Pariwara
Opini

Fenomena Mutasi Pegawai Pada Era Desentralisasi

mutasi[dropcap]P[/dropcap]ada era desentralisasi sekarang ini, ada satu fenomena yang menarik dicermati, di beberapa daerah tentu saja, yaitu seolah-olah kehebatan seorang kepala daerah, dapat ditandai dengan keberanian melakukan mutasi yang penuh kejutan. Entah dari mana asalnya kepercayaan pada perilaku desentralisasi yang sudah cenderung kebablasan. Mutasi kadang terkesan dilakukan tanpa pertimbangan profesional, bahkan ada kecenderungan dilakukan melalui pertimbangan-pertimbangan yang tidak rasional. Akibatnya tentu tidak aneh, jika mutasi dikomentari sebagai kaitan dengan kepentingan tertentu. Menariknya lagi, alasan dilakukannya mutasi yang penuh kejutan tersebut biasanya diwarnai oleh penjelasan yang sepele.

Simak saja komentar-komentar kepala daerah di media masa tentang alasan mereka melakukan mutasi, seperti : “mutasi itu kan hal yang biasa dilakukan dalam sebuah organisasi, jadi   tidak perlu dibesar-besarkan”; “mutasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan serta sama sekali tidak ada unsur politisnya”; “semuanya tergantung kebutuhan organisasi dan berdasarkan pertimbangan the right man on the right place”. Biasa sih biasa, tapi bagi para pejabat yang terkena mutasi tersebut ada yang merasakan dirugikan, tidak adil, merasa dikecilkan bahkan menyakitkan, sehingga ada yang mengistilahkan mutasi sebagai “tsunami”.

Disinilah sebenarnya letak persoalannya, karena kegiatan mutasi itu sudah dinilai hal yang biasa dan dianggap sebagai sebuah rutinitas. Dengan disertai kepercayaan mutasi sebagai hak prerogatif kepala daerah, maka tidaklah mengherankan kalau beberapa kepala daerah menggunakannya juga sekalian untuk ajang unjuk gigi, menunjukkan keberanian dalam menjalankan kekuasaannya, sekaligus untuk memberi pelajaran kepada pihak yang tidak disukainya. Bahkan mungkin saja menggunakannya sebagai ajang untuk balas dendam. Sebentar-bentar mutasi, ada masalah sesepele apapun selalu dikaitkan dengan isu-isu mutasi. Mungkin karena mentang-mentang mutasi adalah hal yang rutin, biasa dan dipercaya sebagai hak prerogatif tadi?

Dalam perspektif perilaku organisasi dan manajemen sumber daya manusia , mutasi itu tentu bukan hal biasa, apalagi dianggap sebagai sebuah rutinitas. Secara teoritis, tujuan organisasi melakukan mutasi adalah dalam upaya meningkatkan potensi dan karir pegawai. Artinya ada aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam setiap pelaksanaan mutasi, yaitu terkait dengan peningkatan potensi dan pengembangan karir pegawai.

Guru Besar Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Airlangga Prof. Fendy Suhariadi menyampaikan bahwa manajemen organisasi saat ini telah berubah seiring meningkatnya efek teknologi dan telekomunikasi yang telah berhasil “mengecilkan” ukuran dunia, sehingga membawa nilai-nilai, cara pandang dan harapan yang telah berubah pula. Kesadaran publik semakin lama semakin sensitif dan menuntut organisasi agar semakin profesial dan bertanggung jawab secara sosial.

Organisasi pun kini tidak hanya dituntut untuk bertanggung jawab kepada para stockholders (kepala daerah, penguasa dan pejabat,) namun juga para stakeholders (termasuk masyarakat, termasuk penulis, termasuk para pembaca tulisan ini). Wajar jika masyarakat juga sensitif, karena mereka mengharapkan kinerja yang baik, sehingga mereka mendapatkan pelayanan yang baik juga. Sekarang ini manajemen organisasi mau atau tidak mau didesak untuk menggunakan cara pandang yang lebih sensitif, fleksibel, dan mudah menyesuaikan diri dengan tuntutan dan harapan para stakeholders. Teknik kepemimpinan yang dikembangkan juga haruslah normatif dan manusiawi, bukan terserah kemauan kepala daerah, (apalagi Pegawai Negeri yang digaji oleh negara bukan oleh uang kepala daerah), agar pegawai dapat terus mempunyai kesempatan untuk berperilaku sesuai dengan keinginan organisasi. Dengan perkataan lain, diperlukan pemahaman serta pengelolaan organisasi yang benar dan manusiawi.

Jelaslah bahwa mutasi pegawai harus diartikan sebagai program jenjang karier pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Jika ingin mengetahui apakah sebuah fenomena mutasi mengandung atau tidaknya upaya pencapaian tujuan organisasi maka perhatikan saja ciri2 mutasinya sebagai berikut :

  1. Apakah mutasi positifnya, yang dikenal dengan istilah promosi atau kenaikan jabatan, bertujuan untuk memberikan peluang dan kesempatan kepada pegawai yang memiliki kinerja yang dinilai baik? Jika promosinya tidak disertai ukuran yang benar tentang baiknya kinerja tentulah tidak dapat diharapkan pula   promosinya ini mengandung harapan kompetensi pegawai akan meningkat. Jika pegawai yang mendapatkan promosi bukan pegawai berprestasi sesuai dengan ukuran yang dipersyaratkan, maka promosi tersebut tidak dapat diharapkan akan memperbaiki kinerja organisasi dalam melayani masyarakatnya.
  1. Apakah mutasi setingkatnya, yaitu memindahkan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain yang setingkat, dilakukan ketika pegawai dinilai tidak mampu lagi meningkatkan jenjang karirnya ke posisi jabatan yang lebih tinggi dan dengan mutasi setingkat diharapkan pegawai akan mendapatkan pekerjaan yang lebih menarik, yang lebih sesuai dengan minatnya, dan yang menawarkan kemungkinan lebih besar bagi kemajuan kinerja pegawai? Jika tidak karena itu, ya mutasi setingkatnya menjadi percuma, ditinjau dari perspektif kinerja organisasi dalam melayani masyarakat.
  1. Apakah mutasi negatifnya, yang dikenal dengan istilah demosi, yaitu memindahkan pegawai dari satu jabatan ke jabatan yang lebih rendah, dilakukan kepada pegawai yang dinilai telah melakukan perbuatan melanggar aturan pegawai? Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No.30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, BAB III Hukuman Disiplin, Pasal 4, 5 dan 6, yang menyampaikan hal-hal menyangkut penurunan pangkat bagi pegawai yang terbukti melakukan perbuatan melanggar Peraturan Disiplin Pegawai. Akan tetapi inipun harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan Pemerintah, tidak boleh subyektif, tidak boleh pilih bulu, tidak boleh dilakukan atas kehendak pribadi kepala derahnya saja, tetapi sudah berdasarkan penelitian, peringatan dan pembinaan dari para pejabat yang diwenangkan oleh PP.

Sistem pembinaan karir PNS pada hakekatnya adalah suatu upaya sistematik dan terencana, yang mencakup struktur dan proses yang menghasilkan keselarasan kompetensi pegawai dengan kebutuhan organisasi. Mutasi yang dilakukan secara profesional seharusnya mampu menjamin terciptanya kondisi objektif yang dapat mendorong peningkatan kinerja pegawai. Hal tersebut hanya dapat dimungkinkan apabila penempatan PNS pada jabatan struktural didasarkan atas tingkat keserasian antara persyaratan jabatan dengan kinerja pegawai. Kinerja pegawai yang dimaksud disini bukan didasari oleh suka/tidaknya kepala daerah, tetapi berdasarkan instrumen penilaian kinerja yang telah ditentukan oleh Pemerintah.

Mutasi pejabat yang dilakukan secara tidak profesional, menyebabkan sistem pembinaan dan pengembangan karir PNS menjadi tidak jelas dan tidak ada kepastian alur karir PNS. Ketika pertimbangan politis menjadi dasar pelaksanaan mutasi tersebut, maka berarti bukan ditujukan untuk kepentingan pegawai atau kepentingan organisasi, tetapi semata-mata demi kepentingan penguasa. Bukankah tidak aneh jika fenomena mutasinya diistilahkan sebagai tsunami?

Lepas bagaimana akhir dari drama pro-kontra tersebut, yang patut menjadi perenungan kita adalah, kenapa sampai terjadi reaksi secara terbuka terhadap sebuah keputusan atasan di lingkungan pemerintah daerah tentang mutasi pegawai. Fenomena tersebut mendorong masyarakat untuk mempertanyakan bagaimana penerapan manajemen, khususnya manajemen sumber daya manusia, di lingkungan pemerintah daerah dalam era desentralisasi.

*Penulis adalah Anggota DPRD Konsel Periode 2004-2009 & 2014-2019


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 982
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top