Pariwara
Opini

Mencari Pemimpin Bijak Dan Progresif

pemimpin_ilustrasi_2_20140409_224325

[dropcap]P[/dropcap]ersoalan kepemimpinan tidak pernah selesai diperbincangkan di negeri ini. Mulai kalangan akademisi maupun praktisi, tingkat regional maupun nasional selalu saja menjadi bahan diskusi hangat yang tidak pernah ada habisnya. Tapi itu cukup beralasan. Sebab, sejarah sudah membuktikan bahwa tidak ada sesuatupun kejadian di dunia ini (belahan bumi) yang tidak dipengaruhi kepemimpinan. Pada prinsipnya, proses kepemimpinan merupakan gejala sosial, karena berlangsung dalam interaksi antar manusia sebagai makhluk sosial. Kepemimpinan tidak dapat dilepas hubungannya dengan situasi sosio politik yang terbentuk dan sedang berlangsung dilingkungan suatu masyarakat. Oleh karena situasi sosio politik itu selalu berkembang dan dapat berubah-ubah, maka proses kepemimpinan tidak mungkin dilakukan sebagai kegiatan rutin yang diulang-ulang. Oleh karena itu, nama besar tokoh sering dijadikan sebagai instrument politik. Hal demikian juga menunjukkan bahwa proses demokrasi di negeri ini tidak bejalan dengan baik.

Demokrasi tidak lebih hanya sebagai topeng untuk mempertahankan status quo dari sebuah partai atau organisasi sosial. Status itulah yang menjadi jualan atau slogan untuk mempengaruhi massa. Kondisi seperti ini, suka tidak suka sangat menghambat  kedewasaan rakyat dalam berpolitik. Rakyat dalam  menyuarakan aspirasi politiknya lebih dipengaruhi oleh emosi ketokohan, agama, serta etnis, ketimbang mempertimbangkan pilihannya secara rasional. Fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang ini cukup memprihatinkan. Belum adanya sinergi antara calon pemimpin dengan masyarakat. Utamanya soal kesediaan menerima masukan atau kritikan kepada calon pemimpin/pemimpin. Hal yang sangat ekstrim dapat memunculkan ketersinggungan, kecurigaan terhadap masukan dan kritikan tersebut apalagi sampai ke ranah hukum (Pengadilan). Apalagi pro dan kontra mengenai Surat Edaran (SE) Nomor SE/6/X/2015 Polri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech) yang ditandatangani Kapolri Badrotin Haiti pada 08 Oktober 2015. Mestinya itu jangan dijadikan sarana untuk membungkam aspirasi masyarakat. Penulis meyakini, selama masukan itu membangun dan tidak masuk dalam unsur Hate Speech (Ujaran Kebencian), tidak ada salahnya untuk didengarkan.

Sehubungan dengan itu, jika merujuk pada roh hukum progresif yang penulis maksud sesuai dengan disiplin ilmu penulis mencoba mensinergikan semangat tersebut pada calon pemimpin/pemimpin agar dapat bersikap bijak dan progresif. Hukum progresif diartikan sebagai mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam  teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum ada bukan untuk dirinya sendiri, melainkan menegakkan harga diri manusia. Supaya dengan hukum yang adil itu manusia menjadi bahagia, sejahtera dan mendapat kemuliaan. Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah  peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum. Meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya tejadi perubahan fenomenal mengenai hukum yang di rumuskannya dengan kalimat dari hal sederhana menjadi rumit. Serta dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum).

Pandangan  holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan, baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya. Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan  hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek. Sedangkan menurut penulis berdasarkan pendapat Sajipto tersebut tidak selamanya hukum dapat menyelesaikan masalah hukum dimasyarakat. Perlu adanya sikap arif dari setiap individu dalam melihat duduk dari persoalan. Sebab, keadilan adalah ketika setiap individu merasakan rasa adil saat bersama individu lainnya.

Kepemimpinan menuntut keadilan. Keadilan adalah lawan dari penganiayaan, penindasan dan pilih kasih. Keadilan harus dirasakan oleh semua pihak dan golongan. Diantara bentuknya adalah dengan mengambil keputusan yang adil antara dua pihak yang berselisih, mengurus dan melayani semua lapisan masyarakat tanpa memandang agama, etnis, budaya, dan latar belakang. Lihat Q. S. Shad (38): 22, “Wahai Daud, Kami telah menjadikan kamu khalifah di bumi, maka berilah putusan antara manusia dengan hak (adil) dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu”. (*)

*Penulis adalah dosen hukum Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra)


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 982
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top