Menkumham Akui PPP Kubu Djan Faridz, Kubu Romy Bagaimana? – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
HEADLINE NEWS

Menkumham Akui PPP Kubu Djan Faridz, Kubu Romy Bagaimana?

PPP-pecah

KENDARINEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia (HAM) mengakui kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan Djan Faridz. Untuk itu, kementerian pimpinan Yasonna Laoly tersebut menyurati pihak tersbeut untuk melengkapi berkas agar memperoleh SK kepengurusan.

Menkumham, Yassona H Laoly mengatakan, pihaknya melalui Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) telah melayangkan surat kepada Djan Faridz dan Dimyati Natakusumah selaku pengurus PPP hasil Mukhtamar Jakarta pada 31 Desember 2015 kemarin.

“Yang diakui negara adalah PPP kubu Djan Farid bukan Romy. Untuk itu Kemenkumham melayangkan surat bernomor AHU.4.AH.11.01.53 perihal penjelasan dokumen yang harus dipenuhi oleh PPP Djan untuk memperoleh SK Kepengurusan. Surat itu juga menegaskan Kemenkum HAM tidak menjadi pihak yang berperkara terkait putusan kasasi MA yang memenangkan kubu Djan,” terangnya kepada wartawan saat dihubungi, Jumat (1/1).

Direktur Tata Negara pada Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Tehna Bana Sitepu mengatakan, surat tersebut sebagai peringatan kepada kubu Djan Faridz.  Ia mengatakan, sehubungan dengan surat saudara No 749/PEM/DPP/XI/2015 tanggal 19 November 2015 tentang Tindaklanjut Keempat Atas Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan No 039/PEM/DPP/XI/2014, terdapat lima hal yang harus dipenuhi oleh PPP Mukhtamar Jakarta.

Pertama, lanjutnya, berdasarkan tata cara partai politik harus melampirkan dokumen asli seperti akta notaris, surat keterangan tidak dalam perselisihan internal parpol dari Mahkamah Partai atau sebutan lain, dan penerimaan negara bukan pajak.

Menurut Tehna,  terdapat dua akta notaris, yaitu tertanggal 17 dan 7 November 2014 tentang Susunan Personalia Pengurus DPP PPP Masa Bhakti Periode 2014-2019 yang dibuat di hadapan H Teddy Anwar, SH SpN, Notaris di Jakarta; dan Akta Nomor 39 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pernyataan Penetapan Perubahan Kepengurusan Susunan Personalia DPP PPP Periode 2014-2019 yang dibuat di hadapan Lies Herminingsih SH, Notaris di Jakarta.

“Kedua akta tersebut memuat hal-hal yang saling bertentangan,” bebernya kepada wartawan saat dihubungi, Jumat (1/1).

Sejatinya, kata Tehna, perihal ketiga yaitu adanya laporan keraguan keabsahan dan pemalsuan dokumen persyaratan Muktamar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta, maka diharapkan PPP Djan Faridz melampirkan bukti otentik.

“Kami mohon untuk dilampirkan data otentik pendukung yang dilegalisir, antara lain: Daftar Hadir Muktamar, Berita Acara Keputusan Muktamar, Natula Muktamar dan Dakumentasi Pelaksanaan Muktamar,” terang Tehna.

Keempat, sambung Tehna, Kemenkumham menerima Surat dari DPP PPP Nomor: Istimewa/01/PPP/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015, hal Susunan Personalia Pengurus DPP PPP Masa Bhakti 2014-2015 (ditandatangani oleh: Yul Chaidir Djafar SE MSi; Dra. Hj. Norhasanah R  Yahya MSi; HB Tamam Achda; Ahmad Bay Lubis SH; Heryadi SE; dan Ir H Muzakhir Rida). Pada pokok suratnya menyampaikan bahwa terdapat dua akta notaris yang saling bertentangan sebagaimana tersebut pada point dua.

“Kelimanya, terkait Putusan Kasasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung Nomor: 601KjPDT.SUS-Parpolj2015 Jo. 88/PDT.SUS-Parpol/2015/PN-JKT.PST, dapat kami sampaikan bahwa Kemenkumham tidak menjadi pihak dalam perkara tersebut,” tukasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Jenderal PPP kubu Djan Faridz Ahmad Dimyati Natakusumah mengatakan pihaknya memberikan apresiasi atas terbitnya tersebut.

“Kami menghargai itikad baik Dirjen AHU yang bersedia membuka komunikasi sekaligus mengakui DPP PPP hasil Muktamar Jakarta,” sebut Dimyati kepada wartawan, Jumat (1/1).

Dia mengaku, pihaknya memberikan respon positif terhadap surat Dirjen AHU tersebut dan akan memberikan penjelasan komprehensif secara langsung maupun melalui surat kepada Menkumham atau Dirjen AHU.

“Paling lambat pertemuan pihak Kemenkumham dengan tim DPP PPP yang dipimpin langsung oleh saya akan dilaksanakan pada Senin (4/1) mendatang,” sebutnya.

Sebelumnya, konflik dan kericuhan di PPP nampaknya terus berlanjut. Bahkan, Ketua Umum PPP hasil Mukhtamar Jakarta Djan Faridz Cs diduga telah mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai berlambang Kabaah secara sepihak. Padahal, AD/ART adalah produk orisinil muktamar.

Hal itu diakui oleh Ketua Badan Kaderisasi Nasional dan Penguatan Ideologi DPP PPP hasil Muktamar Jakarta, Tamam B Achda kepada wartawan saat dihubungi, Rabu (30/12).(aen)

Komentar

komentar


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 1001
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top