Pariwara
Opini

Urgensi Hukum dalam Pemberian Remisi Terpidana Korupsi

Remisi-koruptor-600x330

Oleh : Abdul Jabar Rahim,SH,.MH*

[dropcap]S[/dropcap]ejarah hukum Indonesia saat ini telah mengalami peningkatan secara kualitas yang tidak bisa lagi terbantahkan dengan kata-kata. Dalam rentang waktu telah mengalami perubahan tentang kebutuhan hukum terhadap negara dalam memberikan pelayanan masyarakat sebagai tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari ancaman berbagai tindak pidana, maupun hak-hak konstitusional dalam masyarakat yang selalu terabaikan.

Setelah tahapan peradaban hukum di negeri ini yang selalu bergantian, maka sifat kontribusi hukum selalu mengalami peningkatan di setiap era atau zamannya. Untuk itu, terkadang penegakan hukum serta penerapan hukum selalu menjadi pembanding era kekuasaan masa lampau dengan era saat ini. Seperti itulah bentuk perbandingan dalam siatem penegakan hukum untuk menciptakan pradilan di Indonesia sebagai tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam menciptakan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kondisi ini juga, hukum pidana saat ini selalu mengalami kepincangan dalam penerapannya. Tidak lagi pada konsep jalur yang sesungguhnya akan tetapi sudah melangkah pada prinsip liberalisme. Bahkan hukum pidana sudah masuk tahapan kapitalisme, yang sesungguhnya negara Indonesia tidak untuk menerapkan hukum pidana yang di pengaruhi budaya politik eropa.

Pada konsep ini, perlu dicermati bahwa peranan hukum pidana untuk era saat ini, bukan untuk memberikan suatu doktrin hukum kolonial Belanda terhadap pelaku pidana, yang berbasis sistem penghukumannya tidak mendepankan dengan Hak Asasi Manusia. Peranan hukum pidana saat ini bagaimana cara menciptakan suatu pencegahan serta memberikan pengetahuan ilmu hukum pidana terhadap masyarakat dengan melalui penyuluhan hukum serta sosialisasi. Penerapan pidana yang dilakukan dengan metode penghukuman atau kata lain penjara, tidak meminimalisir tingkat kejahatan, justru semakin di tekan angka kejahatan semakin meningkat, seperti korupsi, narkotika, kejahatan anak, ilegal loging, pencucian uang ,serta masih banyak tindak pidana lainnya, tingkat kejahatannya semakin meningkat.

Pemberian remisi narapidana

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah merangkum bentuk-bentuk serta hak-hak narapidana selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), namun undang-undang juga masih mengalami kelemahan dalam penerapannya, sehingga perlunya dan pentingnya di buatkan suatu peraturan pemerintah demi untuk mempertegas kondisi Undang-Undang tersebut. Namun sebahagian orang atau lembaga menilai bahwa pemberlakuan peraturan pemerintah hanyalah sebagai indikator kepentingan politik, bukan merupakan kepentingan negara dalam menyelamatkan undang-undang.

Dalam konsep tersebut menyinggung tentang Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang tata cara pemberian remisi terhadap para terpidana korupsi, narkotika, kejahatan anak, teroris, ilegal loging serta tindak pidana yang di luar KUHP. Dalam rumusan tersebut bahwa peraturan pemerintah menuai kontroversi oleh kalangan lembaga anti korupsi serta ICW menggagas untuk menolak PP Nomor 99 tahun 2012 dengan alasan bahwa pemberian remisi terhadap narapidana korupsi sama saja melemahkan sistem pemberantasan korupsi di negeri ini.

Tujuan pemerintah mempercepat persetujuan DPR RI terhadap peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah sifatnya untuk membangun komitmen tentang pemberantasan kejahatan selain dari pada tindak pidana korupsi, jadi pemberian remisi adalah sebuah senjata ampuh untuk mengungkap rangkaian kejahatan di dalam negeri ini. Hanya terkadang masyarakat maupun lembaga anti korupsi serta ICW tidak mengkaji tujuan dari pada pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Syarat pemberian remisi terhadap terpidana korupsi

Pemberian remisi dalam setiap hari tertentu yang di berikan oleh negara sangat efisiensi dan sangat di tunggu-tunggu oleh setiap penghuni Lapas, bukan terpidana korupsi saja, akan tetapi semua terpidana di dalam Lapas. Karena wujud pemberian remisi sebagai menjunjung tinggi nilai martabat manusia serta menghargai setiap hak-hak narapidana dalam menjalankan hukuman sebagai perbaikan hidup dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk mendidik dirinya kembali sebagai masyarakat yang baik.

Dilain hal yang berbeda, banyak yang menentang kebijakan pemerintah dalam memberikan remisi terhadap para terpidana korupsi serta terpidana yang diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun harus kita meyakinkan masyarakat bahwa pemberian remisi itu merupakan tujuan pemerintah mengedepankan Hak Asasi Manusia. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat pemberian remisi, telah mengalami pengkajian secara sistematis, dengan melalui pengkajian dengan melibatkan lembaga-lembaga pengkajian tertentu. Tujuan pengkajian ini agar terpola ukuran rasional yang di ciptakan oleh pemerintah dalam memberlakukan PP Nomor 99 tahun 2012. Pemberlakuan ini pada setiap narapidana korupsi itu sangat tepat, agar pemerintah tidak lagi menjadi bagian sorotan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Konsep pemberlakuan PP terhadap setiap narapidana dapat di mungkinkan sangat besar manfaatnya dalam pemberantasan kejahatan di negara ini.

Negara saat ini tidak cukup untuk merumuskankan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemberantasan kejahatan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namum merumuskan bagaimana upaya pemerintahbekerja untuk memberantas kejahatan sampai ke akar-akarnya. Penulis berharap kepada para lembaga anti korupsi serta ICW, untuk sama-sama memberikan jaminan terhadap kepentingan negara dalam memberantas kejahatan, bukan saja tujuan negara memberantas korupsi, akan tetapi masih banyak tindak pidana di luar KUHP yang dapat mengamcam generasi lanjutan, maka dari itu penulis berharap kajian pemberian remisi terhadap terpidana korupsi jangan di anulir sebagai kebijakan politik untuk memberikan ruang kelemahan terhadap pemberantasan korupsi. Negara dalam hal ini tidak seperti apa yang di bayangkan, bahwa Negara saat ini serius memberikan pencegahan serta pemberantasan terhadap kejahatan yang mengancam peradaban. Makanya pemerintah tidak putus asa untuk mendorong PP 99 tahun 2012 tetap di lakukan.

Lanjut dari pada itu, didorongnya PP tetap di laksanakan, agar semua sistem penegakan hukum berperan aktif dalam memberikan pengawasan terhadap pemberian remisi terhadap kejahatan di luar dari pada KUHP seperti korupsi, narkotika, teroris, maupun tindak pidana lainnya. Maka dari itu penulis memberikan pendapat bahwa syarat pemberian remisi terhadap narapidana, korupsi dan tindak pidana khusus lainnya harus memenuhi syarat tertentu: tersangka/terdakwa/terpidana dalam tahapan penyidikan mulai di tingkat Kepolisian Republik Indonesia/Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai tahap Kejaksaan Republik Indonesia, hingga pemeriksaan sidang di Pengadilan Tipikor harus secara koperatif atau dengan sukarela bekerja sama dengan penegak hukum untuk membuka jaringan kejahatan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lain yang dianggap dapat merugikan negara. Dengan tindakan koperatif inilah maka rekomendasi putusan pengadilan dapat dijadikan ukuran mendapatkan remisi di hari tertentu. ***

*Penulis adalah Dosen Pidana pada Fakultas Hukum UMK


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 982
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top