Catatan Kritis Pilkada Serentak – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Opini

Catatan Kritis Pilkada Serentak

catatan-pilkada-serentak-ji7

[dropcap]Tujuh [/dropcap]kabupaten di Sultra baru saja menggelar Pilkada serentak. Secara nasional, Pilkada yang digelar 9 Desember 2015 lalu, diikuti 264 provinsi dan kabupaten/kota  seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, secara umum tidak ada kendala berarti. Semua berjalan dengan baik, aman dan lancar. Walaupun memang,  masih ada beberapa kekurangan dan kelemahan dalam proses pelaksanaannya, baik dari segi regulasi maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Menurut hemat penulis, ada beberapa hal menjadi problem dalam proses pelaksanaan Pilkada serentak tahun lalu. Yakni, pertama, soal waktu persiapan penyelenggara yang begitu singkat. Seringnya regulasi berubah menjadi penyebabnya. Nah, karena waktunya kasif sehingga menyulitkan KPU dan Bawaslu untuk merancang seluruh tahapan dengan baik. Paling tidak, dengan persiapan yang matang, sehingga bisa akomodatif dan fleksibel terhadap kontestan Pilkada.

Salah satu contoh, terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU), yang jangka waktunya maksimal empat hari setelah hari pemungutan suara di TPS. Contoh lain, terkait Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), yang hanya 36 hari. Kedua, menyangkut anggaran. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, pembiayaan Pilkada serentak dapat bersumber dari APBN/APBD. Namun dalam prakteknya, baru menggunakan dana APBD. Sehingga, tidak sedikit, banyak pemerintah daerah yang “bermain”. Terutama bagi mereka yang berstatus incumbent, biasanya anggaran yang diberikan kepada penyelenggara jauh lebih besar, malah melebihi jumlah yang diusulkan KPU dan Bawaslu. Sebaliknya, jika kepala daerah tidak maju, maka porsi anggaran jauh lebih sedikit. Akibatnya, sebagian tahapan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Hanya kegiatan bersifat wajib dilaksanakan, sementara yang sunnah diabaikan. Kondisi ini menjadi gambaran, kalau prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan Pilkada serentak masih sulit di wujudkan. Ketiga, Lembaga pengawas terlalu besar kewenangannya.

BACA JUGA :  Virus Zika di Persimpangan MEA dan SDGs

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada Serentak (Hasil revisi UU Nomor 1 Tahun 2015) memberikan kewenangan terlalu besar kepada Panwaslu Kabupaten/Kota dalam proses penyelesaian sengketa administrasi Pilkada. Keputusam yang dibuat Panwaslu bersifat final dan mengikat bagi KPU untuk dilaksanakan. Padahal, mereka bersifat ad hock. Persoalannya lain juga muncul, tidak semua anggota Panwaslu memiliki memadai soal hukum dan teknis ke-Pemilu-an. Karena kewenangan yang besar ini pula, tidak sedikit kejadian banyak menyalahgunakan kewenangan itu (abuse of power).

BACA JUGA :  Patronase Politik dan Dilema Birokrasi

Keempat, regulasi juga memberikan kewenangan secara tiba-tiba, kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), untuk menyelesaikan banding sengketa administrasi Pilkada. Padahal, sebagian majelis hakim belum cukup waktu dalam mempelajari dan memahami pokok sengketa. Akibatnya, tidak sedikit keputusannya keluar dari regulasi Pilkada. Hal ini bisa dilihat dari kualitas putusan hakim PT TUN. Ada satu contoh, dimana keputusan PT TUN bertentangan dengan PKPU dan UU Nomor 8 Tahun 2015, yakni sengketa pencalonan dalam Pilgub Kalimantan Tengah (Kalteng). Hakim PTUN Jakarta dan PT TUN Jakarta meloloskan pasangan calon Ujang Iskandar- Jawawi, namun di tingkat kasasi, Hakim MA menganulir dua putusan sebelumnya dan sepakat dengan Keputusan KPU untuk mencoret pasangan tersebut. Kelima, tentang pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dibebankan di APBD. S

alah satu problem ketika pengadaan APK ditalangi APBD adalah sulit mengadakan APK yang sesuai standar, karena keterbatasan anggaran. Idealnya, pengadaan APK harus dikembalikan kepada masing-masing pasangan calon dalam proses pembuatan dan pemasangannya. Tinggal yang diatur adalah regulasi tentang jumlah, jenis dan spesifikasi APK dimaksud. Problem selanjutnya, ketika pengadaan APK dibebankan pada penyelenggara, maka banyak tugas lain terabaikan. Terutama soal pendidikan dan pembelajaran politik kepada masyarakat. Bahkan, tidak sedikit banyak penyelenggara terjerat hanya karena mengurus anggaran baliho tersebut. Kasus hukum yang melilit beberapa anggota KPU juga gara-gara pengadaan baliho dan spanduk pada Pilcaleg 2014 lalu. Berkaca dari pengalaman diatas, maka sudah sepatutnya Pemerintah dan DPR melakukan sejumlah revisi UU Pilkada. Sehingga diharapkan Pilkada serentak berikutnya (kloter kedua, Februari 2017) bisa lebih baik, demokratis, berintegritas dan bermartabat. Di Sultra, akan ada tujuh kabupaten lagi yang ikut Pilkada 2017 mendatang. Yaitu, Tiga DOB (Muna Barat, Buton Tengah dan Buton Selatan), Buton, Bombana, Kolaka Utara dan Kota Kendari. (*)

BACA JUGA :  Krisis Multidimensi, Kesejahteraan Jadi Mimpi

Oleh: Muh Suleman Loga*
*Penulis adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna

Komentar

komentar


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 1001
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top