Pariwara
Opini

Implementasi Wewenang Hakim Dalam Memutuskan Perkara

ilustrasi

ilustrasi

[dropcap]P[/dropcap]erubahan hukum biasanya terjadi karena adanya “badai” hebat dalam sebuah negara. Efek dari perubahan itu sendiri, menghasilkan bisikan halus bagi pembuat kebijakan. Hukum secara maknawi bersifat tidak responsif. Hukum itu hanya obyek yang akan menerima apapun perubahan pada dirinya. Hukum semestinya ditegakan, untuk mencapai kepastian dan keadilan. Hakim yang punya kewenangan mengadili perkara hukum dianggap seperti “dewa” atau manusia yang memahami nilai-nilai hukum sesungguhnya di masyarakat. Tugas hakim secara konkret adalah mengadili perkara yang berdasarkan penafsiran terhadap realitas.

Dalam pandangan kenegaraan maupun ke-masyarakatan, hakim ditempatkan pada posisi sentral dalam penegakan hukum. Adil dan tidak adil, baik buruk, lancar atau tidak lancarnya penegakan hukum semua bersumber pada hakim. Sehingga, kedudukan dan tanggungjawab tersebut sungguh berat secara manusiawi. Untuk mendapatkan sosok hakim yang sesuai ekspektasi, dibutuhkan indikator dan persyaratan, kedudukan hukuman, atau syarat-syarat pengetahuan (Bagir Manan dan Kuntara Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung, alumni,1997) hlm 37-38. Ini penting supaya publik tidak meragukan profesionalitas hakim dalam memutuskan berbagai perkara. Hakim adalah ahli hukum yang terpilih untuk mewakili dirinya dan dibawah kendali administrasi serta segala pembinaanya oleh Mahkamah Agung. Ikatan moral sangat melekat pada dirinya. Selain itu, hakim berfungsi pula untuk mengisi dan memperbaiki undang-undang, yang di buat untuk kurung waktu tertentu, dan diuji oleh zamannya. Hakim juga harus memerhatikan ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis, guna mendapatkan makna hukum lebih berkeadilan, berdiri tegak di atas kepastian hukum. Oleh sebab itu, polemik keadilan harus di rasakan oleh hakim melalui hati nurani yang adil dan jujur, bersih. Dengan begitu, dia bakal dikenang sepanjang sejarah dan akan menjadi rujukan dalam kajian generasi hukum selanjutnya.

Hakim dalam perjalanannya tepat di fungsikan pada pemeriksaan persidangan terkadang tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara pemeriksaan menurut KUHAP. Mereka hanya melandaskan pada kewenangan dan kekuasaannya saja. Sehingga, terkadang pencari keadilan memberikan label penjahat keadilan kepada hakim. Pada praktek hukum, hakim memainkan peranannya sebagai penyeimbang dalam menegakan prinsip kebenaran formil maupun materiil dengan pembuktiannya sebagai sandaran utamanya. Penegak hukum yang benar harus dapat menghindari prilaku over acting yang bersikap congkak akan kekuasaan atau memanifesta-sikan sikap kewenangan serta melakukan perbuatan tercela dengan menyalahgunakan kekuasaan untuk mengejar kepentingan pribadi. Penjernihan pada bidang tugas masing-masing. Polisi selaku penyidik tunggal, jaksa sebagai lembaga penuntut umum, advocat sebagai penjaga dan kecongkakan kekuasaan, serta pengadilan memainkan peranan dalam membatasi kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam sistem peradilan di negeri ini, tidak jarang seorang hakim dapat di tuntut pidana karena menyalahgunakan kekuasaanya. Terutama dalam memeriksa perkara-perkara Pidana, Perdata Tata Usaha Negara. Dalam prakteknya, hakim selama ini, dalam setiap pemeriksaan perkara selalu di warnai dengan suatu tekanan serta intervensi korban,terdakwa. Baik oleh penggunggat maupun tergugat ataupun saksi dalam memberikan keterangan. Padahal, mestinya hakim harus bebas tekanan atau intervensi. Hakim hanya bisa menganalisa hukum, karena hakim merupakan ahli dalam menemukan hukum sebagai acuan dalam memberikan keputusan serta rasa keadilan. Dan dalam praktek pradilan bahwa hakim harus netral dan paham tujuan dari pada pradilan, akan tetapi dengan kekuasaan dan wewenang hakim salah menerjemahkan fungsi hakim serta kedudukan hakim dalam pradilan.

Kadangkala memang hakim keliru dalam memberikan penafsiran hukum, sehingga keliru dalam mengambil putusan. Terutama hakim pada tingkat pengadilan negeri, dalam memproses perkara-perkara. Sehingga, jangan heran dalam putusan pengadilan negeri tidak dijadikan putusan kekuatan hukum tetap, masih ada putusan Mahkamah Agung (Kasasi) diatasnya. Tidak sedikit putusan berubah setelah sampai di MA. Ini salah satunya, akibat dari kualitas putusan hakim tingkat bawah yang tidak sesuai. dasar inilah menjadi sebuah gagasan penulis memberikan kritikan bagi hakim tingkat pengadilan pertama, yang selama ini memainkan peran over acting saja, tidak mendahulukan kepentingan masyarakat. Penulis dapat memberikan apresiasi hukum bagi hakim pengadilan tingkat bawah, bila dalam memutuskan sebuah perkara dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Akan menjadi masalah, jika sebuah putusan hakim mendapat kritikan atau teguran oleh Komisi Yudisial. Ini sangat menakutkan bagi hakim dalam menangani perkara. Hakim seperti ini di kembalikan ke habitatnya saja, karena hakim merupakan ujung tombak sistem paradilan bukan sasaran tombak bagi masyarakat.

Pengadilan hingga sekarang ini tidak mampu mengangkat isu keadilan seperti yang di harapkan masyarakat. Para Hakim hanya memproses sebuah perkara secara formalitas saja, sehingga keputusannya pun hanya formal. Padahal, yang diinginkan masyarakat adalah subtansinya, bukan hanya sekadar aturan formal. Banyak masalah muncul di sebabkan adanya istilah mafia pradilan, putusan hakim kontroversial, mahalnya biaya perkara, proses upaya hukum melalui pradilan berjalan lambat, petugas administarsi dan hakim yang tidak di siplin, serta adanya ikut campur pihak lain. Pemeriksaan perkara pidana umumnya berlangsung lama, berbelit-belit, rumit, dan tidak sederhana sebagaimana yang tertulis dalam KUHP. Sehingga, masalah penegakan peradilan tidak dapat dibicarakan secara parsial, tetapi menyangkut masalah yang lebih luas dan kedudukan hakim menjadi sangat penting dalam suatu sistem hukum. Penulis berharap kepada hakim dalam memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan harus berkenaan rasa kepastian dan rasa keadilan. Dia memutuskan atas dasar kompetensinya sebagai ahli hukum, bukan sebagai pemegang wewenang. Apalagi, kalau sampai menggunakan kekuasaan dan wewenang itu untuk menggertak dalam persidangan untuk menakuti-nakuti. Integritas serta idealis hakim dalam memutuskan perkara harus didahulukan. Hakim juga harus memberikan suatu prasyarat hukum  untuk dijadikan acuan dalam memberikan putusan. (*)

*Penulis adalah Ketua Jurusan Pidana Fakultas Hukum UMK. Juga menjabat sebagai Koordinator Kebijakan Publik Sulawesi Tenggara


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 982
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top