Space Iklan
Pariwara
Opini

Wujudkan KPID Independen Dan Berdedikasi Kemajuan

2011323kpi

[dropcap]S[/dropcap]ecara yuridis, penyiaran merupakan hak asasi setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi  (UUD tahun 1945). Namun secara demokratis, kebebasan tersebut harus bermanfaat bagi bangsa khususnya daerah dalam rangka menjaga nilai-nilai integritas bangsa dan entitas lokal. Sehingga, kebebesan penyiaran harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan seimbang terutama dalam menggunakan hak konstitusional. Undang-undang (UU) nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran telah memberikan kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga negara independen. Jika ditelaah, lahirnya UU Penyiaran dibangun oleh dua semangat. Pertama, penyiaran harus dikelola secara independen dan bebas kepentingan. Kedua, upaya penguatan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistim siaran berjejaring. Dalam konteks lokal, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dibentuk sebagai wujud partisipasi masyarakat di daerah yang berfungsi sebagai wadah aspirasi dan perwakilan kepentigan masyarakat (amanat Pasal 8 Ayat 1 UU Penyiaran). Dengan demikian, peran strategi KPID dalam memberikan penyiaran berkualitas dapat mendorong pembangunan karakter sumber daya manusia (SDM) di daerah. Selain itu, keberadaan KPID dalam semangat penyelenggaraan otonomi daerah menjadi salah satu instrumen dalam mendukung pembangunan. Sedangkan dalam semangat penyiaran, langkah ini dapat menciptakan tata informasi nasional yang adil, merata, dan berimbang.

Kedudukan Hukum dan Wewenang KPI

Kedudukan hukum dan wewenang KPI tertuang dalam pasal 8 ayat (2) UU nomor 32 tahun 2002, meliputi: a) Menetapkan standar program siaran; b. Menyusun peraturan dan pedoman prilaku siaran; c) Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku siaran; d) Memberikan sanksi atas pelanggaran standar program siaran, peraturan dan pedoman prilaku siaran; e) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat. Berdasarkan wewenang yang diberikan, KPI memiliki ruang cukup besar. Namun dalam konteks prinsip pembatasan kekuasaan dalam negara hukum, KPI tidak boleh melaksanakan tiga fungsi kekuasaan sekaligus. Sehingga, fungsi membuat peraturan pemerintah (PP) harus dikembalikan kepada presiden. Tetapi KPI tetap mengawal materi PP dan melaksanakan kekuasaan bersifat Koordinatif dan kerjasama. Kewenagan KPI dalam tiga fungsi kekuasaan dapat dilihat pada: Pertama, berkaitan kewenangan yudisial karena terjadi pelanggaran UU Penyiaran yang dikategorikan sebagai tindak Pidana, maka KPI dapat melakukan koordinasi dengan lembaga yudistisi. Kedua,  berkaitan dengan kewenangan eksekutif dalam hal verifikasi kelengkapan dan keabsahan syarat untuk pemberian izin atau perpanjangan izin penyiaran. Ketiga, berkaitan dengan kewenangan legislatif atas penyusunan peraturan penyiaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan.

Wewenang Discresional KPID untuk Penguatan Kelembagaan

Sebagai lembaga pengawasan penyiaran, KPI diharapkan bisa independen. Ketentuan ini diamanatkan oleh UUD 1945 pasal 7 Ayat (2). Sifat independen ini diterjemahkan dengan memaksimalkan peran pengawasan dalam dua bidang. Pertama, bidang  pengelolaan sistim penyiaran, meliputi: perizinan, jaminan masyarakat atas informasi layak dan benar, serta persaingan sehat antar lembaga penyiaran. Kedua, pengawasan atas isi siaran, meliputi: Pengawasan terhadap pelaksanaan aturan dan pedoman prilaku siaran, isi siaran, tatanan informasi nasional yang adil merata dan seimbang serta menampung, meneliti, menindak lanjuti sanggahan, kritik dan apresiasi masyarakat tentang penyiaran. Sedangkan, dalam pandangan penulis, masih ada bidang ketiga yang belum dioptimalkan, yakni penguatan kelembagaan KPI. Tugas dan wewenang pada bidang ini meliputi: Membuat peraturan dan keputusan yang berkaitan dengan organisasi, membangun kerjasama dengan pemerintah, masyarakat, lembaga penyiaran dan kerjasama internasional serta merencanakan pengembangan sumber daya manusia berkaitan dengan professionalisme penyiaran. Kurang optimalnya peran ini, sehingga berdampak pada kepercayaan publik. Bahwa, ternyata KPI baru terlihat perannya saat terjadi pelanggaran. Pelaksanaan bidang ketiga ini yang penulis sebut sebagai “ruang dedikasi” bagi KPID untuk menerjemahkan tugas dan wewenangnya, berdasarkan kebutuhan konkrit dan kearifan lokal di daerah. Langkah-langkah strategis KPID dapat dibangun berdasarkan wewenang yang telah dicantumkan dalam UU Penyiaran (atribusi), maupun dibangun dari wewenang bebas (discresi), selama tidak bertentangan dengan hukum dan nilai yang hidup di masyarakat.

Gagasan untuk KPID Sultra

Gagasan untuk KPID Sultra: Wujudkan KPID Sultra Independen dan Berdedikasi Kemajuan. Gagasan ini meletakkan dua karakter untuk KPID Sultra, yakni  “Independen” dan “berdedikasi Kemajuan”. Gagasan “Independen” dibangun dari identitas konstitusional KPI sebagaimana diatur dalam pasal 7 Ayat (2) UUD tahun 1945. Sementara gagasan “Dedikasi-Kemajuan” merupakan gagasan tentang Kewajiban KPID yang harus memberikan pengabdian tertinggi kepada masyarakat dan daerah sesuai nilai lokal, kebutuhan kekinian untuk mencapai kemajuan daerah. Penulis memahami bahwa KPI selain memiliki fungsi mengawasi, juga memiliki fungsi mengatur. Dalam melaksanakan wewenangnya sebagai fungsi mengawasi KPI harus independen dan bebas intervensi. Sedangkan dalam pelaksanaan wewenangnya sebagai fungsi mengatur KPI bersama Pemerintah memiliki wewenang bebas untuk menerjemahkan kebutuhan masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 005/PUU_I/2003 telah meminimalisir wewenang KPI sebagai regulator penyiaran.

Penulis melihat, meskipun peraturan per Undang-Undangan telah meletakkan pola hubungan antara pemerintah daerah dan KPID, DPRD dan KPID, tetapi ketika kebutuhan masyarakat berjalan jauh lebih cepat dari norma hukum atau bahkan meninggalkan aturan hukum itu maka Pemdaah dan KPI dapat melaksanakan wewenang Discresi. Salah satu pendekatan yang dilakukan, misalnya mengawal penguatan kelembagaan KPID Sultra. Tentunya, jika berbentuk Perda maka dibuat oleh DPRD dan Pemda. Jika demikian, maka masalah penyiaran menjadi tanggung jawab bersama Pemda dan segenap stakeholder. Dalam konteks penguatan otonomi daerah, penyiaran daerah dapat menjadi instrument pendukung pembangunan daerah dan membangun siaran program daerah. Gagasan penguatan kelembagaan KPID Sultra independen dan berdedikasi kemajuan, dapat dibangun melalui empat langkah strategis. Yakni, pertama penguatan SDM berdedikasi. langkah ini merupakan fondasi penguatan kelembagaan KPID, baik penguatan kapasitas komisioner KPID, professionalisme lembaga penyiaran, dan peran serta masyarakat. Kedua, standarisasi penyiaran dan pelayanan berdedikasi. Langkah ini dibangun untuk menguatkan hak – hak publik atas penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. Ketiga, kesepakatan program penyiaran berdedikasi. Langkah ini dilakukan dengan tujuan membangun konsistensi siaran tanpa membatasi keragaman isi dan keragaman kepemilikan namun tetap memberikan standar siaran berbasis lokal. Tulisan ini hanyalah sebuah gagasan penguatan kelembagaan KPID Sultra kedepan. Dengan harapan dapat menjadi langkah harmoni sosial dalam pembangunan daerah, dan menjadi langkah pengendalian sosial, pencegahan (preventive) masalah penyiran di daerah, yang selama ini didekati melalui langkah  penindakan dan penerapan sanksi. (*)

*Penulis adalah Pimpinan Wilayah Nasyiyatul ‘Aisyiyah Sultra. Juga tercatat sebagai peserta seleksi calon anggota KPID Sultra periode 2016-2019


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 982
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top