Pariwara
Opini

Pemuda Sultra Butuh Perda

Tugu MTQ Sultra

Tugu MTQ Sultra

“[dropcap]B[/dropcap]erikan aku 1000 orang tua maka akan ku cabut semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda maka akan ku guncangkan dunia”. Itulah petikan kalimat heroik Bung Karno yang sudah tidak asing lagi bagi siapa saja yang berkecimpung dalam dunia kepemudaan.

Seorang Sastrawan besar Indonesia, Pramoedya Ananta Toer juga mempertegasnya dengan mengatakan bahwa Sejarah Indonesia adalah sejarah pemuda Indonesia. Hal ini sudah cukup menggambarkan bahwa posisi dan peran pemuda sangat penting dalam usaha pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Sejak dari zaman pra-kemerdekaan, kemerdekaan, orde lama, orde baru, orde reformasi hingga sampai saat ini pemuda selalu tampil sebagai pelaku-pelaku sejarah bagi bangsa ini, tidak terkecuali di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kesadaran akan pentingnya peran pemuda sudah diakui negara. Hal itu tercermin dari adanya regulasi khusus yang mengatur yakni Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Melalui UU tersebut, pemerintah telah banyak menelorkan kebijakan yang menyentuh kepentingan pemuda, khususnya terkait pemberdayaan. Diantaranya, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2011 tentang pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan. Selain itu ada lagi Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga  RI Nomor 59 Tahun 2013 tentang pengembangan kepemimpinan pemuda.

Berpijak pada regulasi tersebut, maka dari perspektif hukum, pemuda Indonesia (termasuk Sultra) telah diberi tempat khusus untuk ikut serta dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Hanya sayang, kenyataannya belum sampai sejauh itu. Fakta bahwa pemerintah masih enggan melibatkan unsur pemuda dalam melakukan berbagai kegiatan pembangunan, tidak bisa dinafikan.

Menurut kacamata penulis, pemuda di Sultra belum begitu dilibatkan dalam pembangunan daerah. Padahal, telah memiliki banyak organisasi kepemudaan yang sangat potensial jika diikutsertakan. Kalaupun ada, keterlibatan pemerintah daerah dalam hal pengembangan dan pemberdayaan pemuda hanya karena adanya kedekatan-kedekatan, baik kedekatan pribadi maupun organisasi. Hal ini disebabkan tata kelola kepemudaan di Sultra belum begitu memadai. Oleh karena itu, mungkin sangat tepat kalau dibuatkan regulasi khusus, dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Kepemudaan.

Perda kepemudaan bukan hal baru di Indonesia. Salah satu daerah yang telah melahirkan Perda kepemudaan adalah Provinsi Banten. Namanya, Perda Nomor 10 Tahun 2014 Provinsi Banten tentang Pembangunan kepemudaan. Adanya Perda ini membuat potensi kepemudaan Banten lebih terorganisir, sistematis dan aktif dalam kegiatan pembangunan. Mereka mendapatkan porsi 2 persen dari APBD. Semua ini bertujuan supaya para pemuda bisa tumbuh dan berdaya saing tinggi, memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan.

Jika Pemda di Sultra bisa mengikuti langkah Pemprov Banten tersebut, maka pengembangan potensi pemuda di daerah ini akan lebih maksimal. Paling tidak, bisa  memiliki kontribusi positif dalam pembangunan daerah. Disisi lain, keberadaan Perda kepemudaan di Sultra sangatlah penting,  apalagi dalam hal menghadapi tantangan global, terutama realisasi MEA (Masyarakata Ekonomi Asean) dalam waktu dekat ini.

Pemuda di Sultra harus secara kolektif dan intensif mengembangkan dan melatih setiap skill dan potensi diri dimana pemerintah daerah memfasilitasi kegiatan kepemudaan itu. Jika para pemuda Sultra tidak disiapkan untuk menghadapi masa tersebut, penulis meyakini kemungkinan besar pemuda Sultra akan tergilas oleh arus globalisasi. Makanya, mendesak dan sangat vital bagi pengambil kebijakan, baik eksekutif maupun legislatif merealisasikan Perda tersebut.

[two_third]

Secara nasional, pemerintah telah membuat grand strategi pembangunan nasional kepemudaan yang dapat dijadikan penyusunan Raperda Kepemudaan sebagai berikut. Pertama, melaksanakan pengarustamaan pemuda sehingga menjadi bagian yang senantiasa melekat dan tidak terpisahkan dalam setiap program dan hasil pembangunan. Kedua, menjangkau keseluruhan pemuda, baik individu, kelompok maupun lembaga kepemudaan baik yang berpotensi maupun yang bermasalah. Ketiga, menempatkan organisasi kepemudaan pada posisi penting dan strategis dalam melaksanakan berbagai upaya pembangunan kepemudaan dalam lingkup penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan. Dan keempat, menempatkan pembangunan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan dan masyarakat.
Secara lokal, berangkat dari grand strategi pembangunan nasional tersebut.

Menurut hemat penulis paling tidak ada tiga hal yang menjadi fokus utama menyangkut inisiatif penyusunan Raperda tentang Kepemudaan di Sultra. Pertama, potensi sumber daya alam (SDA) di Sultra sangat tinggi sehingga peranan pemuda di dalamnya menjadi sangat penting dalam hal pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan kelestarian lingkungan demi pembangunan Sultra. Kedua, tingginya potensi SDA didukung pula oleh tingginya potensi sumber daya manusia (SDM) pemuda sehingga menjadi sangat penting dalam hal penyadaran, pelatihan dan pengembangan SDM pemuda demi keterlibatan maksimal dalam pembangunan Sultra. Ketiga, hubungan kemitraan pemuda dan Pemda Sultra, sehingga menjadi sangat penting kolektifitas dan sinergitas dalam usaha percepatan pembangunan Sultra. (***)

*Penulis adalah Wakil Ketua PKC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sultra

[/two_third]

[one_third_last][ads1][/one_third_last]


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 982
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top