Pariwara
Buton Selatan

Pembalak Liar Terus Menggerus Hutan Sampolawa

Ilegal logging

ILUSTRASI

KENDARINEWS.COM, Batauga — Dinas Kehutanan Kabupaten Buton Selatan menemukan adanya aktifitas perambahan ilegal yang dilakukan dikawasan areal peruntukan lain (APL) di Kecamatan Sampolawa. Akibat tindakan oknum pembalakan liar, separuh hutan yang ada di Kecamatan Sampolawa rusak dan rata.

Kadis Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Busel Hajaruddin, menjelaskan sebelum dilakukan penurunan status dari hutan produksi menjadi kawasan Area Peruntukan Lain (APL) luasan hutan di Kecamatan Sampolawa mencapai lebih dari 300 hektar. Namun setelah adanya perubahan status kawasan terjadi perambahan hutan secara ilegal terhadap hasil alam di Kecamatan Sampolawa.

“Hasil tinjauan dilokasi kawasan hutan tinggal menyisahkan sekitar 250 hektar. Tapi kondisi di lapangan terdapat hampir 50 hektar hutan hasil alam yang ada di Kabupaten Busel sudah habis dicuri,”  jelasnya kepada kendarinews.com Kamis (13/8).

Berbagai upaya sudah dimaksimalkan untuk melindungi kawasan hutan. Termasuk meminta bantuan aparat kepolisian dalam rangka pengamanan aset negara. Namun aktifitas illegal logging yang dilakukan dalam hutan terus berlangsung. Seolah kepolisian tak mampu berbuat apa-apa, sehingga para pembalak ilegal terkesan dibiarkan dan itu berdampak pada kerugian negara, pengelolahan yang sesuai prosedur harus ada izin dan kewajiban yang dipenuhi kepada daerah dalam bentuk PSH-DR /PNT yang dibayar kepada negara.

Sedangkan Dr-nya dalam bentuk dolar sesuai volume hasil alam yang dikelolah. Selain itu, ada kebijakan pemerintah untuk memberikan kompensasi sebagai kewajiban pengelolah kepada daerah. Sehingga pemanfaatan hasil alam juga berdampak positif terhadap pensejahteraan masyarakat di Kabupaten Busel.

Bahkan, belum lama ini Dishut mendapat informasi ada upaya penyelundupan tiga truk kayu yang dimuat pada waktu subuh. Setelah dilakukan pengejaran dua truk lolos dan hanya satu yang berhasil ditangkap. Dari hasil pemeriksaan ternyata tidak mengantongi izin dan dokumen resmi. Selanjutnya barang bukti sebanyak 50 batang kayu termasuk pelakunya sudah diserahkan kepada Polres Buton untuk melakukan proses tindaklanjut.

Ditanya terkait gugatan PTUN terhadap izin pengelolahan kayu (IPK) yang dikeluarkan Pemkab Busel, Hajaruddin menjelaskan tidak ada masalah dengan kebijakan tersebut.  Izin dikeluarkan sesuai dengan rujukan peraturan perundang-undangan. Kebijakan itu diyakininya sudah memenuhi syarat sesuai dengan P.62/Menhut-62/September 2014. Kebijakan itu juga dalam rangka menyelamatkan aset negara dari mafia pencurian hasil alam oleh mafia kayu di wilayah area peruntukan lain Kabupaten Busel.

“Yang perlu dipahami penurunan kawasan menjadi APL itu tidak sepenuhnya berarti sudah menjadi hak milik orang perorang. Namun itu tetap menjadi tanah negara makanya perlu ada izin dalam pengelolaannya dan tidak boleh meramba sesuka hati,” tegasnya. (La Ode Aswarlin/b)


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 982
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top