Pariwara
Opini

Menyoal Eksistensi Hak Tanah Ulayat di Sultra

Tanah-Ulayat-SPI-Sibaladuang

[dropcap]P[/dropcap]eminggiran dan pelanggaran terhadap eksistensi dan hak kesatuan masyarakat adat tidak hanya terjadi di Indonesia. Namun sudah terjadi selama ratusan tahun di seluruh dunia. Selalunya masyarakat adat berada pada posisi tidak berdaya menghadapi kekuatan lebih besar. Baik, oleh negara maupun kekuatan lain berbentuk non-state actors. Hanya saja, seusai Perang Dunia Kedua terjadi perubahan mendasar diseluruh dunia. Salah satu yang monumental adalah dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945, yang kemudian berhasil menyepakati sebuah pernyataan bersejarah. Yaitu, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (The Universal Declaration of Human Rights) tahun 1948. Eksistensi atau Keberadaan PBB dengan deklarasinya ini telah menciptakan suasana baru, sekaligus memberi peluang untuk perlindungan golongan lemah (vulnerable groups). Seperti, kaum perempuan, anak-anak, orang tua, dan last but not least kesatuan masyarakat adat. Meski perlindungan hak asasi manusia (HAM) sudah ada, namun tidak langsung dikukuhkan ke dalam instrumen hukum internasional. Diperlukan waktu sekitar 59 tahun (1947-2007) sebelum  PBB dapat bersepakat untuk mengeluarkan Deklarasi PBB tentang Hak Kesatuan Masyarakat Adat (United Nations Declaration on The Rights of Indigenous Peoples), 13 September 2007. Sebagai negara anggota PBB, delegasi Republik Indonesia ikut menandatangani deklarasi tersebut, sehingga secara moral ikut terkait dengan substansi yang terkandung di dalamnya.

Sebenarnya di dunia internasional, sebelum tahun 2007, telah ada upaya perlindungan terhadap hak kesatuan masyarakat adat, yaitu: a) ILO Convention Nomor:169/1989, Concerning indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries. Mulai berlaku 5 September 1991. Konvensi ini, membela tiga hak dari kesatuan masyarakat adat, yaitu hak atas tanah, hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan. Terhadap hak-hak atas tanah dan sumber daya alam di lindungi dalam Bagian II yang terdiri dari Pasal 13 sampai dengan Pasal 19. Dalam Pasal 13, negara diharuskan untuk menghormati hubungan yang khas antara masyarakat adat dengan tanah atau wilayahnya, khususnya aspek-asoek kolektif. Pasal 14 dan Pasal 15 ILO 169 menyatakan soal perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam. Hak-hak kepemilikan dan penguasaan atas tanah yang secara tradisional ditempati atau dikuasai oleh masyarakat adat haruslah diakui. b) Konvensi PBB tentang biological diversity yang sudah diratifikasi menjadi UU Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity. Hasil konvensi tersebut, mengemukakan prinsip bahwa masyarakat hukum adat memiliki kebebasan untuk menerima, memberi persetujuan, atau menolak kebijakan keputusan pemerintah yang akan dilakukan dalam wilayah ulayat masyarakat hukum adat. c) Hasil Earth Summit di Rio de Janeiro pada tahun 1992 dengan dikeluarkannya Rio Declaration on Environment and Development. Dalam prinsip 22 dinyatakan bahwa masyarakat hukum adat mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup karena pengetahuan dan praktik tradisional.

Walaupun relatif terlambat, namun situasi yang kondusif untuk hak asasi manusia tersebut, mempunyai dampak yang positif ke dalam negeri. Pada tahun 1993 dengan sebuah Keputusan Presiden dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang harus segera berkiprah, walaupun kemudian nanti tahun 1999 baru lahir Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia. Pengakuan terhadap kesatuan masyarakat adat beserta identitas kulturalnya tercantum pada pasal 6 Undang-Undang ini. Namun demikian, diperlukan waktu hampir satu dasawarsa kemudian, yakni nanti dalam tahun 2004, komisi ini mengangkat seorang komisioner yang secara khusus menangani hak kesatuan masyarakat adat. Dalam kaitannya dengan  tugas pengakuan, penghormatan, perlindungan, pemajuan serta pemenuhan hak kesatuan masyarakat adat ini, Komnas HAM menghadapi suasana yang aneh, yaitu tidak adanya harmonisasi Undang-undang satu dengan lain. Pengakuan, penghormatan, perlindungan, pemajuan serta pemenuhan hak kesatuan masyarakat adat seperti tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut, bukan saja tidak diikuti dengan pernyataan dicabutnya semua pasal Undang-undang lain yang melanggar hak kesatuan masyarakat adat ini. Tetapi, justru berjalan bersamaan dengan berbagai Undang-undang yang secara tidak langsung mengizinkannya pelanggaran terhadap hak-hak kesatuan masyarakat adat tersebut. Akibatnya, belakangan banyak masyarakat yang dirugikan.

Dasar hukum perindungan hak kesatuan masyarakat adat sedikit membaik dengan di ratifikasinya dua kovenan PBB, yaitu The International Covenant on Civil and Political Rights dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dan The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Kedua kovenan ini, selain mengakui adanya hak asasi perseorangan, juga mengakui adanya hak asasi kolektif, termasuk hak dari kesatuan masyarakat adat. Tanggal 9 Agustus 2006, bekerjasama dengan Kantor UNDP di Bangkok dan perwakilan ILO serta beberapa departemen terkait, Komnas HAM menyelenggarakan peringatan pertama Hari Internasional Kesatuan Masyarakat Adat se-Dunia. Dihadiri sekira 1.000 peserta dari seluruh Indonesia, presiden RI kala itu Susilo Bambang Yudhoyono juga turut hadir. Bukan hanya itu, juga telah dilaksanakan seminar internasional dalam kegiatan Festival Keraton dan Masyarakat Adat Asia Tenggara 2015 dengan tema “Penguatan Lembaga Adat Se-Asia Tenggara Dalam Menghadapi Globalisasi Budaya Dunia”, berlangsung 13 November 2015 di Grand Clarion Hotel KendariSulawesi Tenggara. Meminjam definisi Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi bahwa, Lembaga Adat merupakan organisasi kemasyarakatan non-formal maupun formal yang bertujuan untuk melestarikan (perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan) nilai, norma, dan aturan (tradisi) yang berlaku dalam kehidupan masyarakat pendukungnya. Sementara, dalam Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 mendiskripsikan bahwa Lembaga Adat merupakan lembaga kemasyarakatan baik sengaja dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat hukum adat tertentu, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat-istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Bahwa fungsi Lembaga adat adalah bersama-sama dengan pemerintah merencanakan, mengarahkan,mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan nilai adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dalam mewujudkan keselarasan dalam masyarakat adat tersebut. Frasa ini menjelaskan betapa pentingnya posisi sebuah lembaga adat dalam interaksi sosial. Sebagai konklusi dalam seminar internasional Penguatan Lembaga Adat Se-Asia Tenggara sebagaimana dijelaskan diatas, yakni a) tidak seharusnya kelembagaan negara bersikap apriori terhadap Lembaga Adat; 2) Lembaga Adat yang masih “tersisa” merupakan kawan sejawat dalam memajukan martabat bangsa diforum regional maupun internasional; 3) Indonesia merupakan sebuah negara besar mewarisi kaidah, norma luhur dan hak-hak tradisionalnya yang berakar pada eksistensi masyarakat hukum adat; 4) Merevitalisasi eksistensi Lembaga Adat dan peran kaum Aristokrat sebagai inti memajukan kebudayaan guna membangun peradaban, selanjutnya mereposisinya dalam wadah NKRI. (*)

*Penulis adalah Pengurus Majelis Adat Mekongga-Kolaka


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 982
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top