Tolak IPK, Warga Rugi-Hutan Gundul…Pembalak Liar Panen – Kendari Pos Online
Jalan Sehat

pariwara
Iklan Jalan Sehat Kenpos Iklan 10 Iklan 23
Buton Tengah

Tolak IPK, Warga Rugi-Hutan Gundul…Pembalak Liar Panen

IMG_0674

Foto : La Ode Aswarlin/Pertemuan antara lembaga adat Sampolawa dengan pihak perusahaan dan pemerintah untuk mendiskusikan pengelolahan kawasan APL di Kecamatan Sampolawa, Jumat (28/8).

KENDARINEWS.COM, BATAUGA — Upaya penolakan kebijakan pemerintah Kabupaten Buton Selatan mengeluarkan izin pengolahan kayu (IPK) di kawasan areal peruntukan lain (APL) Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan dinilai keliru. Terlebih kehadiran PT Satya Jaya Abadi, salah satu anak perusahaan group Sen Fong sebagai pemilik izin di APL Sampolawa memiliki komitmen yang besar terhadap masyarakat Busel.

Tokoh masyarakat Sampolawa, Djamal mengungkapkan sebelum perusahaan tersebut melakukan aktifitasnya, telah disosialisasikan kepada masyarakat mengenai komitmennya memberikan kompensasi untuk masyarakat Sampolawa sebesar Rp 500 ribu per kubik kayu yang diolah dikawasan APL. Disisi lain, perusahaan juga telah memenuhi kewajibannya membayar dana reboisasi, PSDH dan pengganti nilai tegakan dalam bentuk bank garansi senilai Rp 13 miliar.

“Kami menduga ada mafia kayu yang tersinggung dengan kebijakan pemerintah menyelamatkan aset kawasan APL sampolawa. Apalagi selama ini APL Sampolawa diramba secara ilegal oleh oknum pembalak liar,” tukasnya, Jumat (28/8). Dikatakan masyarakat Sampolawa saat ini mulai sadar, harusnya ada kontribusi yang wajib diberikan untuk pensejahteraan masyarakat setiap pengolahan hasil alam di Sampolawa. Sementara kegiatan para pelaku pembalak liar selama ini hanya memperkaya pribadi dengan mencuri kayu di hutan APL Sampolawa.

BACA JUGA :  Pembalak Liar Marak, Pemkab Busel Bentuk Tim Terpadu

“Dengan kehadiran perusahaan yang resmi komitmen pensejahteraan bisa dirasakan seluruh masyarakat Sampolawa. Keberpihakan itu sudah dirasakan masyarakat Sampolawa yang saat ini bekerja di pabrik pengolahan kayu Sampolawa yang mencapai 400 karyawan,” tukasnya. Mantan anggota DPRD Kabupaten Buton itu menilai pengolahan kawasan APL yang ditangani pemerintah juga berdampak pada penyelamatan lahan pertanian masyarakat Sampolawa. Jika kawasan tersebut dibiarkan diramba secara ilegal, status lahan yang nantinya akan diserahkan kepada masyarakat untuk lahan pertanian terancam diklaim para pembalak liar.

“Kami minta pemerintah juga tegas dalam melakukan pengawasan, pantau kegiatan pengolahan di lapangan jangan sampai ada aktifitas pengolahan yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak mengantongi izin,” tambahnya. Selama ini masyarakat setempat sudah sangat gerah dengan aksi pembalakkan liar yang kerap kali terjadi pada wilayah hutan produksi yang kini telah di tetapkan sebagai kawasan areal
peruntukan lain (APL). Diduga ada maksud terselubung dibalik penolakkan kebijakan pemerintah yang mengeluarkan IPK. “Kalau APL tidak diselamatkan maka masyarakat kita akan jadi penonton selamanya. Sudah saatnya ini dikelolah secara provesional dan aturan main yang benar,” tambahnya.

BACA JUGA :  Pembalak Liar Marak, Pemkab Busel Bentuk Tim Terpadu

Ditempat berbeda, sejumlah pengurus adat memiliki pendapat lain. Salah seorang pengurus adat di Sampolawa, La Ode Digron menilai pengusaha tidak harus jalan dengan pemerintah. Harusnya pengusaha terlebih dahulu bertemu dan berkordinasi dengan lembaga adat , baru kemudian perangkat adat yang akan mengkomunikasikan kepada pemerintah. “Kerjasamanya bisa dengan lembaga adat. Nanti pengusaha bersama dengan masyarakat adat mengkomunikasikan dengan pemerintah untuk mengurus administrasinya,” tukasnya. “Kalau datangkan investor, terus terang sudah ada juga beberapa investor yang temui lembaga adat,” timpal Zakir Ketua Lembaga Adat.

Tokoh adat lainnya, Hanafi mendukung kegiatan perusahaan walau tanpa ada kompensasi. Apalagi sudah ada sosialisasi mengenai komitmen perusahaan terhadap masyarakat. Namun Hanafi meminta agar perusahaan baru jalan setelah ada putusan PTUN.  “Jujur saja persoalan kontribusi itu sudah jauh sebelumnya saya dengar. Secara pribadi tanpa kontribusipun saya setuju, apa lagi kalau ada kontribusinya,” tukasnya.

BACA JUGA :  Pembalak Liar Marak, Pemkab Busel Bentuk Tim Terpadu

Untuk diketahui, penolakan terhadap terbitnya IPK yang dikantongi PT Satya Jaya Abadi telah masuk rana hukum melalui gugatan di PTUN. Pemerintah Buton Selatan sebagai tergugat atas kebijakannya menerbitkan IPK. Masyarakat yang mengajukan gugatan juga melakukan aksi pencekalan kegiatan pabrik pengolahan kayu sebelum adanya putusan PTUN, alasanya kawasan yang telah diturunkan statusnya oleh pemerintah menjadi APL diklaim sebagai hak adat.

Kerusakan lingkungan yang akan timbul akibat penebangan pohon jati juga jadi alasan yang kerap kali disuarakan dalam penolakan IPK. “Sebenarnya sesuai SK Kementrian kehutanan No 465 tahun 2011 tentang penurunan status dari kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan, sudah ada kajian lingkungan strategisnya . Sehingga berbicara masalah lingkungan tidak ada masalah lagi karena dalam proses penurunan status telah ada kajian mengenai dampak lingkungan,” jelas Pj Bupati Busel La Ode Mustari melalui Asisten I Sekda Busel, Konstantinus Bukide. (La Ode Aswarlin/b)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top