Pariwara
Opini

Penegakan HAM di Indonesia Belum Optimal

ham2

[dropcap]S[/dropcap]etiap 10 Desember diperingati sebagai Hari Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. Tahun ini, diperingati untuk ke-67 kalinya sejak dideklarasikan 10 Desember 1948 silam. Momentum ini patut dijadikan refleksi kritis bagi kita semua untuk menegakkan HAM dalam konteks ke-Indonesia-an. Betapa tidak, persoalan HAM di Indonesia bahkan di dunia masih belum berjalan optimal sesuai dengan amanat pada awal pendeklarasiannya. Bannyaknya TKI yang mendapatkan perlakuan tidak manusiawi, perampasan hak-hak kaum minoritas masih menjadi menu harian. Termasuk kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir hingga kini belum juga terungkap. Sederet persoalan inilah menjadi bahan refleksi kalau penegakan HAM di negara ini belum sepenuhnya dilakukan. Topik HAM dalam konteks kekinian makin menarik, terutama bagi para aktivis HAM. Sebab, kesempatan ini menjadi kesempatan emas (golden opportunity) untuk menggelorakan kembali semangat penegakan HAM, yang selama ini masih parsial dan stagnan. Bahkan, persoalan HAM sudah lama menjadi topik pembahasan di media. Seolah hilang sedemikian cepat dan tidak dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil oleh kelompok tertentu. Perbincangan HAM, pada dasarnya tidak hanya sebatas pada wacana untuk memperjuangkan kembali kebebasan manusia dalam berbagai bidang dan sektor. Lebih dari itu, kita perlu memikirkan secara matang untuk mendapatkan implementasi yang memuaskan dalam rangka menegakkan HAM secara total bagi kehidupan manusia.

Sebelum membahas lebih jauh tentang ketimpangan HAM dalam konteks masa kini. Penting kiranya untuk mereview sedikit proses deklarasi HAM. Sebab, memahami konsep HAM sama artinya kita diajak untuk mengkaji tentang dilema HAM dan latar belakangnya. Munculnya ide tentang perlindungan HAM, sebenarnya tidak lepas dari banyaknya persoalan ketidakadilan di masyarakat. Sebagai individu, mestinya memiliki hak untuk hidup tenang, aman, bahagia, sentosa, makmur, dan sejahtera. Namun, kadangkala kebebasan tersebut direnggut oleh kelompok manusia yang tidak bertanggungjawab. Salah satu pakar bahasa, Benny D Setianto, mengatakan pemakaian istilah hak makin meluas. Tidak hanya terkungkung pada individu seseorang. Pandangan ini dikuatkan lagi oleh teori yang dikemukakan Montesquie, melalui Trias Politikanya. Konsep ini memberikan penguatan kepada para aktivis HAM, untuk membuat suatu kesepakatan bahwa hak setiap individu manusia perlu dilindungi. Konsep tentang pembatasan kekuasan dan terlindunginya hak-hak rakyat makin memperjelas implementasi HAM yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan menjunjung tinggi harkat, martabat, dan derajat manusia dari segala ketertindasan. Maka, tak salah ketika Burns H Weston mengatakan bahwa rakyat hanya menyerahkan kepada negara hak untuk menyelenggarakan hak-hak alamiah dan bukannya hak itu sendiri.

Apa yang dikemukakan Burns H Weston itu seolah-olah memberikan kesadaran bagi kita semua untuk berupaya semaksimal mungkin mempertahankan hak-hak yang dimiliki. Walaupun hak itu bertentangan dengan pemerintah. Dengan cacatan, hak yang kita miliki tidak melanggar norma dan hukum berlaku. Dengan demikian, kita mempunyai kekuatan untuk mempertahankan kebebasan dan keberadaan di tengah berbagai problem kebangsaan melanda negeri ini. Konsep HAM yang selalu terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan ternyata memiliki ruang lingkup dan kajian komprehensif. Hal ini diindikasikan dengan keterkaitan HAM dengan ideologi historis yang sarat dengan dimensi politis-historis. Sehingga, konsep HAM terkait dengan persoalan ini banyak dipakai oleh rakyat untuk membatasi kewenangan dimiliki penguasa. Sehingga, pada akhirnya merumuskan suatu konsep yang merupakan pernyataan awal tentang pemikiran hak asasi manusia (HAM). Perumusan itu juga tidak lepas dari kontekstualisasi hak-hak yang mesti diperoleh oleh masing-masing individu, yakni bahwa manusia lahir dalam keadaan bebas dan sama di dalam hak (men are born and remain free and equal in rights). Hal lain yang dideklarasikan adalah sasaran bagi setiap perkumpulan politis untuk melestarikan hak asasi manusia. Dalam pengertian awalnya, hak tersebut menyangkut kemerdekaan, harta, keamanan, dan perlawanan terhadap penindasan. Ketika pernyataan awal tentang HAM sudah dikemukakan, maka pada 10 Desember 1948 deklarasi HAM lahir sebagai perjanjian global terkait dengan penegakan HAM dalam kehidupan manusia. Munculnya deklarasi ini tidak hanya memperjelas konsep hak asasi yang dimiliki manusia. Tapi juga ditandai dengan dipakainya istilah lebih bebas gender dalam bahasa Inggris. Yaitu, kata human.

Foto Hasian SidabutorAdanya deklarasi HAM tersebut menjadi perjanjian global untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Tujuannya untuk memberikan perlindungan bagi setiap individu yang mendapat perlakuan diskriminatif kelompok manusia tidak bermoral. Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan. Namun persoalannya, implementasi penegakan HAM belum sesuai harapan. Kita bisa melihat realitas kehidupan yang melibatkan perempuan di dalamnya. Ternyata, tindakan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap kaum perempuan masih terjadi. Tak mengherankan, apabila Jane Corners, seorang feminis pejuang hak asasi, menyebut HAM universal belum relevan dengan kehidupan kebanyakan perempuan di dunia. Kita juga bisa melihat, rumusan panjang lebar dari Pasal 5 Deklarasi Hak Asasi Manusia. Ternyata, anti penyiksaan, yang kemudian dijabarkan ke dalam Konvensi Anti Penyiksaan 1984, juga tidak menyentuh persoalan kaum perempuan. Penulis berharap pada momen peringatan HAM ini kita harus merefleksikannya dengan penuh keseriusan untuk membangkitkan penegakan HAM tahun ini, bisa menjadi langkah maju untuk melindungi hak-hak kaum tertindas. (*)

Penulis adalah Anggota Initiatives of Change (IofC) Indonesia, Jakarta


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 982
loading...
1 Comment

1 Comment

  1. do my accounting homework

    10 Mar 16 19:31 at 19:31

    MATLAB is comprisedof in-built language, different tools and mathematical functions that empowerthe users to discover manifold maths approaches.
    8 billion online videos in January, with You – Tube
    alone scoring over 100 million unique viewers
    in that same period”. Competency # 2: Parents need to establish a productive connection with the school and teachers.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top