Pariwara
Bau-bau

Sekot Dituding Monopoli ABPD Baubau, Ruang Kerja Djudul Dirazia….

unnamed (3)

Foto : La Ode Aswarlin/kendariNews.com — Para mahasiswa melakukan razia di ruang kerja Sekda Kota Baubau. Mereka menuntut Sekot agar mundur dari jabatannya, karena diduga melakukan korupsi, Sabtu (10/10)

 

KENDARINEWS.COM, BAUBAU — Mahasiswa yang tergabung dari berbagai fakultas di Universitas Dayanu Ikhsanuddin (Unidayan) menggelar aksi demontrasi di kantor Walikota Baubau, akhir pekan lalu. Mereka menuntut pencopotan Sekot Baubau Muhamad Djudul karena dinilai telah melakukan monopoli angggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Baubau.

Dalam aksi tersebut mahasiswa terlibat bentrok dengan aparat Satpol-PP Kota Baubau yang mengamankan jalannya aksi. Keributan bermula saat sejumlah mahasiswa melempari kantor walikota Baubau dengan telur busuk. Suasana semakin tak kondusif ketiga beberapa mahasiswa berusaha menorobos masuk dalam kantor Walikota Baubau untuk menemui Sekot Muhamad Djudul.

Ketatnya barikade pengamanan mengakibatkan mahasiswa hanya bisa terlibat saling dorong dengan aparat Satpol-PP. “Walikota, Wakil Walikota dan pak sekda tidak ada. Mereka sedang mendampingi Mendagri melakukan kunjungan kerja di Buton Selatan,” papar anggota Satpol-PP, Joni Karno yang meyakinkan mahasiswa agar tidak memaksa masuk dalam kantor walikota. Tidak percaya dengan penyampaian tersebut, mahasiswa terus berusaha menerobos barikade pengamanan. Untuk mencegah keributan terpaksa Satpol-PP membiarkan aksi para mahasiswa yang langsung menggelar razia di ruangan sekot Baubau. Hasilnya ruangan Sekot Baubau kosong tak berpenghuni.

unnamed (4)

Presiden Mahasiswa Unidaya, Erwin menjelaskan sebagai ketua tim anggaran APBD Kota Baubau, Sekot Baubau Muhamad Djudul diduga melakukan upaya monopoli anggaran daerah. Terbukti dari Rp 78 miliar total tambahan belanja langsung APBD-P tahun 2015, Sekretariat Daerah mengambil porsi sebesar Rp 25 miliar. “Artinya tinggal menyisahkan sekitar Rp 50-an miliar belanja langsung yang dibagi habis kepada hampir 40 SKPD termasuk kecamatan dan 42 kelurahan yang ada di Baubau. Sudah pasti program pro rakyat yang diharapkan sesuai dengan RPJMD tidak mungkin akan tercapai,” tukasnya.

Dikatakan ada indikasi pengkayaan pribadi yang dilakukan Sekot Baubau dalam mengusulkan anggaran yang dibahas bersama dewan. Pasalnya dari total belanja langsung yang mencapai Rp 25 miliar di Sekretariat Daerah, didominasi program yang lebih pada kepentingan surat menyurat, belanja ATK dan makan minum.  Pada sektor perjalanan dinas, Sekretariat Daerah kembali mengusulkan tambahan Rp 2 miliar pada APBD-P. Padahal pada APBD induk belanja perjalanan dinas Sekretariat Daerah sudah dialokasikan sebesar Rp 2 miliar. “Tutup tahun tinggal dua bulan, memangnya mau kemana lagi usulkan tambahan perjalanan dinas sampai dua miliar,” tukasnya.

Harusnya anggaran perjalanan dinas bisa dimanfaatkan kepada jajaran SKPD lain. Hal itu lebih bermanfaat agar jajaran SKPD bisa mencari program atau bantuan kepada pemerintah pusat yang bisa dikucurkan di daerah. “Bagaimana mau ada bantuan APBN kalau perjalanan dinas SKPD terbatas bahkan ada yang tidak dapat tambahan,” tambahnya.

unnamed (5)

Ditemui usai menggelar rapat kerja bersama DPRD Kota Baubau beberapa waktu lalu, Sekot Baubau Muhamad Djudul mengaku persoalan perjalan dinas akan dilakukan akselerasi dan penyesuaian agar roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat bisa dimaksimalkan. Berkaitan dengan adanya beberapa SKPD yang tidak mendapatkan tambahan biaya perjalanan dinas dalam alokasi anggaran perubahan dikarenakan satuan perangkat kerja tidak mengajukan usulan. “Makanya kami anggap biaya perjalanan dinas yang disetujui dalam APBD induk itu sudah cukup. Andainya ada usulan pasti akan menjadi pertimbangan untuk dimasukan dalam perubahan,” tukasnya.

Khusus untuk peningkatan anggaran perjalanan dinas Rp 2 miliar pada sektariat daerah, anggaran itu digunakan untuk keperluan kordinasi dan konsultasi aparatur lingkup Sekretariat Daerah guna mendukung kegiatan pemerintahan. Alokasi anggaran tersebut merupakan gabungan dari perjalanan dinas provinsi dan luar provinsi yang diperuntukan kepada pejalan eselon II,III, IV dan beberapa staf. “Karena alokasi anggaran ini diakumulasikan terhadap seluruhnya maka memang terlihat lebih besar,” paparnya. (La Ode Aswarlin/b)


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 982
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top