Pariwara
Buton Selatan

Radiogram Kemenhut di Busel Salah Kaprah, Penerbitan IPK Sesuai Mekanisme

La-Ode-Mustari

La Ode Mustari, Pj Bupati Busel

KENDARINEWS.COM, BATAUGA — Pemkab Buton Selatan menilai surat radiogram yang dikeluarkan Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI terkait polemik izin pengolahan kayu di Kecamatan Sampolawa salah kaprah. Isi surat radiogram tersebut dinilai berbeda dengan fakta di lapangan, sehingga penerbitan Izin Pengelolaan Kayu (IPK) yang  dilakukan Pemkab Busel dianggap telah sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang ada, karena itulah dinilai mutlak menjadi kewenangan daerah.

Pj Bupati Busel La Ode Mustari melalui Asisten I Sekda Busel Konstantinus Bukide menjelaskan, bahwa radiogram tersebut sudah dijawab langsung Pemkab Busel beberapa waktu lalu. Setelah ditelusuri dasar lahirnya radiogram, menindaklanjuti hasil konsultasi DPRD Busel di Kementerin Kehutanan. “Setelah dikonfirmasi ternyata ada misskomunikasi, yang dipertanyakan DPRD Busel hanya masalah kewenangan pemerintah daerah tentang lahirnya IPK,” jelasnya.

Dikatakan surat tersebut diterima Pemkab Busel melalui pemerintah provinsi pada tanggal 22 Juli lalu. Agar tidak salah presepsi, Pemkab Busel telah menjawab surat tersebut sejak tanggal 1 Agustus 2015 lalu. Isi surat radiogram itu, lanjut Konstanstinus, Kementrian Kehutanan rupanya lebih menitikberatkan kepada masalah lingkungan sesuai Undang-undang no. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam terkait lingkungan.

Hal tersebut ternyata salah kaprah, karena izin pengelolahan kayu di Kecamatan Sampolawa tidak menyentuh hutan konservasi melainkan kawasan hutan menjadi area peruntukan lain (APL).  “Isi radiogram ini salah kaprah, mereka mengira hutan jati Sampolawa masuk hutan konservasi, padahal sebenarnya itu masuk kawasan APL,” tambahnya.

Berkaitan dengan dampak lingkungan, sesuai SK Kementrian Kehutanan no. 465 tahun 2011 tentang penurunan status dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, sudah ada kajian lingkungan hidup strategisnya. Sehingga berbicara masalah lingkungan sudah tuntas, karena dalam proses penurunan status telah ada kajian mengenai dampak lingkungan.

Konstantinus mengaku bahwa sesuai penjelasan Sekjen Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, maksud surat radiogram hanya sebatas mengingatkan kepada Pemkab Busel. “Kita berharap ini tidak disalah artikan karena pada prinsipnya terkait masalah Izin Pengelolaan Kayu (IPK) sesuai peraturan merupakan kewenangan pemerintah daerah,” tambahnya.

Diakui dalam surat radiogram ada permintaan untuk menghentikan rencana eksploitasi kawasan hutan jati yang kurang lebih 400 hektar.  Namun faktanya di lapangan, jati Sampolawa masuk dalam kawasan APL bukan kawasan hutan. “Sekali lagi saya tegaskan di Sampolawa itu bukan hutan konservasi tapi APL sesuai SK Menteri Kehutanan no. 465 tahun 2011. Pada prinsipnya sudah tidak ada masalah karena kebetulan saya yang mendampingi pak bupati saat konsultasi ke kementrian kehutanan beberapa waktu lalu,” tutupnya. (La Ode Aswarlin/b)


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 982
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top