Pariwara
Bau-bau

Pemkot Baubau Tak Akui MoU Pembangunan Neon Box

KENDARINEWS.COM, BAUBAU — Sikap jalan masing-masing yang ditunjukan aparatur dalam pemerintahan AS Tamrin dan Wa Ode Maasra menjadi gambaran buruk pelayanan pemerintahan. Kasus pembongkaran neon box reklame yang dibangun disekitar areal pelataran Pantai Kamali menjadi bukti ketidak kompak aparatur pemerintahan Tampil Mesra.

5-pembongkaran-584x438

Foto : La Ode Aswarlin/kendariNews.com — Sat Pol PP Baubau saat melakukan pembongkaran neon box di pantai Kamali karena MoU yang diteken Dinas perhubungandan pihak ketiga dianggap ilegal…

Hal itu dapat terlihat dari perbedaan pendapat masing-masing pemerintah. Ujungnya, CV Silvana Advertising yang merasa dirugikan langung lapor polisi. Perusahaan mengklaim pembangunan tersebut mendapat persetujuan pemerintah melalui Dinas Perhubungan. Disisi lain, dua instansi lain masing-masing Dinas Tata Kota dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan kompak menilai pembangunan tersebut ilegal sehingga berujung pada pembongkaran.

Kondisi yang tidak harmonis dijajaran pemerintahan disikapi dingin oleh Sekot Baubau Muhamad Djudul. Jendral PNS Kota Baubau itu berharap kedepan jangan ada perbedaan persepsi di pemerintahan. “Kebersamaan tidak lantas melegalkan sesuatu yang tidak sesuai ketentuan,” bebernya.

[two_third]

Berkaitan dengan pembongkaran, Sekda menegaskan bahwa hal itu dilakukan bukan berarti pemerintah melarang pihak ketiga untuk berkontribusi terhadap pembangunan di daerah. Namun pembongkaran dilakukan untuk mencari ruang yang sesuai dengan pemanfaatannya.

“Ada dua pilihan tempat yang disiapkan pemerintah, diantaranya lokasi Pujaserata (stadion Betoambari) atau disekitar lokasi bukit Wantiro. Pemerintah tetap akan memberikan perhatian dan mengawal apabila sesuai dengan lokasi yang ditentukan,” terangnya.

Ditanya terkait MoU antara perusahaan dengan Dinas Perhubungan, Sekot Baubau menilai MoU semestinya dilakukan dengan walikota Baubau, karena hal itu menjadi kewenangan kepala daerah. Selain itu, pengelolahan pantai kamali untuk pemanfaatan ruang tentu juga harus melalui rekomendasi dari Dinas tata Kota dan Bangunan yang ditindaklanjuti melalui dinas perizinan.

Mengenai pelimpahan kewenangan yang dimaksut, dinas perhubungan melalui SK Walikota di zaman MZ Amirul Tamim tentang pengelolahan areal parkir, Muhamad Djudul menilai belum pernah melihat langsung SK tersebut. Kalaupun ada harusnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan yang ada.  “SK tersebut hanya mengisaratkan tentang pengelolahan areal parkir tetapi untuk pemanfaatan ruang tidak serta merta harus dikelolah tanpa izin. Kita maklum kemungkinan perusahaan juga tidak paham, jadi tetap kita fasilitasi sehingga proses pembongkaran juga dilakukan baik-baik agar tidak merusak instalasi, peralatan dan fasilitas tersebut,” tutupnya. (La Ode Aswarlin)

[/two_third]

[one_third_last][ads1][/one_third_last]


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 982
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top