengurusi persoalan disiplin internal kader.

Soal permintaan mundur dari Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf, Fahri mengamini pernah ada pembicaraan pribadi. Namun, lanjut dia, karena permintaan itu bersifat pribadi” bukan keputusan lembaga atau institusi partai. “Maka saya juga telah memberikan tanggapan secara pribadi pula,” ucapnya.

Ia menyayangkan persoalan ini mencuat ke publik, padahal kata dia cukup diselesaikan secara internal. “Dan patut disayangkan pula karena isu yang disampaikan itu tidak menunjukkan fakta sebenarnya tentang apa yang terjadi,” kata dia.

BACA JUGA :  Busyet!! Ahmad Dhani Sebut Partai Pendukung Ahok 'Partai Penjilat'

Tak hanya bikin rilis media, Fahri juga berkicau panjang di akun Twitter. Di sini, emosi Fahri seperti meledak-ledak meluapkan semua emosinya. Secara khusus dia bikin tagar #agarKauTahu menanggapi isu desakan mundur. Melalui tagar ini Fahri meluapkan emosinya yang sebagian terasa nada-nada protes dan kecewa. Cuitan yang dimulai jelang Maghrib, baru kelar jelang pukul 10 malam.

“Kalau ada yang ingin jabatan ini ambillah. Tapi karena ini adalah jabatan publik ada caranya,” cuitnya. “Kenapa yang bersikap yang jadi masalah. Kenapa bukan yang tidak bersikap,” ujarnya.

Presiden PKS Sohibul Iman mencoba menenangkan orang dekat Anis Matta itu. Menurut dia, persoalan ini memang seharusnya urusan internal partai. Meski saat ini Fahri menolak, bahkan melawan, dia yakin Fahri akan melunak. “Saudara Fahri itu kader yang negarawan, tidak diragukan lagi pasti memahami tertib dan aturan organisasi, saya harap dia kooperatif dan semoga selalu dalam kebaikan,” kata Sohibul.

BACA JUGA :  Takut Kecolongan, Panwaslu Kawal Pembahasan APBD Perubahan,

Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengatakan tidak ada celah bagi PKS untuk mengganti Fahri selama yang bersangkutan tidak mau mengundurkan diri. Meski Fahri diusulkan oleh PKS ketetapan Fahri sebagai Wakil Ketua DPR diputuskan oleh DPR dalam sidang paripurna dalam bentuk paket.

“Orang yang punya daya kritis seperti Fahri sangat jarang di Indonesia ini. Dia punya wawasan yang luas, jadi kalau diganti yang rugi bukan hanya PKS, tapi bangsa ini,” ujarnya.

Senada diungkapkan Pakar Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin yang menyatakan rotasi pimpinan DPR harus memiliki alasan konstitusional yang bisa dipertanggungjawabkan. Alasan itu seperti mengundurkan diri, meninggal dunia atau keputusan MKD karena melanggar kode etik atau alasan-alasan lain yang diatur dalam konstitusi.

Seorang pimpinan DPR tegas Irman tidak boleh diganti karena dia sering ngomong karena memang tugas anggota DPR apalagi pimpinan itu adalah berbicara.

“Memang tugas anggota DPR itu ngomong. Justru kalau tidak pernah ngomong yang harus dipertanyakan,” ujarnya. (rmol)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top