KPK Diminta Awasi Anggaran 570 M Untuk Pembangunan Gedung Baru DPR – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
HEADLINE NEWS

KPK Diminta Awasi Anggaran 570 M Untuk Pembangunan Gedung Baru DPR

Rancangan gedung baru DPR RI. Foto: dpr.go.id

Rancangan gedung baru DPR RI. Foto: dpr.go.id

KENDARINEWS.COM, JAKARTA – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkapkan alokasi anggaran untuk kebutuhan Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun 2016 proyek pembangunan gedung baru DPR mencapai Rp 570 miliar. Anggaran dialokasikan untuk lima pembangunan yang berbeda.

Sekjen Fitra Yenny Sucipto menjelaskan, besarnya anggaran tersebut antara lain untuk pembangunan gedung DPR senilai Rp 480,1 miliar, manajemen konstruksi pembangunan gedung dan poliklinik Rp 10 miliar, pelaksanaan konstruksi pembangunan alun-alun demokrasi Rp 68,7 miliar, perencanaan konstruksi pembangunan alun-alun demokrasi Rp 9,1 miliar, dan manajemen konstuksi pembangunan alun-alun demokrasi Rp 1,7 miliar.

BACA JUGA :  Inilah Wajah Gedung Baru KPK, Lebih Modern dan Canggih

“Alokasi anggaran pembangunan gedung baru DPR tersebut akan terus bertambah di tahun berikutnya dengan mekanisme anggaran secara multiyear,” ujarnya kepada redaksi, Sabtu (9/1).

Hingga saat ini belum ada dokumen perencanaan dan dokumen pendukung lain terkait proyek gedung baru DPR.

Fitra juga menemukan anggaran Rumah Jabatan Anggota (RJA) untuk sebanyak 556 rumah yang berlokasi di Ulujami dan Kalibata, Jakarta. Setiap rumah memiliki tipe yang seragam baik desain dan ukuran bangunan yang terdiri dari ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dapur, satu kamar utama, tiga kamar tidur anak, empat kamar mandi, satu kamar pembantu, dan satu ruang kerja.

BACA JUGA :  KPK Mulai Pelajari Dokumen Investigasi Panama Papers

“Anggaran untuk RJA Kalibata mencapai Rp 26,3 miliar, dan RJA Ulujami sebesar Rp 2,7 miliar,” papar Yenny.

Mengingat anggaran yang berjumlah fantastis tersebut Fitra meminta pembatalan pembangunan mega proyek mewah DPR yang tidak sesuai dengan kebutuhan peningkatan kinerja.

Pemerintah juga diminta selektif dan tidak transaksional dalam menggulirkan kebijakan anggaran dengan DPR.

BACA JUGA :  Jika Terpilih Menjadi Pimpinan KPK, Calon Asal Sultra Muhammad Syarif Tak Mau Urus Kasus Kecil

“Lolosnya anggaran gedung merupakan dugaan bentuk barter perencanaa anggaran DPR-pemerintah,” kata Yenny.

Selain itu, Fitra memandang perlunya dilakukan revisi anggaran pengadaan yang tidak wajar per bulan pada tiap tahunnya.

“KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) harus mengawasi dan menindak anggaran-anggaran ajaib dan proyek mewah ini,” tegas Yenny. [wah]

Komentar

komentar


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 1001
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top