Space Iklan
Pariwara
Opini

Membangun Konawe Selatan Dengan Pemimpin Baru

Kantor Bupati Konawe Selatan/NET

Kantor Bupati Konawe Selatan/NET

[dropcap]M[/dropcap]emang tidak mudah mengelola daerah dengan segala potensi yang ada. Kita harus sportif dan mengakui bahwa selama ini pimpinanan daerah dan jajarannya sudah bersungguh-sungguh mengelola proses pembangunan Kabupaten Konawe Selatan  dengan baik. Namun, kenapa kerja keras dengan segala ikhtiar dan tawakal maksimal yang telah dilakukan pimpinan daerah kita masih saja dianggap belum sepenuhnya memuaskan oleh sebagian anggota masyarakat?.

Ya, barangkali menurut penulis, kita perlu ber-khusnudzon alias berbaik sangka dengan ketidakpuasan sebagian masyarakat kita. Karena hakekatnya setiap warga masyarakat berhak mendapatkan pelayanan pembangunan yang adil dan merata, bahkan sudah dapat dipastikan bahwa  masyarakat Konawe Selatan saat ini berharap, pembangunan dengan pemimpin baru harus mampu memberikan kesejahteraan, murah sandang pangan, aman tentrem.

Barangkali kita semua (eksekutif, legislatif, dan seluruh masyarakat termasuk pelaku usaha) harus mengedepankan “semangat kebersamaan” sebagai frame dalam membangun Kabupaten Konawe Selatan. Pimpinan Daerah bukan merupakan single power dalam melaksanakan pembangunan, sangat tidak mungkin proses pembangunan berjalan dengan baik tanpa dukungan segenap stakeholders.

Pimpinan Daerah melalui aparatur pemerintahan daerah akan berperan maksimal sebagai administrator pembangunan, legislatif berfungsi sebagai pengawal aspirasi masyarakat, pelaku usaha dan penggerak jasa konstruksi harus profesional dan berkomitmen dalam melaksanakan sebagian dari kegiatan pembangunan, masyarakat terlibat aktif mengontrol dan mendukung pelaksanaan pembangunan.
Masih ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membangun Kabupaten Konawe Selatan   menjadi semakin lebih baik dari yang sudah baik saat ini. Ada beberapa pemikiran sederhana sebagai sumbang saran untuk pemimpin baru di Kabupaten Konawe Selatan :

Pertama: sudah menjadi keniscayaan bahwa era keterbukaan informasi publik menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk open programs andimplementation of development (istilah Bappenas), masyarakat harus terlibat aktif dalam pembangunan sesuai dengan kapasitasnya. Pimpinan Daerah beserta segenap Aparatur pemerintah harus segera menyesuaikan diri dengan tetap menjaga kredibilitas dan kompetensi diri. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan aparatur pemerintah (PNS) semakin tinggi, memang begitulah tugas dan amanah menjadi abdi masyarakat, abdi ummat dengan segala kesejahteraan dan hak yang telah diterima atas kewajiban yang dilakukan.

Ya, benar memang ketika masyarakat Kabupaten Konawe Selatan berharap banyak terhadap aparaturnya, karena masyarakat beranggapan bahwa hak yang telah diterima (gaji) aparatur masuk dalam kategori penghasilan kelas/kasta ksatria bahkan sebagian mendekati brahmana jika dibanding dengan nasib sebagian besar masyarakat yang saat ini sedang berjuang untuk hidup layak dan mapan.

Ya, sungguh betapa bahagianya masyarakat Kabupaten Konawe Selatan jika pemimpinnya dapat memberikan manfaat yang sangat berarti bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, bisa dirasakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Kedua: barangkali belum cukup kuat sekali jika pembangunan hanya diserahkan kepada pimpinan daerah saja sekalipun memiliki kemampuan SDM yang  handal, namun kita sepakat bahwa kekuatan politik  dalam membangun Kabupaten Konawe Selatan harus optimal dan kompak. Kekuatan super, 35 Anggota legislatif pilihan rakyat merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk mendorong percepatan pembangunan disetiap sektor.

Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, semakin memperjelas bahwa untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu mewujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama dengan pemerintah daerah yang mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi, sudah sangat benar sekali jika selama ini anggota legislatif di Kabupaten Konawe Selatan   bersungguh-sungguh memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat . Selain itu, setiap anggota legislatif juga berkewajiban untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.     Singkat kata, antara eksekutif dan legislatif sama-sama mengemban amanah untuk mensukseskan pembangunan daerah. Eksekutif dan legislatif adalah mitra kerja yang harus selalu menjaga “romantisme” demi kepentingan masyarakat bukan untuk yang “lain”.

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum terbahas dalam musrenbang dan agenda kerja DPRD untuk tahun rencana.

Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Dokumen penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD diperoleh dari hasil kajian dan telaahan, yang dapat dimintakan dari sekretariat DPRD. Dokumen DPRD tersebut dimasukkan ke dalam rumusan usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodasikan sejak  rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi starting point bagi proses perencanaan pembangunan daerah untuk dibahas dan diketahui oleh seluruh masyarakat Kabupaten Konawe Selatan   melalui Musrenbang RKPD.

Ya, jika memungkinkan dokumen RKPD dapat disepakati sebagai “dokumen perencanaan bergaransi”, artinya usulan-usulan matang program kegiatan dari Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hasil serapan Musrenbangkec dan dari reses Anggota DPRD yang telah terkompilasi dengan kesepakatan komposisi yang adil dalam RKPD, dapat dijamin dan dipastikan masuk dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD–Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) antara Pemerintah Daerah dan DPRD hingga ditetapkan dalam Dokumen APBD, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sungguh beruntung jadi pimpinan daerah, lebih banyak kesempatan untuk dekat dengan rakyat, setiap saat bisa ditangisi dan didoakan ummat, lebih memberikan manfaat dan maslahat, semoga kelak dihari akhir mendapat Syafa’a.
Sejalan dengan pentingnya peran pimpinan daerah maka sudah menjadi keharusan bagi pegawai perangkat daerah, dimanapun  diposisikan dan berperan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Konawe Selatan, disitulah kita tetap menjaga nurani. Kita memang bukan mahluk istimewa tanpa dosa dan lupa, namun hakekatnya kita telah dicipta sebagai status mahluk yang paling sempurna di banding mahluk yang lainnya.

Kelak, Masyarakat Kabupaten Konawe Selatan   akan mengingat dan berkata: “Dulu, pada jamannya Pak “Itu” atau Bu “Itu” Kabupaten Konawe Selatan benar-benar maju”. Mari kita bangun Kabupaten Konawe Selatan dengan semangat kebersamaan dalam keragaman.
(***)

Oleh : SAMSU, SP.MSi
Penulis : Anggota DPRD Konawe Selatan


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 982
loading...
1 Comment

1 Comment

  1. cara menurunkan berat badan dengan cepat

    31 Des 15 12:03 at 12:03

    terima kasiha ats informasinya bagus dan bermanfaat

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top