Pariwara
Opini

Demokrasi Kita

Demokrasi

Oleh : La Ode Muhram, S.H*

[dropcap]S[/dropcap]uatu hal yang menjadi kesepakatan di banyak negara bahwa demokrasi merupakan suatu sistem yang baik dalam menjalankan suatu negara. Dunia pemikiran dan performansi di berbagai negara menyatakan bahwa demokrasi merupakan pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya.

Dalam konteks kekinian, demokrasi sebagai sistem yang mapan ditunjukan oleh penyelenggaraan negara Amerika Serikat sebagai negara dengan kemapanan demokrasi yang menjadi rujukan oleh banyak negara, hal itu tentunya tidak lahir secara singkat dan begitu saja, karena kemapanan demokrasi dibayar mahal oleh catatan-catatan kelam yang mewarnai perjalanan negara itu sejak didirikan dengan filosofi ‘man are created equal’ hingga hari ini bertengger sebagai negara adikuasa yang pengaruhnya secara menglobal mengintervensi negara lain.

Di Indonesia, demokrasi menjadi pilihan oleh The Founding Fathers sejak Republik ini didirikan. Untuk sebuah pilihan konsep ini tentu tidak lahir begitu saja, secara instan tanpa pemikiran yang dalam, mengingat mereka merupakan generasi konseptor terbaik yang berpikir melampaui zamannya dengan konsep yang kemudian banyak mengilhami dunia untuk melakukan perubahan dalam penegakan HAM, anti penjajahan, dan tanpa blok. Konseptor-konseptor terbaik yang membangun sebuah negara dengan sebuah pedoman canggih bernama Pancasila yang kemudian membentuk sebuah negara dengan pluralitas yang luar biasa untuk menyelenggarakan kehidupan secara bersama dalam rangka mencapai tujuan yang tertera dalam konstitusi Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hari-hari akhiri ini kita mungkin difokuskan oleh pemberitaan pesta demokrasi yang mengalami anomali dengan munculnya calon-calon tunggal. Tak kalah dengan pemberitaan riuh protes tentang Penghidupan pasal Penghinaan presiden yang ramai-ramai ditolak. Tak lupa pula konflik agama yang beruntung sekali teredam dengan baik. Lebih runtut kebelakang berbagai pemberitaan kasus korupsi yang tak pernah henti, kerusakan lingkungan yang tak terkendali, media yang menggerus nilai-nilai kearifan lokal, riak-riak konflik di daerah, gejolak ekonomi yang makin mengancam. Sungguh masih banyak kemirisan yang terjadi di negeri ini

Menyebutkan masalah yang ada tentu tak akan pernah berhenti membawa kemurungan kita sebagai rakyat yang berdaulat di negeri ini, memikirkan akar permasalahan dan menawarkannya sebagai sebuah solusi merupakan sebuah kewajiban kita dan itu membutuhkan kesepahaman secara holistik untuk dilakukan secara sistemik

Sebuah kajian sederhana mungkin bisa menyiratkan masalah demokrasi kita dari masalah Pasal Penghinaan Presiden yang begitu ramainya ditolak diberbagai media. Pertanyaannya kenapa ditolak, bukankah ini melanggar kebebasan berpendapat?, bagaimana sebuah kritik dikhawatirkan untuk dikategorikan hinaan? Seperti itulah kira-kira kebanyakan riak-riak yang muncul. Banyak hal yang menyarankan kita baiknya menengok kemapanan demokrasi Amerika Serikat yang diberi ruang yang luar biasa dalam berpendapat hingga kritik bahkan hinaan terhadap Presiden jadi hal yang lumrah disana.

Kita tidak bisa mengadopsi begitu saja bagaimana proses demokrasi di negara yang bagaimanapun mapan demokrasinya seperti Amerika Serikat yang menjadi rujukan banyak negara. Demokrasi yang mapan disana tidak bisa begitu saja dijadikan rujukan, karena ideologi liberal yang mereka anut sungguh jauh dari ideologi kita Pancasila yang terkenal sopan santunnya, yang etika ketimurannya begitu khas hingga sudah selayaknya dalam menghadapi ancaman penghinaan Presiden yang notabene sebagai simbol negara kita wajib mendukung bukan malah menolak hal itu, karena kritik adalah kritik, entah itu konstruktif maupun destruktif, jauh dari kesan sebuah hinaan.

Sebagai seorang pemimpin yang besar Presiden pastinya punya jiwa negarawan, jiwa besar yang dalam memaknai kritik sekalipun itu bersifat destruktif akan tidak terusik sebagaimana seseorang yang bukan jiwa pemimpin. Kita mesti mengingat bahwa toleransi terhadap nilai akan potensial besar membawa pada pelanggaran nilai itu sendiri, hingga degradasi nilai yang merupakan masalah filosofis akan hadir memondasi masalah-masalah lain. Akan terbayangkan penghinaan-penghinaan yang berkembang selanjutnya tanpa adanya instrumen yang berfungsi menjaga nilai, merekayasa sosial, melindungi harkat dan martabat kita.

Sederhana namun sebenarnya tergambar nyata akar permasalahannya, berbicara tentang anomali demokrasi di pilkada ini, kemunculan calon-calon tunggal merupakan indikasi penting yang salah satunya menunjukan bahwa krisis kader mewarnai bangsa ini, hal itu tentu diakibatkan ketidakberhasilan partai politik dalam mengkader sekaligus mewadahi politikus untuk menjadi pemimpin yang demokratis, imbas yang berlanjut demokrasi dipraktikan sebagai pemerintahan oleh elit partai yang berkuasa bukan pemerintahan oleh rakyat, prinsip demokrasi keterwakilan terputus dimeja lobi-lobi politik tanpa perjuangan ideologis, sebab keterwakilan yang ada tidak terideologis melainkan pragmatis transaksional.

Coba tengoklah kiri-kanan kita, demokrasi oleh parpol dimaknai jauh dari kekhidmatan kebijaksanaan yang sesuai dengan sila ke empat, hingga perwakilan yang hadir lahir dari tingkah laku politik yang transaksional, bukan dari proses partai dengan pemaknaan ideologinya, tak heran siapapun yang bahkan tak hafal Pancasila pun bisa jadi kader partai yang tangguh yang akan bisa jadi wakil kita dalam memimpin kita, Kader Partai yang seharusnya membawa misi ideologis dimasyarakat tidak membawa pencerahan politik yang khidmat. Lagi-lagi Pancasila tidak dijadikan pedoman demokrasi, karena demokrasi kita lahir dari transaksi-transaksi politik yang materialistis, sebuah keadaan yang mensyaratkan liberalisme. Proses demikian yang membudaya hingga masyarakat sulit disadarkan dengan sebatas pemahaman ideologi Pancasila yang idealis, kungkungan materi begitu kental hingga suara diidentikan dengan uang, dengan kekuasaan. Aspirasi pun terkamuflase menyerupai keinginan padahal kandungan masalahnya sungguh sangat jauh dari kebutuhan.

Dalam pesta demokrasi tidak didukung oleh siap kalah siap menang, sehingga terkadang demokrasi hanya menjadi sarana konflik kekerasan. Keikutsertaan parpol berikut politikusnya bukan untuk mengisi proses demokrasi sebab tujuannya hanya menang hingga kemudian segala cara menjadi halal. Kejelian melihat celah hukum jadi skill yang luar biasa ditontonkan hingga proses pelanggaran nilai, norma lain ditontonkan dengan berlindung pada positivisme hukum.

Begitu parahnya negeri ini, semuanya sudah fragmented dan sulit dikelola, begitu sistemiknya kerusakan ini semua proses harus ‘high cost’, namun dengan jiwa yang optimis kita mesti bangkit meski perlahan, meski dari hal-hal kecil. Demokrasi negeri ini selayaknya tidak dimaknai secara sempit kearah kebebasan yang sebebas-bebasnya, tidak diarahkan dengan bertaklid pada demokrasi luar yang jauh dari jati diri dan ideologi kita, demokrasi tidak dimaknai sempit dalam praktik bernegara di pemerintahan saja, namun demokrasi harusnya dimaknai sebagai suatu kedaulatan jati diri kita yang sesuai dengan Pancasila dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

Perubahan besar pastilah terjadi dari hal-hal kecil, dan selayaknya kita tidak pernah menunda melakukannya, dengan menerapkan Pancasila dalam seluruh kegiatan berbangsa dan negara ini. Insya Allah kita ke jati diri bangsa Indonesia ini, bangsa yang berdaulat secara demokratis yang berlandaskan Pancasila, berdaulat politiknya, berdaulat budayanya, berdaulat ekonominya. Kita bisa melakukan tugas-tugas kita masing-masing, mengisi kemerdekaan ini dengan mencintai sepenuh hati Republik ini.

Bagi yang aparat negara mengabdilah dengan penuh tanggungjawab dengan bekerja seefektif dan seefisien mungkin, bagi yang berpolitik santunlah dalam berjuang, tanamkan pencerahan pada masyarakat, dahulukan kepentingan negara, serta siapapun dia yang menjadi warga negara Republik yang kita cintai ini marilah kita meresapi Pancasila, mengamalkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Karena dengan terus saling menyalahkan kita hanya terjebak dalam perdebatan kusir yang tak berujung

Sebuah doa dan harapan semoga di momentum peringatan kemerdekaan ini kita bisa merefleksi jati diri bangsa ini yang sebenarnya, jati diri yang Pancasila, dengan kegotongroyongannya yang khas kita bisa berbuat bersama-sama sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas kita, sebuah perubahan dimulai hari ini dari hal-hal kecil oleh kita semua, sebab kalau bukan kita siapa lagi?. Merdeka!

*Penulis adalah Alumni Fak. Hukum Univ. Halu Oleo Prodi Hukum Tata Negara


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 982
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top