Pariwara
Opini

Saat Inovasi Dan Kebutuhan Bertemu Peraturan

Aksi Go-Jek saat mengantar penumpang ke tempat tujuan

Aksi Go-Jek saat mengantar penumpang ke tempat tujuan

[dropcap]M[/dropcap]enarik untuk mengamati sebuah fenomena ketika inovasi berbasis teknologi menjadi trend dan pilihan alternatif sarana transportasi . Go-Jek adalah salah satunya, dengan memanfaatkan aplikasi pada smartphone , seorang calon penumpang mendapatkan pelayanan jasa antaran sepeda motor dengan tarif tertentu dan pelayanan yang lebih baik. Tentunya maraknya Go-Jek membuat ojek konvensional yang biasa mangkal di pangkalan meradang, penumpang berkurang dan berimbas pada menurunnya pendapatan.

Mengacu pada pengertian inovasi dalam Oslo Manual (2005), menyebutkan bahwa inovasi adalah implementasi dari suatu produk (baik berupa barang maupun jasa), proses, metoda pemasaran, atau metoda organisasi yang baru atau telah diimprovisasi secara signifikan. Sifat ‘baru’dan ‘unggul’ ini menunjukkan bahwa inovasi adalah hasil kerja kreatif yang memerlukan kegigihan, eksperimen, serta analisa cermat; dan inovasi haruslah sesuatu yang bermanfaat, menjadi solusi nyata, ketimbang sekadar ide-ide hebat atau terobosan-terobosan yang tak dapat digunakan. Suatu gagasan dapat disebut temuan ketika ia baru dan berharga, namun hanya bisa dikategorikan sebagai inovasi jika ia dapat dimanfaatkan oleh pengguna (users/consumers).

Melihat kondisi terkini tentunya kita patut mengapresiasi kerja kreatif dari penemu inovasi atau inovator, pandai melihat peluang, menyasar pengguna internet yang besar dan kebutuhan akan sarana transportasi yang mudah dan cepat khususnya di kota-kota besar yang sering terjebak kemacetan. Sayangnya proses ide hingga aplikasi di lapangan banyak berbenturan dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. Merujuk pada UU nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan tidak terdapat pengaturan khusus soal ojek (pangkalan atau online) sebagai angkutan umum. Ketentuan kendaraan bermotor menurut undang-undang ini antara lain adalah: (1) angkutan umum orang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum; (2) kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan orang dengan dipungut bayaran; (3) pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor yang terdiri atas dalam trayek dan tidak dalam trayek; (4)Pengemudi kendaraan bermotor umum untuk angkutan Orang dalam trayek wajib: (a) mengangkut penumpang yang membayar sesuai tarif yang ditetapkan; (b) menggunakan lajur jalan yang telah ditentukan, (c) menutup pintu selama kendaraan berjalan, (d) mematuhi batas kecepatan paling tinggi untuk angkutan umum.

Beberapa hal yang menjadi dasar sehingga Go-Jek ataupun ojek tidak layak sebagai angkutan umum terutama adalah alasan keamanan, statitik menunjukkan bahwa sepeda motor menyumbang angka korban kecelakaan tertinggi. Selama 2009-2013, tercatat 138 ribu orang meninggal dan 700 ribu orang terluka pada kecelakaan di jalan raya, dengan faktor manusia sebagai penyebab kecelakaan mencapai 80-90 persen (Majalah Detik edisi 195), dalam sebuah diskusi di MetroTV yang menghadirkan pengamat kebijakan publik, pelaku bisnis Go-Jek, Kementerian Perhubungan, dan Organda tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa layanan ojek/Go-Jek Ilegal, disebabkan banyaknya tenaga kerja informal yang terlibat didalamnya sebagai jaring pengaman ketika terjadi krisis ekonomi 1998.

Catatan penting dari diskusi tersebut adalah bagi penyedia jasa ojek/Go-Jek adalah memperhatikan aturan main yang berlaku, apakah memungkinkan plat kendaraan , maupun Surat Izin Mengemudi (SIM) khusus bagi Go-Jek/ojek dan aturan tersebut tidak ada. Sementara bagi pemerintah perlu mengantisipasi perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat dengan membuat peraturan yang lebih visioner menjawab tantangan zaman dan tentunya tidak harus selalu merevisi peraturan yang sudah ada.

Go-Jek maupun ojek sejatinya adalah jawaban dari ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan layanan transportasi publik yang bermartabat, dalam arti aman, nyaman, dan terjangkau oleh masyarakat, dengan ketiadaan tersebut menyebabkan masyarakat memilih alternatif transportasi lain walaupun memiliki risiko keamanan . Dari pengamatan di beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara terlihat bahwa kewajiban pemerintah daerah menyediakan layanan transportasi publik (angkutan dalam kota) belum sepenuhnya maksimal.

Peran tersebut akhirnya diambil alih oleh ojek, semisal di Raha, dimana ojek menjadi sangat dominan dan tidak teratur. Ojek tidak dilengkapi atribut-atribut khusus sehingga sulit membedakan dengan pengguna sepeda motor lainnya. Di Kolaka terjadi kombinasi antara angkutan umum dan ojek, pengemudi ojek telah dilengkapi dengan atribut khusus seperti rompi dan helm sehingga mudah dibedakan. Di Kota Bau-Bau juga ada kombinasi antara angkot dan ojek, tetapi tidak semua ojek melengkapi diri dengan atribut khusus. Sementara di Lasusua- Kolaka Utara, peran ojek masih dominan disebabkan ketiadaan Angkutan dalam Kota (Angkot). Berbeda dengan Raha, ojek di Lasusua telah dilengkapi atribut rompi dan helm khusus. Aplikasi Go-Jek ataupun organisasi ojek yang dikelola dengan manajemen yang baik belum ditemukan di Sultra, kecuali memanfaatkan layanan SMS antara pengguna dan ojek langganannya.

[two_third]

Ojek sebagai pekerjaan informal adalah pilihan pekerjaan yang tidak membutuhkan kualifikasi pendidikan atau keterampilan khusus tertentu bagi pekerjanya. Jumlah pengemudi ojek yang banyak tentunya berbanding lurus dengan pertumbuhan sepeda motor yang pesat akibat harga yang terjangkau dan ketersediaan lembaga-lembaga pembiayaan yang menawarkan kemudahan kredit. Pemerintah daerah tentunya dihadapkan dilema dalam mengatur ketertiban para pekerja informal ini, kebijakan yang cerdas diperlukan menjawab permasalahan ini , disatu sisi bahwa sektor ini adalah ilegal karena ketiadaan atauran main yang jelas sementara disisi lain ojek menyerap tenaga kerja yang besar.

Go-Jek memberikan warna baru bagi pengojek saat ini, terorganisir melalui manajemen yang rapi, pendapatan yang lebih pantas bagi pekerja, dilengkapi atribut yang jelas, tarif yang wajar berdasarkan jarak yang ditempuh, dan tentunya kemudahan mendapatkan layanan. Kesan informal berubah menjadi lebih layak dan formal, sayangnya aturan main belum memungkinkannya menjadi sarana transportasi umum.

Berinovasi tentunya tidak boleh berhenti akibat benturan dengan peraturan yang ada, mengingat pentingnya inovasi dan kebutuhan akan inovasi khususnya di daerah, pemerintah mengakomodirnya dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Bab XXI mengatur khusus persoalan inovasi tersebut, menjamin pelaksanaan inovasi, penghargaan dan insentif , dan jaminan jika usaha inovasi tersebut mengalami kegagalan atau tidak mencapai sasaran. Walaupun aturan turunan pelaksanaan mengenai inovasi masih dalam penggodokan, tentunya semua pihak terus menunggu para inovator yang berani untuk mengaplikasi ide kreatif menjadi kebaruan sebuah produk dan menjawab kebutuhan masyarakat. Innovation must go on.

*Penulis adalah Peneliti pada Badan Litbang Prov. Sultra

[/two_third]

[one_third_last][ads1][/one_third_last]


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 982
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top