Pariwara
Opini

Merdeka artinya Sejahtera. Sudahkah?

uploads--1--2013--03--29498-tanah-untuk-rakyat-386x290-milik-negara-kesejahteraan

[dropcap]Teringat[/dropcap] kata Anies Baswedan dalam orasinya bahwa republik ini datang bukan dengan cita-cita, republik ini datang dengan janji. Janji yang harus dilunasi kepada setiap Rakyat Indonesia. Janji yang tertulis abadi dalam Pembukaan UUD 1945 “melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memejukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

17 Agustus 2015, tepat 70 tahun Sang Saka Merah Putih berkibar bebas di bumi pertiwi. Tepat 70 tahun Sang Garuda terbang dengan gagah dilangit nusantara. Tapi sayang tatapan matanya tak semakin tajam, tatapan matanya semakin lesu melihat segala carut-marut negeri yang konon kaya raya ini.

Korupsi, penyelewengan, kelaparan, kebodohan, pembunuhan menjadi pemberitaan rutin rezim-rezim media Indonesia yang kemudian disajikan sebagai santapan hari-hari masyarakat Indonesia. Tak ada bayang-bayang kesejahtraan, tampaknya kesejahtraan hanya ada diseberang pulau. Pendidikan yang diharapkan menjadi pilar utama pembangun bangsa masih menghadapi realita yang menyedihkan.

Dimasa orde baru, setiap warga Indonesia mendapat hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak hingga ke perguruan tinggi. Asal anaknya cerdas, walaupun berasal dari keluarga miskin sekalipun. Tapi sekarang keluarga dari kelas menengah keatas pun harus berpikir 2 kali untuk menyekolahkan anaknya ke program favorit.

Belum lagi tidak meratanya distribusi alat-alat pendidikan, sarana pendidikan hanya beredat dibarat negeri ini, sedangkan dibagian timur,sekolah-sekolah hanya dicukupkan dengan tiang bambu dan atap lontar. Distribusi buku dan guru pun sangat minim, jika begini masihkah kita mengharap menjadi bangsa yang cerdas?

Pun sama dengan kesehatan, dari APBN sebesar 1600 triliun, hanya 3 persen atau 48 triliun untuk merawat semua rakyat Indonesia yang jumlahnya 250 Juta jiwa. Itu artinya setiap orang hanya mendapat Rp 192.000,- per tahun. Misalkan saja saat sakit pilek kita harus ke dokter umum di rumah sakit swasta menengah, biaya perawatan dan obat sekitar Rp 150.000,-. Itu artinya kita hanya boleh sakit pilek 2 kali dalam setahun. Jadi siapa yang akan menjamin kita jika terkena beberapa penyakit mematikan? Bagaimana kita bisa membela kedaulatan negara ini jika kita tidak sehat?

Bandingkan saja dengan biaya perjalanan dinas pejabat-pejabat Negara. Budget perjalanan dinasnya sebesar Rp 24 triliun hanya untuk 4.800.000 orang. Pantas saja semua orang menghalalkan segara cara untuk menjadi pejabat negara. Dan lihat juga budget belanja rutin dari APBN 2005 sebesar 600 triliun adalah 13 persen, dan pada 2012 adalah 15 persen dari 1400 triliun, meningkat hanya 2 persen. Tapi lihat nominal angkanya, 13 persen dari 600 triliun adalah 80 triliun, dan 15 persen dari Rp 1400 triliun adalah Rp 210 triliun. Fantastis, hampir 3 kali lipat.

Jika biaya membuat Puskesmas dengan fasilitas lengkap untuk berobat dan melahirkan adalah sebesar Rp 1 miliar, berarti dengan Rp 210 triliun kita akan punya 210.000 Puskesmas baru di seluruh Indonesia. Tapi sudahkah anggaran itu dikelola dengan bijak dan diperuntuhkan sepenuhnya untuk kesejahteran rakyat? Faktanya belum. Masih ada kakek tua renta yang ditelantarkan pihak rumah sakit karena tak mampu membayar biaya pengobatan, masih ada bayi yang di tahan pengelola rumah sakit karena orang tuanya tak mampu membayar biaya persalinan. Ini realita suram bangsa yang “besar” ini.

Carut-marut ini berlanjut pada penegakan supremasi hukum. Indonesia yang mengklaim diri dengan bangga sebagai negara hukum belum mampu memberikan keadilan bagi rakyat kecilnya sendiri. Kondisi pengakan hukum di Indonesia sangat miskin akan kepercayaan (trust) dan kebenaran (truth) karena banyaknya kepentingan-kepentingan para penegak hukum. “Tajam kebawah, tumpul keatas”, hukum hanya beringas kepada “Wong Cilik”.

Sebut saja kasus Nenek Asyani, yang diadili Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur. Beliau dituduh mencuri kayu jati yang ditebangnya sekitar 5 tahun lalu. Nenek Asyani dijerat dengan Pasal 12 juntco Pasal 83 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. “Pengrusakan Hutan”? Sebanyak itukah yang nenek tua itu rusak? Bagimana dengan korporasi-korporasi kapitalis di Sumatera dan Kalimantan yang sengaja membakar ratusan hektar hutan untuk ditanami kelapa sawit? Dimana hati nurani para penegak hukum itu? Masih adakah penegak hukum yang berintegritas di negeri ini?. Itu hanya satu dari ratusan kasus gagalnya negara memberikan sebuah keadilan bagi rakyat kecil.

Di usia yang ke 70 tahun ini, rakyat tak berharap banyak kepada negara. Cukup bisa makan dan mendapat pelayanan kesehatan dan pendidikan yang layak itu sudah cukup. Karena bangsa ini adalah bangsa yang besar dan memiliki seluruh prasyarat untuk mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain didunia.Dirgahayu Republik Indonesia. Buatlah kami bangga menjadi Bangsa Indonesia !!

*Penulis adalah Presiden BEM Fakultas Bahasa Unissula, Semarang


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 982
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top