Pilkada Serentak, Waspadai Para Begal Demokrasi – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan

Notice: Undefined offset: 0 in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/single.php on line 12

Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/single.php on line 12

Pilkada Serentak, Waspadai Para Begal Demokrasi

B_wCGSgUsAAuwaj

[dropcap]D[/dropcap]esember nanti 262 kab/kota, rakyat akan menentukan pemimpinnya untuk 5 (lima) tahun ke depan, dalam Pilkada serentak. Pilkada serentak adalah perhelatan demokrasi paling akbar sepanjang republik ini berdiri, karena secara serentak akan lahir pemimpin pilihan rakyat.

Dalam literatur kampus pilkada dimaknai sebagai sarana ideal untuk melahirkan pemimpin pilhan rakyat dalam sebuah negara demokrasi. Rakyat akan menentukan pemimpinnya sendiri dan menentukan nasibnya sendiri. Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pada konteks ideal, rakyat menjadi pemain tunggal dalam penentuan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada dimensi kontestasi kekuasaan di tingkat lokal. Dalam bahasa sederhana kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lahir melalui pilkada ditentukan oleh selera rakyat. Pada konteks ideal tersebut nurani rakyat berdiri sendiri dan merdeka tanpa campur tangan di luar dirinya. Lantas bagaimana jika pilkada serentak melahirkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang anomali, yang jauh dari selera rakyat atau terpilih dengan cara mengingkari hati nurani rakyat. Atau terpilih karena perilaku begal, dengan menggunakan segala cara untuk meraih kursi bupati/wakil bupati sebagaimana kaum Marchiavelian.

Menurut penulis ada beberapa begal demokrasi yang harus diwaspadai dalam pilkada serentak :

  1. ASN/PNS yang genit politik

Dalam UU RI No.5 Tahun 2014 tentang ASN tegas dan terang benderang bahwa ASN/PNS dilarang terlibat atau melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. Faktanya dilapangan banyak ASN/PNS tidak tahan dengan godaan politik praktis. Keterlibatan ASN/PNS ini karena motivasi pribadi dan mobilisasi elit birokrasi atau elit politik yang dekat dengan struktur birokrasi. Keterlibatan dalam politik praktis menodai esensi demokrasi yang salah satunya meniscayakan kontestasi berlangsung secara adil (fair). Biasanya pengerahan birokrasi menguntungkan calon petahana atau pasangan calon (paslon) yang didukung oleh petahana. Pada titik ini telah terjadi ketidakadilan dalam perebutan kekuasaan. Keterlibatan atau pelibatan ASN/PNS dalam politik praktis melawan semangat reformasi birokrasi dimana salah satunya adalah menjauhkan ASN/PNS dari kegiatan politik praktis.

Selain ASN/PNS, penulis mengingatkan TNI dan Polri agar tidak boleh terjerumus dalam godaan politik praktis. UU RI N0.34 tentang TNI maupun UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Polri, kedua intitusi negara tersebut dilarang terlibat dalam politik praktis. Yang patut dipantau adalah pergerakan pasukan teritorial pada tingkat kabupaten/kota. Misalnya kepolisian cenderung berpihak pada salah satu paslon tertentu dengan perintah lisan pada struktur komando sampai pada tingkat Polsek untuk mendukung paslon tertentu.

TNI/Polri harus fokus menjaga stabilitas keamanan, agar penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015 tidak ternodai oleh gesekan antarpendukung paslon atau sabotase dari pihak-pihak tertentu dengan tujuan mengganggu kelancaran pilkada serentak. Netralitas TNI/Polri dalam pilkada serentak sangat diharapkan oleh rakyat.

  1. Politik Uang (Money Politic)

Politik uang atau money politic dalam pilkada salah satu begal demokrasi yang paling merusak. Suara rakyat diperoleh dengan cara haram. Perolehan suara paslon ditentukan oleh seberapa besar uang yang dikeluarkan untuk membeli suara. Secara singkat kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih karena membeli suara rakyat. Istilah serangan fajar, serangan subuh dan serangan pagi hari menjadi anekdot dalam politik uang.

Politik uang tidak hanya terjadi pada level akar rumput antara paslon dengan rakyat pemilih, tetapi juga terjadi pada level elit antara parpol dan paslon. Lazim kita dengar bahwa untuk mendapatkan dukungan parpol harus membayar sejumlah uang kepada parpol atau lazimnya disebut mahar politik. Banyak figur potensial di daerah gagal menjadi pasangan calon karena tidak memiliki sokongan mahar atau tidak mau membayar mahar kepada parpol. Fenomena politik uang tidak bisa dideteksi tetapi faktanya ada, hanya bisa dirasa tetapi tidak bisa diraba.

Dalam demokrasi yang belum terlalu matang seperti Indonesia, politik uang menjadi senjata paling ampuh untuk meraih pucuk kekuasaan. Di negara-negara yang demokrasinya masih dalam tahap konsolidasi, biasanya rakyat belum melek secara penuh terkait pentingnya suara rakyat dalam menentukan masa depan rakyat melalui kekuasaan. Di Indonesia konsolidasi demokrasi berjalan maju dan cepat, sementara konsolidasi kesejahteraan rakyat berjalan lambat. Inilah yang dimanfaatkan oleh para paslon kepala daerah/wakil kepala daerah, memanfaatkan kemiskinan rakyat untuk mendulang suara. Demokrasi yang maju harus ditunjang dengan kesejahteraan rakyat, tidak boleh timpang antara relasi kesejahteraan dan demokrasi. Demokrasi tidak akan berjalan ideal dalam kerikil kemiskinan, karena akan membuat rakyat menjadi gelap mata dan anarkis.

  1. Penyelenggara Pemilu

KPU dan Bawaslu berpotensi menjadi begal demokrasi jika keduanya tidak gigih menjaga marwahnya sebagai intitusi negara yang diberi kewenangan oleh UU untuk menyelenggarakan pilkada. Di beberapa daerah ada penyelenggara pemilu yang dipecat oleh DKPP karena melanggar kode etik dan tidak sedikit yang diperiksa oleh penegak hukum karena diduga melakukan tindak pidana.

Keberhasilan pelaksanaan pilkada ditentukan oleh netralitas, kompetensi dan integritas penyelenggara pemilu. Apabila tidak netral dapat memicu konflik/gesekan antarcalon. Ketidaknetralan KPU bisa dideteksi melalui tahapan pendaftaran dan penetapan paslon, pola rektrutmen PPK/PPS/KPPS dan rekapitulasi suara. Ketidaknetralan Bawaslu/Panwas bisa dideteksi pada saat sengketa gugatan pasangan antarcalon yang diproses di Panwas, dan pola rekrutmen Panwascam/PPL.

Soal kompetensi penyelenggara pemilu akan menjadi begal demokrasi paling berbahaya jika penyelenggara tidak memiliki kemampuan dan kecakapan dalam mengimplementasikan regulasi kepemiluan. Regulasi tidak dipahami secara utuh, kapasitas terbatas, jikapun dipahami, pemahamannya hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Penyelenggara pemilu yang tidak kompeten dapat menimbulkan kekisruhan dan merusak kredibilitas.

Integritas adalah benteng penjaga moral penyelenggara negara termasuk penyelenggara pemilu. Integritas terkait dengan moralitas, kejujuran, etika pemerintahan, etika publik dan etika sosial. Secara sederhana integritas adalah perilaku yang anti suap, kukuh pada kebenaran dan aturan, tidak gampang dibelokkan pendiriannya oleh uang, janji, wanita dan kekuasaan. Jika penyelenggara pemilu tidak membentengi dirinya dengan perisai integritas maka kualitas penyelenggaraan pilkada secara keseluruhan menjadi rapuh dan tidak akan mendapatkan legitimasi publik karena dilaksanakan oleh penyelenggara yang tidak berintegritas. Integritas penyelenggara pemilu menentukan masa depan demokrasi, pemimpin yang lahir dalam tumpukan integritas yang baik akan disenangi oleh rakyat yang dipimpinnya.

[two_third]

Jika masih ada anak bangsa yang berpikiran atau memiliki niat merusak demokrasi yang sedang tumbuh melalui pilkada serentak maka sesungguhnya anak bangsa tersebut bagian dari begal demokrasi. Setiap kita berpotensi menjadi begal demokrasi, jika demokrasi tidak ditempatkan sebagai cita-cita dan tujuan bersama. Pilkada serentak ini adalah ujian sekaligus tantangan bagi setiap komponen bangsa, apakah kita siap berdemokrasi secara kolosal.

Yang tak kalah penting adalah uang rakyat yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran pilkada serentak tidaklah sedikit. Harus diakui pilkada merupakan salah satu cara negara melahirkan pemimpin dengan demokrasi berbiaya rendah karena dilakukan dalam siklus kalender pergantian kekuasaan setiap 5 (lima) tahun sekali baik pada level pilpres, pilcaleg, pilgub, pilbub dan pilwali secara serentak.

Mengutip pidato pejuang HAM Amerika Martin Luther King Jr, di lapangan Lincoln Memorial Washington Tahun 1963 bahwa setiap lapisan masyarakat dari berbagai ras, warna kulit dan latar belakang di AS memiliki hak yang sama dan dapat menikmati demokrasi. Begitupun di Indonesia setiap warga negara memiliki hak yang sama, dari lapisan masyarakat manapun boleh menjadi pemimpin. Demokrasi telah menjadi konsensus seluruh warga bangsa, karenanya setiap kita wajib menjaganya dari para begal.

*Penulis adalah Pengurus DPD KNPI Prov. Sultra

[/two_third]

[one_third_last][ads1][/one_third_last]

Komentar

komentar


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 1001
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top