Mencari dan Menentukan HUT Kabupaten Konawe – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
Opini

Mencari dan Menentukan HUT Kabupaten Konawe

Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa saat memberikan sambutan pada HUT Konawe

Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa saat memberikan sambutan pada HUT Konawe/NET

Tanggal 23 November 2015, kapsul waktu singgah di Kabupaten Konawe. Kapsul tersebut berisi harapan dan impian masyarakat Indonesia, 70 tahun mendatang atau tepatnya tahun 2085. Pada kesempatan itu, bupati Konawe Kerry Saiful Konggoasa juga menyampaikan impian warganya. Salah satunya, menjadikan Konawe sebagai sentral budaya Tolaki. Secara umum tidak ada yang salah dengan impian ini. Hanya ada sedikit kerisauan, apakah pada tahun tersebut masyarakat Konawe masih mengenal identitas sejarah maupun budayanya? Sebab, saat ini saja sudah banyak warisan leluhur yang sudah dilupakan generasi muda.

Konawe merupakan sebuah kabupaten yang memiliki akar sejarah dan dinamika proses pembentukan yang panjang. Nah, pernyataan ini menimbulkan pertanyaan, apa yang menjadi dasar terbentuknya wilayah ini? Bagaimana proses pembentukannya? Dan tidak kalah menggelitik, soal dasar sejarah untuk menentukan hari ulang tahun (HUT) kabupaten ini? Sebab, belum ada dokumen resmi penyusunan proses terbentuknya Kabupaten Kendari (Konawe sekarang) yang komprehensif sebagai rujukan.

Konawe secara historis merupakan wilayah  bagian dari kerajaan Konawe, kemudian menyusul kerajaan Laiwoi (Laiwoei) dengan ibu kotanya di Kendari. Pada periode pemerintahan Hindia Belanda di wilayah ini menjadi onderafdeeling Kendari dengan kota Kendari dijadikan sebagai ibu kota dari onderafdeeling Kendari Afdeeling Boeton en Laiwoei,  yang berkedudukan di Kendari. Kabupaten Kendari telah dimekarkan dalam wujud Kota Administratif. Dasar hukum pemekaran itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1978 (Pemda Tingkat II Kendari, 1978:5). Pada tahun 1982 ibu Kota Kabupaten Kendari (sekarang Kabupaten Konawe)  dipindahkannya ke Unaaha yaitu suatu tempat di pedalaman Kendari yang berjarak ± 75 km dari kota Kendari.

Mengapa proses identifikasi proses pembentukan Kabupaten Kendari ini mutlak dilakukan agar dapat menunjang proses dan data dalam rangka peraturan daerah (Perda) mengenai hari ulang tahun Kabupaten Konawe (dulu Kendari). Yang selama ini diperingati patut dipertanyakan. Ada berbagai alasan, pertama, proses sejarah pembentukan Kabupaten sudah ada sebelum tahun 1964. Kedua, mencari yang lebih tua mengenai cikal-bakal pembentukan daerah. Ketiga, perlu kajian secara ilmiah yang melibatkan bidang ilmu yang berkompenten. Keempat, hasil penelitian ini akan menjadi landasan dari pengambilan keputusan dalam merumuskan peraturan Daerah (Perda) mengenai hari ulang tahun Kabupaten Konawe (dulu Kendari). Penulisan sejarah dapat dilaksanakan apabila seorang sejarawan menemukan fakta baru mengenai sesuatu peristiwa. Hal ini dibutuhkan data yang akurat dan konkrit dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selama ini kita memperingati hari ulang tahun Konawe berdasarkan pelantikan Bupati Kendari pertama tanggal, 3 Maret 1960. Padahal, jika kita tinjau faktanya bahwa pembentukan Kabupaten Kendari sudah ada sejak tahun 1950, saat terbentuknya Kawedanan Kendari yang dipimpin oleh seorang Kepala Pemerintahan Negeri (KPN). Kawedanan sudah setarap dengan wilayah pemerintahan Kabupaten pada saat itu. Dan selanjutnya 1959 sesuai dengan UU nomor: 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintahan di Provinsi Sulawesi dan Tenggara, salah satunya dibentuk Kabupaten Kendari dengan ibu kotanya di Kendari.

BACA JUGA :  Menatap Demokrasi TNI di Indonesia

Penentuan Hari Jadi Kabupaten (Kendari) Konawe
Pencarian tanggal hari jadi kabupaten-kabupaten atau kota-kota tua dan penulisan sejarahnya, baru dilakukan beberapa puluh tahun setelah Republik Indonesia berdiri.Rekonstruksi peristiwa sejarah yang dilakukan pada waktu yang sangat jauh dari momentum peristiwa yang ditulis, seringkali terjadi kesalahan atau kekeliruan. Misalnya, kesalahan disadari atau pun tidak mengenai verifikasi atau interpretasi atas fakta yang diperoleh. Kesalahan antara lain terjadi dalam pemilihan tanggal hari jadi kabupaten atau kota. Kesalahan itu pada dasarnya terjadi akibat ketidaktuntasan pencarian sumber yang dilakukan oleh peneliti. Sumber akurat yang diperoleh tidak lengkap dan pengkajian sumber kurang memperhatikan hubungan kausalitas satu peristiwa dengan peristiwa lain. Akibatnya, interpretasi terhadap fakta tidak tepat. Agar pemilihan tanggal hari jadi itu dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, baik secara rasional maupun secara ilmiah, maka proses pencarian dan pemilihan tanggal hari jadi, harus berpedoman pada ketentuan yang mengacu pada kaidah metode sejarah.

Ketentuan Umum

Sebelum penelitian dilakukan, perlu ditetapkan lebih dahulu, hari jadi apa yang akan dicari. Apakah hari jadi kabupaten atau hari jadi kota? Hal itu penting dilakukan, karena pengertian kabupaten jelas berbeda dengan pengertian kota. Kabupaten mengacu pada bentuk pemerintahan, sedangkan kota mengacu pada aspek fisik. Oleh karena itu peneliti harus memahami benar latar belakang pembentukan kabupaten atau pendirian kota.

BACA JUGA :  Pemimpin Perlu Memiliki Lima Kriteria

Ketentuan Khusus

1). Pencarian sumber (primer dan sekunder) harus tuntas; 2). Tanggal yang dipilih berasal dari sumber akurat, yaitu sumber yang memuat data atau menyampaikan informasi yang dapat dipercaya (credible). Dengan kata lain, tanggal hari jadi harus sesuai dengan fakta sejarah yang kuat (hard fact) mengenai pendirian kabupaten atau kota; 3). Pemilihan tanggal harus objektif; Siapa/pihak mana yang mendirikan kabupaten atau kota, tidak perlu dipermasalahkan; 4). Apabila perolehan tanggal harus melalui interpretasi atau penafsiran**), dua syarat harus dipenuhi, yaitu: a) memperhatikan konteks permasalahannya, dan

b) interpretasi/penafsiran itu dilandasi oleh sikap objektif-rasional, bukan subjektif-emosional. Dalam kasus penetapan hari jadi kabupaten atau kota yang menimbulkan pro-kontra, hari jadi yang telah ditetapkan itu harus dikaji ulang secara seksama. Revisi atau penulisan ulang sejarah, bukan hal yang tabu, melainkan justru suatu keharusan, agar tidak mewariskan sejarah yang salah kepada generasi penerus. Apabila kemudian ditemukan fakta baru atau interpretasi baru yang lebih kuat, maka tanggal yang telah ditetapkan sebelumnya menjadi gurur, diganti oleh tanggal menurut fakta yang lebih dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat tersebut harus dipenuhi, agar tanggal yang dipilih merupakan fakta sejarah yang kuat. Dengan demikian, penetapan tanggal hari jadi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Selama ini peringatan HUT Kabupaten Konawe belum ditetapkan berupa Peraturan Daerah (Perda). Untuk memenuhi dan mendukung penetapan perda maka kami mengusulkan beberapa hal berkaitan dengan peringatan HUT Kabupaten Konawe. Ada beberapa alternatif penentuan tanggal atau hari ulang tahun Kabupaten Konawe berdasarkan fakta sejarah yang dapat dijadikan titik kesimpulan:

1). Berdasarkan pelantikan Mokole La Rebi/Tebawo gelar Sangia Inato naik tahta menjadi raja Konawe yang ke-21 menggantikan kakeknya Mokole Melamba pada tahun 1602. Dengan membentuk struktur pemerintahan Siwole Mbatohu dan Pitu dula batuno Konawe.

2). Berdasarkan tahun pengangkatan Mokole Lakidende gelar Sangia Nginoburu tahun 1725.

3). Berdasarkan pembentukan wilayah Onderafdeeling Kendari sebagai salah satu wilayah afdeeling oost Celebestahun 1906.

4). Pembentukan wilayah Onderafdeeling Kendari sebagai suatu pemerintahan yang meliputi wilayah bekas kerajaan Konawe yang ditetapkan berdasarkan besluit  GubernurCelebes en Onderhoorigheedentahun 1911.

BACA JUGA :  Mengubah Angin Menjadi Listrik

5). Pengibaran Bendera Merah putih oleh Pemuda Wawotobi yang memiliki nilai kepahlawanan,  nilai patriotisme, nilai Nasionalisme. Peristiwa ini merupakan iven lokal tetapi memiliki pengaruh bagi kebanggaan nasional. Awal September 1945.

6). Berdasarkan Pembentukan Kepala Pemerintahan Negeri Kendari pada tanggal, 18 Agustus 1950. Pejabatnya dipimpin oleh KPN yang berlangsung sejak tahun 1950 hingga 1960.  Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) Kendari: 1). Muhammad Amin Daeng. Suro (18 Agustus 1950- 17 September 1951); 2). Supu Yusuf, 18 September 1951 s/d 15 September 1952; 3). Bidin (16 September 1952-1955); 4).    Akli Praja H. L. Lethe (1955-1958); 5). Supu Yusuf (KPN Kendari tanggal 4 April 1958-1960). Pada masa itu Sulawesi Tenggara dibagi atas 4 (empat) Kawedanan yaitu: Kawedanan Buton dengan ibu kotanya Bau-bau, Kawedanan Muna dengan ibu kotanya  Raha, Kawedanan Kendari dengan ibu kotanya  Kendari, dan Kawedanan Kolaka dengan ibu kotanya  Kolaka.  Khusus Kawedanan Kendari terbagi atas 19 Distrik dan 315 Kampung. Di Kawedanan Kendari dan Kolaka terdapat wilayah administrasi onderdisdtrik.

7). Berdasarkan Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara berdasarkan Undang-undang No. 47 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia  tahun 1960 No. 151).

8). Berdasarkan pembentukan Kabupaten Kendari dalam provinsi Sulawesi Selatan, yaitu terbentuknya pertama kali Kabupaten Kendari tahun 1959 dengan keluarnya UU nomor: 29 tahun 1959, tertanggal, 4 Juli 1959. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74.

9). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.

10). Berdasarkan pelantikan Bupati Kendari pertama Drs. H. Abdullah Silondae, pada tanggal, 3 Maret 1964 sebagai Kepala Daerah Tingkat II Kendari. Bertempat di gedung Sekolah Tionghoa Kota Kendari. (lihat Thalha, tt. Perkembangan Kabupaten Sulawesi Tenggara). Demikian beberapa alternatif yang kami tawarkan dalam menentukan hari ulang tahun Kabupaten Konawe untuk ditetapkan menjadi Perda agar memiliki landasan yuridis formal. (*)

Oleh: Basrin Melamba, Bacrudin L dan Ajemain S
*Penulis adalah Dosen Ilmu Budaya FIB UHO, Pengurus Lembaga Adat Tolaki Konawe (LAT Konawe) dan Staf Bapedda Kabupaten Konawe

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top