Cerdas Memilih, Penentu Lahirnya Pemimpin Cerdas – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Opini

Cerdas Memilih, Penentu Lahirnya Pemimpin Cerdas

IMG_1385

Basyarun

OLEH : BASYARUN, S.PdI

KENDARINEWS.COM — Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Indonesia menjadi momentum politik bagi Parpol dan mereka yang punya hajatan kekuasan di tingkat daerah. Pemilukada menjadi perhelatan politik yang kompeks untuk mengkonversi suara rakyat menjadi kursi. Makanya, para pasangan calon kepala daerah berebut agar meraih simpati rakyat dengan berbagai cara. Tentu bagi masyarakat, Pimilukada juga sebagai momentum dan sarana bagi rakyat untuk menunjukan kedalautannya, siapa yang layak memimpin mereka lima ke depan. Olehnya itu, harus cerdas memilih karena kualitas hasil Pemilukada menjadi  cermin dari lahirnya pemimpin cerdas. Pemilukada dilakukan serentak tetapi itu bukan fenomena baru bagi masyarakat di Indenesia termasuk di Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk menentukan pemimpin yang berkualitas.

Kini saatnya tiba. Pemilukada akan digelar serentak Desember 2015 nanti untuk menentukan kualitas pemimpin di tiap daerah. Kendati demikian, pemilukada bukan fenomena baru bagi masyarakat di Indenesia termasuk di Sulawesi Tenggara (Sultra). Tetapi pemilukada serentak tahun ini, juga harus tercatat karena menjadi sejarah demokrasi pertama di Indonesia, bahkan  di dunia.  Dari total 537 jumlah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, ada 269 daerah yang terdiri atas 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten yang ditetapkan mengikuti Pilkada serentak 2015 atau sekitar 53 persen.

Sesuai jumlah tersebu, tujuh daerah diantaranya ada di Sultra, yakni Kabupaten Muna, Konawe Selatan, Konawe Utara, Buton Utara,Wakatobi dan dua daerah otonom baru (DOB) Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kolaka Timur. Dari tujuh daerah itu, KPU telah menetapkan sebanyak 23 pasangan calon dan 4 pasangan diantaranya merupakan calon perseorangan yang telah siap bertarung dalam Pilkada 2015. Masyarkat di tujuh wilayah penyelanggara Pilkada di Sultra tahun ini, tentu harus menggunakan hak dan pilihan politiknya dengan baik. Sebab, diyakini masyarakat telah mempunyai pengalaman pahit dan manisnya hasil penyelenggaraan Pilkada. Sebab, pengalaman berdemokrasi melalui Pemilukada sudah berjalan sejak tahun 2008, dengan memilih langsung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, termasuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Belum lagi dengan pengalaman berdemokrasi dalam konteks Pemilu. Bahkan, pengalaman berdemokrasi juga telah dipraktekkan pada tingkat desa dengan sistem pemilihan Kepala Desa serentak. Rentetan demokrasi ini, tentu menjadi pendidikan politik berharga bagi warga negara di Indonesia. Karena, rakyat mempunyai kedauatan penuh untuk memilih langsung pemimpinnya. Tetapi tentu dengan pengalaman berdomkorasi ini, juga bukan menjadi patokan dan ukuran bagi masyarakat untuk tepat menentukan pemimpinnya. Pasti, ada pemimpin yang lahir karena ambisi kekuasan, tanpa visi dan missi yang jelas dalam program pembangunan dan kesejahteraan masyarkat.  Inilah tugas masyarakat untuk menyeleksi pemimpinnya.  Sebab, dalam berbagai hasil survey, kualitas demokrasi melalui Sistem Pemilu maupun Pemilukada masih cenderung buruk. Hal ini ditandai dengan masih tingginya aksi kekerasan massa yang jauh dari nilai-niali demokratis, buruknya pengelolaan pemerintahan dan lembaga politik, rendahnya partisipasi publik, serta terwujudnya kebebasan sipil dalam berserikat maupun berpendapat.

Kontrol rakyat juga sangat lemah dan rakyat hanya dijadikan kekuatan mobilisasi untuk partai politik tertentu. Sementara kecurangan-kecurangan yang ditandai praktek money politik, penggelembungan suara dan pemanfaatan struktur birokrasi untuk memenangkan calon tertentu, mengakibatkan pemilih cenderung kurang rasional dalam menentukan pilihannya. Hal inilah kerap menimbulkan pemimpin-pemimpin yang korup, karena lahir dari ambisinya dengan menghalalkan segala macam cara demi meraih kekuasan, bukan karena niatan yang tulus dan pengabdian semanta.

Indikator kualititas dan pengalaman berdemokrasi, termasuk di Sultra masih menimbulkan perdebatan, namun yang pasti harapan masyarakat untuk berpatisipasi dalam system Pemilukada, adalah bagaimana melahirkan pemimpin yang mampu mensejahterakan rakyatnya. Jika mengkaji lebih jauh harapan masyarakat, maka membangun system Pemilu yang berkualitas, merupakan  sebuah keniscayaan, karena hanya lewat Pemilu, rakyat akan memilih pemimpin yang diinginkannya. Masalahnya kemudian, sudah cukupkah pengalaman berdemokrasi tersebut dapat dijadikan modal politik bagi masyarakat di Sultra khususnya tujuh kabupaten penyelenggara Pilkada dalam mewujudkan kualitas berdemokrasi.

Melahirkan pemimpin yang berkualitas, tentu hak rakyat. Merekalah yang mempunyai kuasa dalam mementukan dan memilih pemimpinnya. Lalu sejauhmana menghasilkan seorang pemimpin yang berkualitas dan mampu menjawab harapan rakyat yang dipilih melalui system Pemilukada sereentak? Sejauhmana kualitas demokrasi dalam Pemilukada dengan output pemimpin yang dihasilkan dapat berkorelasi simetris dengan peningkatan kesejahteraan? Semua ada ditangan rakyat saat di berada di TPS nanti.

Tentu, l;ahirnya pemimpin yang berkualitas, dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam menyeleksi para pasangan calon dan kemudian menentukan pilihannya. Partisipasi masyarakat dalam Pemilukada, sangat dibutuhkan agar dapat menggunakan hak suaranya untuk memilih pemimpinnya. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, menunjukan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Turut berpartisipasi dalam proses pemilihan, sebagai masyarakat yang cerdas, namun jangan salah pilih calon yang hanya mementingkan diri sendiri atau kelompoknya saja. Namun, nihil realisasi terkait janji yang telah diumbar  saat kampanye.

Adanya pilkada serentak lahir dari harapan, diantaranya untuk menekan biaya penyelenggaraan atau efisiensi anggaran. Penyelenggaraan Pilkada serentak bisa menghemat biaya karena biaya semestinya dikeluarkan dua kali untuk membiayai Pilkada bupati/walikota, sehingga biayanya cukup sekali dengan ditanggung bersama pada APBD APBD Kabupaten/Kota. Dengan adanya efisiensi biaya harapan pada calon kepala daerah tidak terlalu besar mengeluarkan biaya politiknya sehingga meminimalisir terjadinya tindakan korupsi. Karena biaya Pilkada yang sangat mahal diperkirakan sebagai bentuk titik awal kepala daerah melakukan berbagai tindakan korupsi. Pemilukada langsung bukan sekadar memperebutkan kursi kepala daerah yang tidak memiliki implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun justru harus menjadi tantangan dalam memelihara demokrasi untuk kesejahteraan rakyat.

Melalui Pilkada serantak 2015, di tujuh daerah di Sultra akan terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah berkualitas yang memiliki kompetensi, integritas, kapabilitas dan akseptabilitas yang merupakan tujuan ideal dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Hal ini sejalan dengan konsep demokrasi yang bukan hanya sekadar persaingan dan partisipasi. Substansi demokrasi adalah pemenuhan kehendak rakyat, di mana pemimpin daerah dapat menempatkan urusan rakyat sebagai agenda utama dalam setiap pengambilan keputusan politiknya.

Penentu Kualitas Pemilukada

Terdapat tiga faktor kunci yang berperan untuk melahirkan pemimpin daerah yang berkualitas, yaitu: partai politik, penyelenggara pilkada dan masyarakat. Partai politik memiliki peran yang paling strategis dalam perputaran kepemimpinan di tingkat lokal dan nasional. Partai politik merupakan penerima mandat dari Undang-Undang untuk merekrut dan menggembleng para calon pemimpin diberbagai jenis dan jenjang kekuasaan.

Selain itu, penyelenggara pemilu juga turut menentukan kualitas kepala daerah walaupun kewenangan penyelenggara hanya terbatas pada penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administratif. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan penyelenggara untuk meningkatkan kualitas pencalonan, salah satunya adalah dengan meningkatkan keakuratan administrasi bakal calon kepala daerah. Ini dapat diupayakan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi pencalonan atau Silon yang telah digunakan pada saat pencalonan anggota DPR pada Pemilu 2014. Penggunaan aplikasi sistem informasi juga semakin diperlukan seiring dengan peningkatan jumlah dukungan yang harus dipenuhi oleh calon perseorangan, dan itu dibutuhkan petugas yang familiar dengan teknologi. Selain meningkatkan kecepatan dan akurasi verifikasi, aplikasi sistem informasi pencalonan juga dapat menjadi media publikasi dan sosialisasi bakal calon kepala daerah kepada masyarakat luas.

Faktor ketiga, sangat menentukan kualitas kepemimpinan di daerah yaitu masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif pada setiap tahapan pilkada termasuk pada tahap pencalonan kepala daerah. Publikasi tahapan pencalonan dan profil bakal calon secara lengkap akan membantu masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap proses pencalonan. Respon masyarakat dapat mengarah pada dua hal, pertama; pemenuhan persyaratan administrasi calon kepala daerah seperti keabsahan ijazah, terbebas dari perbuatan tercela, usia calon dan lain sebagainya. Kedua, respon masyarakat pada kinerja penyelenggara pada pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual persyaratan pengajuan calon dan syarat calon. Di sinilah pentingnya masyarakat memahami semua prosedur pilkada, termasuk pencalonan sebagai salah satu tahapan yang sangat krusial. Masyarakat luas diharapkan tidak hanya memberikan masukan dan tanggapan terhadap pemenuhan syarat pencalonan dan syarat calon, tetapi juga dapat memberikan informasi tentang kinerja penyelenggara di lapangan sebagai bahan evaluasi bagi KPU.

Dengan demikian, pelaksanaan pemilukada secara serentak harus mendapat porsi perhatian yang lebih dari pemerintah. Kita sangat berharap, Pilkada serentak ini bisa memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kualitas pemerintahan di daerah dan pemerintahan dapat berjalan lebih baik memperbaiki kehidupan masyarakat, kualitas kandidat, kualitas penyelenggara dan kualitas hasil yang sesuai dengan harapan kita semua. Semua ini bisa terwujud dan berjalan baik dengan didukung Partai politik, penyelenggara pemilu, masyarakat dan stakeholder lainnya. Peluang emas ada di tangan 23 pasangan calon kada di Sultra untuk keluar sebagai pemenang, namun semua itu ada di tangan rakyat karena merekalah yang mempunyai kedaulatan dalam menentukan pilihan politiknya. (*)

Penulis adalah Asisten Redaktur Kendari Pos dan Pengurus  Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Baubau

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top