Pariwara
Opini

Politisi dan Para Penyumbang Konflik (Catatan Buat Para Calon Kepala Daerah)

 Oleh ; Dr. Laode Abdul Wahab, M.Pd* Direktur Pusat Studi Deradikalisasi & Konflik Sosial IAIN Kendari

KENDARINEWS.COM — Ketika penulis ikut serta menjadi bagian dari diskusi sekaligus menikmati ‘kemarahan yang argumentatif’ para tokoh se-Sultra representasi dari tokoh agama/lintas agama, masyarakat, pemuda, perempuan, dan pendidik dalam dialog pencegahan paham kekerasan beberapa hari lalu di sebuah hotel di Kendari, ada satu point penting kesepahaman yang menggelitik kita, tertulis dalam rekomendasi yang ditandatangani lebih kurang 200-an tokoh tersebut, mereka meyakini bahwa kasus-kasus kekerasan yang muncul di berbagai daerah (sebut saja teranyar konflik Tolikara dan Polara Wawonii Tenggara dan beberapa konflik laten atau manifest lainnya di Sultra yang biasanya menunggu momentum), ditengarai sebagai dampak dari intervensi dan permainan para politisi. Apabila didalami, keyakinan para tokoh ini banyak benarnya, mengapa?

Partama, fakta-fakta politik yang tersaji di hadapan kita di berbagai tingkatan kabupaten/kota tak terkecuali level provinsi di Sultra, sangat kentara pada setiap ivent politik lokal-pilkada/pileg (kecuali pilkades yang semangat demokrasinya masih terjaga karena inklusivitas dan keluguan para politisi kampungnya) selalu saja menciptakan ketegangan dan faksi-faksi politik masyarakat, yang dalam banyak kasus, konfliknya terdistribusi sampai pada tingkat keluarga (suami-istri, anak, kerabat dekat). Ketegangan itu berlanjut dan menjadi konflik di tingkat elit berkuasa-politisi yang memenangkan pertarungan dan perebutan tahta lokal kemudian menjadi pejabat yang memiliki kekuasaan politik, birokrasi dan ekonomi, sudah menjadi rahasia umum-kerapkali melakukan praktek bad governance (pemerintahan yang buruk) tercermin pada produk kebijakan yang ditelorkannya selalu terbagi tak merata, sangat diskriminatif dan diikuti konsep pembangunannya kadang tidak visibel dan prakteknya minus akuntabilitas bahkan pada banyak studi tidak dapat diaudit sosial, capaiannya tak terukur versi penikmat sebenarnya (masyarakat). Penciptaan situasi dengan sengaja politisi ini biasanya menemukan momentumnya ketika berkolaborasi dengan terjadinya benturan kepentingan di level grassroot dan sulit dikompromikan apalagi masuk dalam ranah sara, di sini politisi menjadi aktor berlindung di balik masyarkat yang menjadi korban.

Ditambah lagi, masyarakat yang memiliki ketergantungan struktural sering tidak menyadari kalau pihak yang menguasai hajat hidup mereka secara politik dan ekonomi, karena keberadaannya justru menjadi pemicu konflik, yang dalam banyak kasus telah secara signifikan menciptakan dan atau menunjukkan kuatnya eksistensi dan derajat keterpecahan di lapisan grassroot dan ketegangan di tingkat elit akibat perilaku pejabat itu. Setidaknya aspek yang sangat kentara adalah hilang atau terabaikannya rasa kebersamaan berbasis keragaman, apalagi keadaan tersebut juga ditopang oleh kenyataan bahwa sosok sang penguasa lokal dipandang sebagai milik atau dominasi dari suatu kelompok dominan tertentu, sehingga hampir dapat dipastikan semua turunan kebijakannya akan melanggengkan kesejahteraan semu dan hanya dinikmati oleh orang-orang yang menjadi geng politiknya.

Kedua, kesan penulis terkait sikap para tokoh yang sehari-harinya bergelut dengan suasana sosial tersebut, ada semacam kesepakatan yang terbangun di kalangan mereka tentang perlunya para politisi membangun kesadaran berpolitik dan menjadikan kepentingan masyarakat sebagai basis utama kekuatan moral, semangat dan daya juang mereka. Mereka ingin mengingatkan para politisi, menjadi semacam tesis bahwa ivent-ivent politik seperti pilkada juga kerapkali menjadi pintu masuk atau potensial menciptakan konflik di masyarakat, yang secara kasat mata ketegangannya sudah mulai terasakan pada tahapan-tahapan pilkada yang telah dan sedang berlangsung hari-hari ini. Kendatipun eskalasi ketegangannya masih perlu dicermati apakah ia tertumpangi dan masuk dalam kategori konflik laten atau manifest, nyatanya ia turut menyumbang secara signifikan bagi penciptaan keterpecahan sosial.

Ketiga, boleh jadi keyakinan para tokoh itu pada satu sisi makin meningkatkan derajat kesadaran mereka tentang arti penting memahami kepribadian para politisi kita dalam mengejawentahkan eksistensinya di masyarakat, faktanya dalam bingkai persentuan relasi sosial-politik, sejauh ini sulit terbantahkan bahwa posisi politisi vis a vis masyarakat kita, dapat dipandang masih seperti benang kusut di mana tak terjadi persemaian antara kepentingan masyarakat di satu sisi dengan tujuan sang politisi yang kadang lebih dibalut oleh dominasi nafsu berkuasanya di sisi lain. Sementara di sisi berbeda keyakinan tokoh representasi masyarakat itu makin menegaskan stigma tentang buruknya moral politisi kita yang yang telah terbiasa murtad dari fatsoen politik.

Keempat, pada tingkat tertentu, keyakinan para tokoh itu sebagai dapat diterima, mengingat faktanya dalam dagelan kebanyakan politisi untuk tidak disebut semuanya, selalu saja menyimpan maksud ingin menggapai kekuasaan dengan cara apapun (kendati tak halal-menghalalkan segala cara) dalam dua sumbu yang sama yakni mendapatkan kekuasaan politik dan merebut kemapanan ekonomi demi memenuhi hasrat pribadi-biasanya dikuti dengan nafsu ingin menggelembungkan pundi-pundi keluarga serta kapital kelompok seiring memenuhi tingginya tuntutan ideologi hedonisme.

Kelima, pemahaman dan praktek politik yang dilakoni para politisi lokal umumnya mengikuti trend politisi ‘serakah’ cermin para politisi level Jakarta dan senayan kecuali beberapa saja yang mengikuti fatsoen politik, itupun sangat sedikit jumlahnya yang terkadang juga tak sadar-tak kuat terjebak bahkan menjadi bagian dalam lakon atau tercap sebagai politisi busuk. Biasanya perilaku politik mereka berangkat dari prinsip ‘the winner takes all’, siapa yang memenangkan pertarungan politik, maka mereka harus mengambil semuanya, dalam prakteknya politisi membangun dinasti dalam pilar birokrasi lokal dengan menempatkan umumnya pejabat birokrasi dari barisan kelompok tim sukses atau pendukung, seraya menebas habis figur-figur dari pesaing politiknya.

Terkait ini, kritik kita adalah bahwa rekrutmen pejabat di jajaran kekuasaan, dengan demikian sejauh ini, tidak memperhatikan dimensi equilibrium berbasis keragaman atau keanekaragaman yang eksis di tingkat lokal yang harusnya berangkat dari kerangka profesional dan proporsional. Amatan kita di setiap tingkat kabupaten/kota di Sultra tak terkecuali level provinsi, para figur yang menduduki jabatan politik pada posisi-posisi strategis yang mengendalikan birokrasi, sebagian besar berasal dari kawasan atau etnik dominan tertentu. Hanya sedikit figur-figur dari luar etnis dominan itu, sehingga terkesan bahwa sepertinya jabatan politik strategis di daerah hanya disiapkan untuk mereka, sementara dari gugus pulau dan etnik yang lain apalagi minoritas hanya menjadi penonton yang harus patuh terhadap putusan atau kebijakan politik yang ‘hilang rasa kebersamaan’. Kondisi ini makin menguatkan sentimen sosial dan antipati publik dalam melakukan partisipasi politik dengan derajat kesadaran yang tinggi.

Keenam, dinasti politik lokal kita merupakan politik yang dibangun oleh kelompok pragmatis yang cenderung menggunakan pilar bisnis-proyek, yang apabila menjadi pemenang selalu saja hanya memberi porsi besar untuk menangani proyek-proyek dalam instansinya kepada pihak pebisnis jaringan atau yang mendukungnya (korupsi politik). Padahal sungguh sangat disadari bahwa korupsi politik akan mengakibatkan rapuhnya tiang demokrasi di tingkat lokal. Betapa kerugian kita tak hanya ekonomi tetapi juga mental, yang secara langsung dan tidak langsung makin menjauhkan masyarakat dari jati dirinya sebagai individu yang berbudaya yang hanya ingin mendapatkan sumber-sumber penopang hidupnya dari yang halal kendati telah terlanjur bergelut dengan kesederhanaan dan ketakcukupan. Pada konteks ini ingin ditekankan bahwa para politisi pragmatis itu tak hanya menjauhkan masyarakat dari budayanya, lebih dari itu politisi itu juga telah menghancurkan dan mengorbankan masa depan generasi masyarakatnya yang ingin hidup dalam kesejatian nilai-nilai kebaikan jauh dari praktek-praktek keserakahan dalam mendapatkan kuasa dan harta.

Ketujuh, dinasti politik lokal kita lebih membuka ruang kepada para pejabat yang memenangkan pertarungan politik, memberi dukungan politik dan finansial kepada para anggota keluarga dekatnya (istri, anak, menantu, mertua, sepupu dan sebagainya). Kasus yang menimpa Gubernur Gatot dan beberapa pasutri kepala daerah (politisi) menjadi tersangka dan terdakwa mengkonfirmasi soal ini. Pendek kata, para pejabat yang berkuasa menggunakan istilah ‘mumpung’ sesuatu yang sebenarnya secara substansial bersifat diskriminatif dan lebih berorientasi melanggengkan keserakahan. Dinasti politik kita juga membuka ruang lebar pada rekrutmen politik berdasarkan kemampuan atau dukungan materi (uang). Munculnya calon tunggal bupati/walikota di 7 daerah menjadi fakta yang sulit terbantahkan betapa uang menjadi penentu. Tak dapat dipungkiri memang, kebijakan pragmatis seperti ini sangat nyata. Para pemilik modal, mungkin karena sebagai pendukung dalam proses politik ataupun karena pertimbangan lain, apalagi dari unsur partai politik, lebih memperoleh kesempatan besar dalam jabatan-jabatan politik. Padahal, diakui atau tidak, pola pikir dan orientasi para pejabat sangat dipengaruhi kuat oleh latar belakang profesi atau pekerjaannya. Kita kemudian melihat realitas, kebijakan politik dan ekonomi daerah sebagai resultantenya, sering kali jauh dari kepentingan rakyat di desa dan di kampung-kampung dalam arti yang sesungguhnya dan pada kondisi ini sangat sulit memimpikan rakyat di desa akan kebagian kue kesejahteraan.

Nyatanya, tidak dapat disangkal bahwa saat-saat menjelang pilkada, juga merupakan saat-saat menjamurnya para calon gubernur/bupati/walikota, dan bisa sangat mungkin menjadi saat-saat yang membuat masyarakat kita akan menjadi tidak kritis berpolitik. Benar, partisipasi politik memang sangat esensial dalam berdemokrasi, tetapi partisipasi politik tanpa pencerahan politik menjadi sangat mungkin memunculkan ketidakcerdasan berpolitik. Faktanya sekali lagi, para politisi daerah kita, memang tidak berlebihan kalau disebut terbanyak lahir dari faktor keberuntungan. Banyak di antaranya sering sampai dapat tampil ke panggung politik menjadi pejabat bukan karena kesejatian perjuangannya dan atau karena jasa-jasa gemilang masa lalunya. Bukan juga karena kualitas intelektual yang mengagumkan dan atau integritas dan kapasitas kepribadian yang membanggakan. Tetapi lebih hanya karena ikatan emosional dan bahkan sentimen politik kedaerahan, kelompok, golongan dan juga etnis. Dampaknya bahwa kita hanya lebih banyak mempunyai para politisi penggembira yang lebih sering memperjuangkan kepentingannya sendiri, bahkan menjadikan kursi kekuasaan sebagai tempat untuk mencari nafkah. Pada saat yang sama, secara langsung atau tidak langsung sebenarnya sang politisi pemenang tersebut telah melanggengkan keterpecahan sosial karena ikut menciptakan jurang perbedaan derajat pemenuhan hak antara satu dengan masyarakat lainnya. Pada situasi seperti ini, sangat sulit mengukur mana yang menjadi hak dan kewajiban antara politisi dengan para pemilik saham politik itu sendiri yakni rakyat. Itu artinya, memang benar politisi kita sejatinya hanyalah pencipta ketegangan dan penyumbang konflik sosial. (***)


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 982
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top