Pariwara
Opini

“Noda” Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan. Foto: Int

[dropcap]B[/dropcap]eberapa waktu lalu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) Yasonna Laolymenginstruksikan kepada seluruh jajarannya supaya meningkatkan profesionalisme kerja dan bertanggungjawab penuh pada tupoksi masing-masing. Sanksi tegas menanti, jika lalai atau tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik. Itu terbukti, beberapa waktu kemudian, ada salah satu petinggi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dicopot dari jabatannya karena terbukti melanggar hukum dan lalai terhadap tugasnya.

Cerita tentang banyaknya masalah di Lapas bukan lagi hal baru. Dengan berbagai modus dan cara, kadangkala ada oknum petugas Lapas membantu tahanan mendapatkan keistimewaan. Fakta bahwa kadangkala ada tahanan korupsi mendapatkan fasilitas mewah dalam ruang tahanan hingga bebas keluar masuk, sudah jamak ditemui. Persoalan inilah yang masih menjadi “noda” Lembaga Pemasyarakatan hingga saat ini.

Supaya bisa keluar dari bayang-bayang “noda” tersebut, Lapas harus secepatnya membenahi diri. Semua harus punya kesadaran yang sama tentang fungsi dan eksistensi Lapas sesungguhnya. Bahwa, supaya Lapas bisa menjadi sarana penyadaran bagi orang-orang yang jatuh (baca:bermasalah), maka sistem yang ada didalamnya juga mesti dikonstruksi ulang. Sebab, jika seperti itu terus, maka penghuni Lapas maupun calon penghuni, tidak akan gentar lagi mendengar nama itu.

Persoalan Lapas memang kompleks. Tapi tetap saja semua kembali pada kualitas sumber daya manusia (SDM). Mungkin terlalu subyektif kalau dikatakan, banyak pegawai Lapas, tidak memiliki kompotensi memadai di bidang yang dilakoninya. Sehingga, tentu cukup beralasan kalau lembaga itu tidak akan pernah sepi dari masalah. Tapi sekali lagi, semua ini tidak boleh dibiarkan. Jangan sampai muncul stigma negatif bahwa Lapas itu hanya menjadi “sarang” bagi sebagian orang untuk dilatih menjadi mafia.

Terus terang, sejak munculnya Undang-undang tentang Lembaga Pemasyarakatan, banyak hal positif ditinggalkan. Bahkan, tidak sedikit kita temukan, ada regulasi yang bersifat ego sektoral. Padahal, itu sangat berbahaya kalau tetap dipertahankan. Disisi lain, soal kepemimpinan di Lapas juga sangat vital. Makanya dibutuhkan figur tepat dan kompeten untuk menjalankan roda lembaga ini.

Sebuah Realitas

Fakta bahwa tersangka kasus pajak Gayus Tambunan bisa keluar masuk Lapas, bahkan sampai keluyuran ke Pulau Dewata (Bali) hingga luar negeri menjadi salah satu “noda” pengelolaan Lapas. Bisa jadi, diluar sana masih ada Gayus-gayus yang lain masih berkeliaran. Memang, regulasi tidak bisa disalahkan dalam persoalan ini. Sebab, terkadang oknum pegawai-lah yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan kesempatan.

Berdasarkan fenomena itu, mestinya KemenkumHAM lebih bijak lagi dalam menata dan melakukan pembenahan pengelolaan Lapas. Merubah kebijakan mungkin bisa saja, tapi jangan sampai substansi yang diinginkan tidak tersentuh. Harus ada pengkajian matang dan mendalam, tentang substansi masalah Lapas, kemudian mencarikan solusinya.

Pengawasan Mesti Diperketat

Pengawasan ketat yang dimulai dari internal kelembagaan sangat penting. Termasuk penyegaran kepemimpinan juga dibutuhkan, supaya memberi nuansa baru setiap saat. Dengan begitu, diharapkan semangat para pegawai untuk menjalankan tugas bisa terus terjaga. Prinsipnya, untuk menjadi pemimpin Lapas, haruslah orang jujur. Tidak bisa dipungkiri, kondisi sebuah lembaga tercermin dari perilaku pemimpinnya. Kalau dia berani berbuat salah (melanggar aturan), maka yakin saja anak buahnya pasti lebih parah lagi.

Hal ini tentu saja tidak mudah, mulai dari pengetahuan awal mengenai pemasyarakatan, sampai pada perakteknya, pengawasan ini harus dilakukan, maka akan ada sistem monitoring tentu saja terutama pada pemimpinnya. Kegiatan-kegiatan pelanggaran yang terjadi di Lapas memang cenderung terjadi melalui bentuk kejahatan yang terorganisir. Namun jika ada niatan baik dari beberapa orang dan tulus serta konsisten, maka akan ada harapan.

[two_third]

Bukan hanya itu, pemimpin Lapas juga harusnya berasal dari orang yang paham betul dengan seluk beluk pemasyarakatan termasuk pengembangannya. Mungkin bisa dari kalangan Sipil, Militer ataupun Sipir, yang paling penting, kalau dinilai sudah bagus SDM (pemimpinnya), harus diimbangi dengan pengawasan ketat. Supaya ketika dia keluar jalur, bisa secepatnya diingatkan.

Membumikan Kultur

Perlu diingat bahwa Lapas itu tempat pembinaan, bukan sekadar buka tutup gembok. Disamping itu, ada yang sering dilupakan bahwa Lapas erta kaitannya dengan kultur (budaya) bangsa. Kalau bisa mengambil contoh Di Kota Olso, Norwegia, tepatnya di penjara Botsfengslet, bila pintunya dibuka, tidak ada napi yang melarikan diri. Coba kalau di Indonesia, ditutup rapat saja masih bisa melarikan diri.

Penulis adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK). Juga sebagai Ketua Divisi Korupsi dan Monitoring Peradilan PUKAT UMK

[/two_third]

[one_third_last][ads1][/one_third_last]


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 982
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top