Pariwara
Opini

Akuisisi Pemerintah Terhadap Para Oposisi

Jokowi

Jokowi

[dropcap]F[/dropcap]enomena yang di Indonesia saat ini, bisa jadi sejumlah kalangan merasa cemas dengan semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS, termasuk beberapa masalah ekonomi lainnya. Bisa jadi pula kita marah, kesal dan seakan ingin menanyakan secara langsung pada pemerintah, mengapa kebakaran hutan di Indonesia, tidak diantisipasi sebelumnya. Belum lagi, ada orang-orang yang menghubung-hubungkan secara sinis musibah yang menimpa Jemaah Haji (termasuk WNI) di Mekkah dengan kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi di Kerajaan Arab Saudi, yang secara ilmiah tentu sulit diterima oleh logika. Redam sejenak kecemasan, kegalauan, kekesalan, dan amarah kita terhadap problema-problema itu.

Ada fenomena menarik terkait kondisi politik di Indonesia. Cobalah kita melihat dan menganalisis terkait aktivitas atau perilaku para elit politik khususnya peran yang dimainkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, bagaimana sikap Presiden Jokowi dalam memperlakukan orang-orang atau kelompok yang berseberangan (oposisi) terhadap pemerintahan (baik pada eksekutif maupun legislatif). Dan secara faktual, pemerintah mampu mengakuisisi mereka yang selama ini dikenal bersikap oposisi.

Pada dasarnya, istilah akuisisi (acquisition) lebih akrab dalam istilah ekonomi, yang berarti pengambilalihan. Sedangkan dalam teori politik, ini ditafsirkan sebagai cara pemerintah yang mampu menaklukkan (meredam) sikap kritis seseorang atau kelompok tertentu dengan cara memasukkannya mereka ke dalam sistem. Namun, fenomena politik tersebut melahirkan beberapa spekulasi atau asumsi. Dimungkinkan nantinya mereka setelah masuk ke dalam jajaran pemerintahan, memberikan kontribusi positif terhadap pemerintahan. Atau sebaliknya, berimplikasi negatif yang berujung pada kegaduhan dipemerintahan.

Masuk dalam Sistem

Pada 12 Agustus 2015 lalu, Presiden telah melakukan reshuffle kabinet dengan melantik 5 (lima) menteri dan seskab baru. Ada kejutan yang diberikan oleh Presiden kepada rakyat, yakni dimasukannya Rizal Ramli dalam lingkaran kekuasaan dengan menduduki jabatan sebagai Menko Kemaritiman. Bukan kejutan terhadap kementerian yang diberikan oleh Presiden, tetapi bukankah sosok Rizal Ramli yang selama ini dikenal sangat kritis terhadap pemerintah.

Selain hal tersebut, kita tentu mengetahui pula terkait bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) pada koalisi partai pemerintah. Yang di mana sebelumnya parpol tersebut merupakan salah satu koalisi yang ada di luar pemerintahan. Hal tersebut benar adanya meskipun sejauh ini PAN belum mendapatkan jatah kursi menteri pada kabinet kerja pemerintah. Dan yang terakhir ialah aktivis Fadjroel Rachman ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Adhi Karya, BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur. Pada prosesnya, tak ada penolakan dari Fadjroel Rachman terhadap tawaran tersebut, semua berjalan lancar.

Terkait hal di atas, dapatlah diapresiasi mengenai komunikasi politik yang dibangun oleh pemerintah terhadap orang-orang atau partai-partai yang sebelumnya berada di luar kekuasaan. Nampaknya pemerintah tahu persis bagaimana mengkomunikasikan agenda-agenda pemerintah dan paham dalam meredam “gangguan” tersebut. Yang pastinya mengajak atau menarik mereka yang oposisi untuk bergabung atau masuk dalam pemerintahan.

Namun, menariknya dan menimbulkan sebuah pertanyaan yakni mengapa mereka menerima tawaran itu, begitu saja? Yah.. pertanyaan mendasar ini setidaknya menimbulkan pula berbagai asumsi dari masyarakat terhadap mereka. Asumsi pertama barang kali, ini merupakan momentum terbaik bagi mereka untuk ikut berkontribusi dalam pemerintahan secara langsung melalui kerja nyata (praktikal). Dan asumsi kedua ialah hasrat yang telah sampai pada titik kulminasinya (hasrat tertinggi) untuk merasakan “nikmatnya” berada di lingkaran kekuasaan. Asumsi yang kedua ini dapat digaris bawahi karena secara empirik, fenomena inilah yang sering dijumpai. Dengan meminjam istilah Nietzsche “will to power”, setiap individu memiliki keinginan untuk berkuasa. Meskipun objek yang kita dimaksud bukan untuk memiliki atau memperoleh kekuasaan secara totalitas, tetapi setidaknya berada pada lingkaran kekuasaan.

Asumsi-asumsi tersebut setidaknya kita harus menilai secara adil dan proporsional. Dapat kita posisikan asumsi kedua-duanya memiliki peluang yang sama untuk mencapai pada tahap kebenaran. Kebenaran yang harus dibuktikan secara empirik dengan menggunakan tolak ukur kinerja pada beberapa waktu ke depannya. Tatkala kinerja mereka dianggap baik oleh publik, maka asumsi yang pertama diterima. Ketika kinerja mereka dinilai buruk dan publik menganggap mereka hanya ingin merasakan kekuasaan, maka asumsi kedua dianggap benar dengan menggunakan logika tertentu. Publik atau masyarakatlah yang berhak menilai, karena masyarakatlah secara langsung merasakan dampak dari kinerja atau kebijakan-kebijakan pemerintah.

Berhenti jadi Pengkritik

Istilah opisisi dimaknai seseorang atau kelompok yang memberikan tekanan, kritik atau penentangan terhadap golongan yang berkuasa. Pemerintah telah mengikutsertakan mereka untuk bekerja bersama-sama dalam pemerintahan guna merealisasikan program kerja yang telah dirumuskan sebelumnya. Akan tetapi, terlihat pemerintah kurang nyaman dengan keberadaan para oposan (golongan opisisi). Sehingga untuk meredamnya, perlu dibangun sinergisitas di antara beberapa elemen, tak terkecuali dengan mereka yang opisisi.

[two_third]

Dalam perekrutan mereka di dalam pemerintahan, semestinya bukan hanya sekedar atas pertimbangan politik semata. Tetapi Presiden harus memperhatikan latar belakang keahlian, dengan meminjam istilah Hanry Fayol “the right man in the right place” dan juga track record (rekam jejak) mereka selama ini. Atas dasar itulah, setidaknya masyarakat menilai keputusan Pemerintah ini sebagai terobosan baru dalam perpolitikan di Indonesia.

Dengan terobosan itu, Presiden Jokowi dinilai membuat sebuah pembeda dari pendahulunya. Pemerintahan sebelumnya, terkadang reaktif terhadap golongan pengkritik. Ini merupakan contoh baik terhadap kemajuan politik. Mereka juga mestilah diberikan kesempatan berkontribusi secara langsung terhadap kemajuan dan pembangunan bangsa Indonesia. Mereka yang telah diberikan kesempatan sekiranya mampu memposisikan diri secara baik, membantu merealisasikan program-program pemerintah demi kemajuan bangsa dan negara. Suatu kekeliruan tatkala mereka yang telah berada dalam pemerintahan, masih membawa kebiasaan lama yakni mengkiritik. Mereka bukan lagi oposan. Sekaranglah momentum terbaik bagi mereka untuk berkontribusi secara langsung.

Pada akhirnya, formulasi yang dilakukan pemerintah dalam mengakuisisi para oposisi, bukanlah suatu kebenaran absolut. Setiap pemimpin memiliki cara tersendiri dalam memperlakukan golongan yang berseberangan dengan pemerintah. Hanya waktu yang bisa menjawab spekulasi dan asumsi kita, apakah formulasi itu benar atau salah. Ayo Kerja! (**)

*Penulis adalah Mahasiswa Program Doktor Ilmu Politik Universitas Padjadjaran dan Alumni Universitas Lakidende, Unaaha

[/two_third]

[one_third_last][ads1][/one_third_last]


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 982
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top