Pariwara
Opini

Membumikan Nilai Pancasila

Kiki-Syahnakri-Membumikan-Kembali-PancasilaPANCASILA diyakini sebagai dasar negara yang diamini oleh seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi ketika menelaah perjalanan bangsa ini, Pancasila seakan-akan hanya tinggal slogan semata. Pancasila dibicarakan bak benda museum yang hanya bisa diamati dan diteliti. Semakin sering berdiskusi Pancasila, rakyat Indonesia semakin tidak menemukan wujud substansinya. Negara Pancasila seperti utopia karena keadilan sosial belum bisa dirasakan secara merata.

Ahmad Syafii Maarif (2006) mengemukakan bahwa Pancasila dengan nilai-nilai luhurnya yang dahsyat itu telah mengalami tragedi demi tragedi, tidak dalam kata, tetapi justru dalam laku. Setiap hari kita menyaksikan tindakan kekerasan, kesalahpahaman, buruk sangka, kebencian, dan konflik yang berkepanjangan. Baik dimotivasi oleh kepentingan ekonomi, politik, sosial, budaya ataupun agama. Nilai-nilai Pancasila sudah tidak lagi terinternalisasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Menurut Irwan Abdullah (2010), ada empat indikasi bahwa Pancasila mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Pertama, tidak ada kepatuhan terhadap nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan kerakyatan. Kedua, lemahnya kesadaran individu dalam penanaman konsep ideologi Pancasila. Ketiga, pelanggaran dan penyelewengan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat dilihat dari semakin ruwetnya persoalan kemiskinan dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Keempat, kemerosotan integritas moral dan religius yang tampak dari banyaknya korupsi dan lemahnya tanggung jawab moral pemimpin bangsa sebagai pengemban amanah rakyat dari Tuhan.

Ketika Pancasila sebagai nilai luhur dan warisan budaya bangsa tidak lagi menjadi nilai utama dalam kehidupan, ketika sikap individualisme dan ambisi masing-masing kelompok masyarakat dalam pemenuhan hasrat dan kepentingannya begitu kuat. Sementara pada saat yang sama ruang dan infrastruktur sosial yang tersedia tidak memadahi dan tak mampu menampungnya, maka terjadilah benturan kepentingan yang menimbulkan kekacauan (chaos) berskala luas. Inilah yang oleh Blackmar dan Gillin (1923) disebut awal mula terjadinya patologi sosial.

Fenomena patologi sosial begitu nyata di hadapan kita. Premanisme, tawuran antarpelajar, perang antarsuku, memudarnya nilai kejujuran, perjudian, pemerkosaan, kriminalitas, pelacuran, psikopat atau sosiopat, korupsi, hingga kekerasan agama adalah serangkaian penyakit sosial yang tak kunjung usai. Ketidakadilan hukum, mahalnya biaya pendidikan, meningkatnya pengangguran, kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya merupakan bentuk patologi sosial di era modern.

Menurut hemat penulis, dalam konteks keindonesiaan kita sekarang ini, korupsi merupakan gejala patologi sosial paling akut. Ia seolah menjadi sulit untuk tidak lagi kita mengatakannya sebagai budaya, karena memang demikianlah faktanya. Hampir semua elemen dibuat limbung bagaimana menyikapi fenomena tersebut. Bagaimana tidak, ibarat sebuah pohon, dari akar hingga ranting, nyaris semua terbelit korupsi. Banyak upaya dan cara yang telah dilakukan namun belum menuai hasil yang signifikan.

Peradaban Pancasila

Pada titik inilah membumikan nilai-nilai Pancasila menjadi sebuah keharusan. Artinya, di tengah kian akutnya problem kebangsaan, tidak ada hal lain yang perlu dijadikan perhatian masyarakat selain menjadikan Pancasila sebagai roh peradaban nusantara. Sebab jika tidak, berbagai bentuk patologi sosial akan menjadi bom waktu yang bisa menghancurkan tata peradaban nusantara. Merujuk pada Blumer (1971) dan Thompson (1988), bahwa patologi sosial dapat diatasi melalui kegiatan bersama, yang salah satunya dengan menjunjung tinggi budaya luhur suatu bangsa.

Setidaknya ada tiga hal penting yang perlu dilakukan dalam upaya membumikan Pancasila. Pertama, menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup. Sebagai pedoman hidup, Pancasila bersifat universal dan tujuannya adalah agar manusia dapat menjalani hidup dengan baik. Pancasila yang sejatinya adalah warisan dari jenius nusantara, dalam bingkai religiusitas dan gotong royong akan menjadi sistem nilai yang dapat membentuk karakter bangsa.

Kedua, revitalisasi ideologi Pancasila. Douglas E. Ramage (1994) mengemukakan bahwa Pancasila sebagai referensi ideologi sangat potensial untuk (memecahkan) masalah-masalah fundamental dalam kehidupan nasional.

Revitalisasi ideologi Pancasila sangat urgen karena meminjam istilah Hook (1976), ideologi penting karena dapat menjelaskan bagaimana sebuah masyarakat berpikir dan berperilaku. Kita tidak perlu lagi berdebat soal apakah Pancasila itu ideologi atau bukan. Syafii Maarif menegaskan bahwa implementasi nilai-nilai luhur Pancasila seharusnya menjadi titik perhatian utama, bukan memperdebatkannya secara teoretikal.

Namun demikian revitalisasi ideologi Pancasila bukan berarti mengulang sejarah Orde Baru yang menempatkan Pancasila sebagai benda sakral dan keramat. Pancasila diletakkan pada substansinya, yakni bahwa ia lahir dari jerih payah sejarah, maka dari itu implementasinya juga harus disesuaikan dengan dinamika perkembangan bangsa. Sebab, seperti kata Goenawan Mohamad, Pancasila bukan sesuatu yang ’sakti’ dan saklek. Ia tak menampik tafsir kreatif dan sebagaimana juga diungkapkan Bung Karno, tak ada teori revolusi yang ’ready-for-use’.

Ketiga, menjadikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Sebagai paradigma, Pancasila dimaksudkan menjadi sistem nilai, kerangka-acuan berpikir, pola-acuan berpikir; atau jelasnya sebagai cara pandang masyarakat Indonesia yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus tujuan. Pembangunan ekonomi, pendidikan, hukum, sosial-budaya, harus mengacu pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketiga hal di atas harus berjalan simultan. Bangsa ini, dari hulu ke hilir, baik pemerintah maupun rakyat wajib menegakkan nilai-nilai Pancasila dalam berperilaku, baik perorangan maupun dalam kehidupan kolektif. Harus ditanamkan dalam diri bangsa Indonesia bahwa ’penyimpangan dari nilai luhur Pancasila adalah pengkhianatan terhadap para pejuang kemerdekaan’. Kita jenuh dengan berbagai penyakit sosial yang menjangkiti tubuh bangsa ini. Sebaliknya, kita merindukan Pancasila yang hidup dan membumi. Tidak lagi hanya dalam seminar-seminar atau diskusi, tetapi Pancasila yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. (*)

*Penulis adalah Rektor Universitas Islam Madura (UIM)


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 982
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top