Pariwara
Opini

Menyoal Putusan MK Jelang Pilkada Serentak

mahkamah-konstitusi

Mahkamah Kontitusi

Oleh : La Ode Dedihasriadi SH.MH*

Pasca keluarnya Putusan MK No 33/PUU-XIII/2015 yang membatalkan pasal 7 huruf (r) Undang-undang No 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang, beberapa bulan yang lalu menjadi perbincangan hangat baik akademisi, elite politik, politisi, eksekutif sampai pada masyarakat awan sekalipun. Pro dan kontra sempat mewarnai putusan tersebut sebagai bagian dari gejolak cara pandang masyarakat umum dalam menilai dan menyikapi putusan MK tersebut.

Dalam putusan MK tersebut yang menjadi sorotan tajam berbagai kalangan masyarakat umum adalah kekhawatiran terhadap politik dinasti para kepala daerah, dalam hal ini bupati, walikota dan gubernur dalam membangun ‘raja-raja kecil” secara turun temurun dengan menggunakan intervensi kekuasaan yang di milikinya kepada keluarga maupun kerabat terdekatnya di daerahnya masing-masing.

Sebagian menilai bahwa keluarnya putusan MK ini, seakan-akan melawan semangat reformasi pemberantasan korupsi di negara ini. Reformasi yang susah payah digagas dan dibangun oleh pemerintah dan DPR-RI lewat produk undang-undang dalam upaya meredam praktek KKN yang selama ini terjadi di daerah karena adanya hubungan kekeluargaan dan kekerabatan dengan penguasa yang maju sebagai calon kepala daerah.

Menurut hemat penulis, dalam putusan MK tersebut tidak ada yang salah. Justru sebaliknya menyelamatkan hak konstitusional setiap orang maupun warga negara untuk memiliki kedudukan yang sama di negara ini karena memang hal tersebut sudah di atur dan di jamin oleh konstitusi negara ini yaitu UUD NRI tahun 1945. Bagaimana mungkin hubungan kekeluargaan maupun kekerabatan dengan seorang penguasa dapat membatalkan hak konstitusional seseorang yang jelas-jelas di jamin oleh konstitusinya?. Hanya saja, ada beberapa hal yang luput dari sorotan maupun analisis secara konferehensi terkait putusan MK ini terkait kekhawatiran semangat pemberantasan KKN di daerah karena calon kepala daerah adalah keluarga petahana. Apa lagi saat ini hiruk pikuk pendaftaran calon kepala daerah mulai menggema di sebagian wilayah negara ini.

Kultur masyarakat

Dalam demokrasi esensi utamanya adalah rakyat. Jadi salah satu sukses atau tidaknya suatu demokrasi terletak pada bagaimana rakyat merepresentatifkan hak-haknya secara baik dan benar. Artinya bahwa bagaimanapun status setiap calon kepala daerah apakah ia adalah keluarga petahana atau bukan itu terletak bagaimana masyarakat memilihnya berdasarkan kecerdasannya dengan melihat tracd recordnya atau yang semacamnya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja, kelemahan dari negara ini, terlalu sering melaksanakan pesta demokrasi di daerah akan tetapi sangat sedikit atau bahkan hampir tidak ada pendidikan tentang demokrasi kepada masyarakat, yang bisa memberikan pemahaman menyeluruh tentang pentingnya menyalurkan hak-hak masyarakat dalam menentukan suatu kualitas demokrasi itu sendiri. Sehingga kita tidak heran banyak menjumpai kepala daerah yang tidak berkualitas maupun tidak memiliki integritas sebagai seorang pemimpin di karenakan masyarakatnya hanya melihat dari sisi popularitasnya semata.

Di sisi lain adalah masyarakat cenderung selalu terjebak dengan iming-iming rupiah atau yang kadang-kadang di sebut “serangan fajar” dan praktek ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat. Sehingga kita tidak heran kebanyakan di daerah yang memiliki budaya masyarakat seperti inilah kepala daerahnya banyak yang melakukan praktek KKN.

Figur calon kepala daerah

Menurut penulis, figur yang memiliki elektabilitas dan integritas tinggi sebagai seorang pemimpin sangat menentukan terpilihnya seseorang sebagai kepala daerah karena figur-figur seperti ini memiliki pemahaman tentang pentingnya kualitas demokrasi. Karena pada umumnya calon kada seperti ini melakukan praktek demokrasi secara baik dan benar sehingga sangat sedikit tersentuh kasus praktek KKN di daerahnya ketika terpilih. Jadi terlepas apakah figur yang berasal dari keluarga petahana atau bukan itu tergantung seberapa besar kesadaran figur calon kepala daerah tentang pemberantasan KKN, khususnya didaerahnya. Faktanya banyak calon kepala daerah terpilih di negara ini yang menjadi tersangka kasus korupsi bukan berasal dari keluarga petahana.

Penguatan lembaga pengawas pemilu

Selama ini tugas dan wewenang lembaga pengawas pemilu hanya sekedar mengawasi dan menindak lanjuti laporan dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilu. Padahal elemen terpenting dalam menjalankan demokrasi yang bebas dari praktek KKN adalah penguatan lembaga pengawas pemilu. Yang seharusnya membuat formulasi hukum terhadap lembaga pengawas pemilu yang memiliki kewenangan ekstra power seperti halnya lembaga KPK dalam memberantas korupsi. Artinya bahwa peranan lembaga pengawas pemilu ini sangat menentukan dan mencegah sedini mungkin terjadinya praktek KKN kepala daerah yang di mulai dari akibat salah memnformulasikan sistem demokrasi dalam pemilihan calon kepala daerah.

Rekomendasi

Meski hiruk pikuk pilkada serentak sudah mulai menggema, sangat penting buat pemerintah dan DPR RI terus mendorong dan menata ulang sistem pilkada di serentak di Indonesia dengan memasukkan dan menganggarkan anggaran pendidikan demokrasi dan politik kepada masyarakat di daerah. Sehingga tercipta kualitas kecerdasan masyarakat demi tercapainya kualitas demokrasi di negara ini. Disamping itu mengadakan pendidikan politik kepada figur-figur maupun calon kepala daerah lewat partai politik masing-masing. Meski itu sudah dilakukan oleh sebagian partai politik tapi perlu di lakukan secara menyeluruh dan terus menerus oleh lembaga partai politik dan/atau perlu bekerja sama dengan lembaga-lembaga NGO. Tentunya demi mewujudkan pemimpin yang demokrasi di daerah serta membuat regulasi bahwa syarat calon kepala daerah harus lulus dari pendidikan sebagai calon kepala daerah yang diselenggarakan oleh partai masing-masing.

Terakhir adalah penguatan sistem dan lembaga pengawas pemilu sebagai corong yang menetralisir terjadinya praktek ‘kotor’ dalam sistem pemilihan kepala daerah di daerah. Semoga saja putusan MK bukanlah bumerang bagi sistem politik di daerah di negara ini untuk calon kepala daerah yang memiliki hubungan dengan penguasa.

* Dosen Fakultas Hukum USN Kolaka


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 982
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top