Pariwara
HEADLINE NEWS

Yayuk Basuki: Pra PON Ilegal Bentuk Sabotase Kepentingan Negara

KENDARINEWS.COM, JAKARTA — Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Polri  diminta menindak tegas penyelengara kegiatan olahraga ilegal yang menyalahi peraturan perundang-undangan. Yakni UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN).

202637_705967_yayuk_basuki_menpora

yayuk basuki dan menpora imam nahrawi

“Kami mendukung KONI dan Polri menindak tegas penyelenggara kegiatan Kejuaraan Nasional dan Pra Pon yang menyalahi UU SKN, termasuk rencana kegiatan Pra PON equestrian yang akan dilaksanakan Pordasi, induk cabor Pacuan Kuda, pada 16-18 Oktober di Denkavkud Parompong, Jabar,”  ungkap anggota Komisi X DPR-RI yang juga mantan atlet tenis nasional Yayuk Basuki, Jumat (2/10).

Menurutnya, Komisi X yang membidangi olahraga mendukung penuh upaya Kemenpora, KONI, KOI dan Satlak Prima menindak tegas para oknum pengurus induk cabor prestasi yang terus memecah belah komunitas olah raga.

Hal ini tidak hanya mengorbankan pembinaan atlet, tetapi juga sebagai bentuk ‘sabotase’ kepentingan negara pada ajang internasional seperti SEA Games, Asian Games dan Olimpiade.

Awal september lalu KONI Pusat telah menyurati KONI Provinsi se-Indonesia tentang penegasan pembinaan dan penyelenggaraan cabor equestrian di Indonesia terkait PON XIX di Jawa Barat.

“KONI sudah tegas memilahnya, PB Pordasi sebagai penyelenggara cabor pacuan kuda dan PB EFI penyelenggara cabor Equestrian. Memakai kata Kejurnas ataupun Pra PON harus mengikuti regulasi pemerintah dan federasi internasional mulai dari hal perizinan, teknis, kelas yang dipertandingkan hingga keselamatan atlet dan kuda,” tambah wanita yang pernah menempati rangking kedelapan dunia nomor double itu.

Dalam UU SKN  pasal 1 (ayat 25), pasal 51 (ayat 2) dan pasal 89 (ayat 1) dijelaskan bahwa penyelenggara  Kejuaraan Olah raga yang medatangkan masa penonton, wajib mendapatkan rekomendasi dari ‘Induk Cabang Olah Raga’ yang terdaftar pada ‘federasi Internasional’ (sesuai cabornya). Jika dilanggar, maka akan dikenakan sanksi pidana dua tahun penjara atau maksimal denda satu miliar rupiah.

“Kalau ada oknum KONI Provinsi dan PB cabor yang masih nekat memakai dana APBN ataupun APBD untuk penyelenggara ilegal, kami akan meminta audit Investigasi BPK terhadap penyaluran dana Pra PON tahun 2015” tegas politikus PAN dapil Jateng-1 tersebut. (jos/jpnn)


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 982
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top