Menatap Demokrasi TNI di Indonesia – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Opini

Menatap Demokrasi TNI di Indonesia

uploads--1--2015--10--34228-gladi-bersih-hut-tni-kodam-v-brawijaya-pangdam-vbrawijaya-pantau-peringatan

[dropcap]A[/dropcap]rah perjalanan zaman dapat mengubah konsep sejarah yang telah ada. Sehingga zaman merupakan jalan pembanding dengan alur pikiran yang dogmatis. Tatanan demokrasi di era zaman lampau sebagai alur pikir oleh para sejarawan serta paradigma untuk mengubah sebuah prinsip zaman yang mulai di tinggalkan oleh para ilmuwan kuno ke arah ilmuwan modern. Dengan arah perubahan saat ini telah memberikan sebuah perlindungan hukum yang refresif terhadap penegakan hukum melalui penindasannya dengan konsep diktator. Tapi dengan perkembangan zaman yang penuh lika liku demokrasi, konsep otoriter telah berubah menjadi zaman demokrasi yang bijak.

Dalam momen hari ulang tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia ke-70, 5 Oktober 2015 (hari ini), konsep strategi telah memiliki pola keharusan bagi TNI untuk mengenalkan kepada rakyat bahwa TNI bukan lagi zaman orde lama dan orde baru yang di citrakan sebagai tatanan yang menakutkan bagi rakyat saat itu.

Dengan konsep ini, rakyat masih memiliki kepercayaan terhadap punggawa militer TNI untuk mengawal negara yang statusnya saat ini menghadapi konsep liberalisme, kapitalisme, radikalisme, serta sekuler. Negara di pandang perlu memperhatian rakyatnya serta alat negara sebagai pembela negara dalam hal keterkaitan sengketa dunia internasional. Konsep dan pola keterkaitan TNI dalam mengawal negara yang demokrasi itu sangat penting demi keamanan negara. Namun dapat dipersepsikan bahwa keterkaitan TNI bukan untuk mencampuri urusan politik dalam negeri maupun luar negeri, namun lebih pada kesigapan TNI terhadap perkembangan politik. Jangan sampai ada upaya dari pihak tertentu, dengan kekuatan politik dimiliki ingin merubah konsep Pancasila maupun Bhineka Tunggal Ika.

Setelah reformasi berjalan saat ini, arah demokrasi TNI tidak lagi identik dengan penindasan hak asasi manusia (HAM), namun lebih pada konsep demokratis, itu dilihat pada subtansi tentang sistem pradilan pidana militer. Dengan kata lain bahwa demokratis militer telah lahir sejak reformasi tahun 1998, meskipun masih banyak elemen masyarakat maupun LSM di Indonesia memberikan komentar berbeda. Kondisi ini tentu mesti disikapi bijak TNI dengan melakukan kegiatan yang bisa menyentuh kepentingan masyarakat. Salah satu caranya dengan melakukan kegiatan amal serta bakti sosial terhadap masyarakat.

TNI sebagai liablity without fault

Dalam situasi zaman, perkembangan hukum selalu didahului dengan gesekan konflik atau krimanal baru, dalam identifikasinya tidak ada dalam perumusannya, sehingga negara selalu menawarkan kontribusi hukum terhadap paradigma atau akademisi untuk mengkaji serta memberikan masukan terhadap perkembangan hukum, apakah hukum pidana maupun perdata serta ketatanegaraan. Perbaikan kondisi hukum harus sinergis agar hukum tidak mengedepankan kepentingan politik atau adanya terselipkan pelanggaran HAM yang sulit di identifikasi oleh penegak hukum.

Di dalam situasi ini, TNI diharuskan berperan secara aktif untuk menghindari tekanan negatif terhadap perkembangan zaman, karena zaman tetap berjalan sesuai dengan fungsinya, hanya sejarah sebagai dasar pemikiran untuk di jadikan sebagai objek penelitian atau referensi hukum demi menyempurnakan hukum sebagai alat atau sarana pengendalian serta pencegahan. Sejalan itu juga kekuatan TNI bukan hal dalam kekuatan Militer saja, namun di butuhkan sebagai praktisi hukum secara dogmatis untuk menyempurnakan hukum dalam konsep pemersatu alur pikiran yang normatif.

Mungkin dalam perkembagan politik, TNI di haruskan netral dalam hal arah kebijakan. Namun, harus tetap mawas diri, jangan sampai ada pihak yang coba memanfaatkan. Prinsipnya, netral tapi harus objektif dalam mendukung kebijakan politik yang harus di ikuti oleh rakyat, karena tidak semua arah kebijakan politik dapat memberikan pengaruh perkembangan masyarakat atau dengan keberadaan TNI sebagai sarana pengendali kekuatan negara. Sebagai ahli di bidang kekuatan, TNI di harapkan dapat memberikan tanggungjawab terhadap nasib masyarakat sebagai liablity without fault.

TNI Proaktif dalam pencegahan serta pemberantasan

[two_third]

Bagi sebagian pemikir, yang menjadi pusat perhatian adalah konflik kebudayaan, bukan konflik terpisah dari golongan elite. Selain berbagi banyak dengan teori-teori idealis tentang ”Sprit” dan integritas kebudayaan, mereka juga berfokus pada konflik antar-masyarakat yang berada di balik ekspansi dan kontraksi dari lingkup kebudayaan tertentu. Konflik ini mengarah prinsip, ada hal yang perlu di prioritaskan dalam merangkai kebijakan, terutama dalam penanganan hal mutlak, terutama penanganan tindak pidana korupsi, illegal loging, narkotika, ileggal fising, pencucian uang serta bentuk tindak pidana lainnya yang dianggap dapat mengancam eksistensi bangsa.

Lebih dari itu, dalam usia TNI yang lebih setengah abad, perlu ada rekontsruksi kewenangan hak mutlak dalam penanganan tindak pidana, agar tercapai sistem pradilan pidana. Kita masih selalu diingatkan tentang perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namum telah mengalami kemacetan di tengah jalan, akibat dari kebijakan intenal yang di kedepankan fungsi politik yang berlebihan. Maka dari itu, untuk tercapai dalam sistem pradilan di perlukan sistem penguatan dalam tindakan kebijakan tersebut, agar sistem terkontrol dengan baik dalam penanganan perkara tindak pidana lain yang di anggap negara tanggap darurat terhadap perkembangan zaman.

TNI dalam hal ini, sangat di butuhkan dalam penanganan krisis dimensial, terutama dalam penanganan kemiskinan, ekonomi, sosial dan budaya. Bukan saja di butuhkan dalam argumentasi kekuatan militer, akan tetapi bagaimana dapat memberikan kontribusi sosial dalam masyarakat. Sehingga TNI sebagai sarana pengendali krisis dimensial dalam masyarakat, TNI hidup sebagai masyarakat yang berdampingan, bukan di jadikan untuk menakuti-nakuti rakyat. Doktrin inilah yang harus di hapus dalam sejarah perjalanan Orde Lama dan Orde Baru. TNI merupakan abdi negara dan abdi masyarakat dalam menuju pembaharuan kerakyatan yang berbasis kemasyarakatan.

*Penulis adalah Dosen Pidana Fakultas Hukum UMK dan Koordinator HAM Sultra

[/two_third]

[one_third_last][ads1][/one_third_last]


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 982
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top