Pariwara
Opini

Problematika Hukum Peradilan Pilkada

Keadilan

Oleh : DR. Kurniawan Ilyas., SH. MH

Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung merupakan rezim pemilu eksekutif. UU No.8 Tahun 2015 tentang perubahan UU No.1 Tahun 2015 tentang Perppu No.1 Tahun 2014 tentang Pilgub/Bup/Walikota, menganut asas/prinsip LUBER dan JURDIL. Dalam penyelenggaraan Pilkada, secara empiris hampir semuanya mengajukan keberatan/sengketa. Badan peradilan akan memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pemilihan. Persoalannya kemudian adalah, apa ruang lingkup sengketa tata usaha negara dan konstitusi ? Apa hakikat Mahkamah Konstitusi ? Apa pernomaan sengketa dalam UU Pilkada ?

Analisis

  1. Lingkup Peradilan Tata Usaha Negara dan Konstitusi.

Lex specialis wewenang mengadili sengketa tata usaha pada Pilkada diatur Pasal 154 UU No. 1 Tahun 2015. Dalam dimensi teoritis dan normatif, ada 2 dalil-dalil keberatan, meliputi : a) objectum litis (Objek Dalam Perkara) berkenaan keputusan (beschikking) KPU Prov/Kab/Kota cacat prosedur, wewenang dan substansi ; b) fundamentum petendi/posita (pokok sengketa), apakah keputusan KPU telah menjalankan kewajibannya sebagaimana Pasal 7 Jo 8 UU No.30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, misal penetapan sah pasangan calon.

Gugatan atau permohonan akan menggali apakah KPU prov/kab/kota sebagai badan dan/atau pejabat pemerintahan telah menjalankan fungsi penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ataupun asas-asas dalam pemilu. Titik simpul sengketa tata usaha negara berkaitan dengan pemilihan yaitu keputusan positif dan fiktif postif bertentangan dengan peraturan hukum dan pelanggaran asas-asas dalam Pilkada. Artinya putusan hakim MA bersifat putusan konstitutif atau menyebabkan dapat dibatalkan (vernietigbaar)

  1. Hakikat Mahkamah Konstitusi

Penegakan hukum oleh MA mengarah pada ‘court of just justice’ yang mengadili pencari keadilan mewujudkan keadilan. Berbeda prinsip dengan MK sebagai ‘court of law’ yang tidak hanya mengadili keadilan itu sendiri, melainkan juga mengadili hukum. Khususnya sengketa PHP, eksistensi MK menegakan keadilan hukum dalam menciptakan kualitas pemilu (quality of election process) bersifat negative legislator

Sesungguhnya pengaturan Pasal 158 ayat (1), ayat (2), memasung kemerdekaan Hakim MK dalam rechtsvinding dan rechtsschepping. Bingkai substantial justice juga mempersoalkan electoral process, secara tegas menjustifikasi bahwa dirinya mempunyai kewenangan untuk mempersoalkan judicial process atau prosedural justice untuk memastikan kualitas bukan sekedar kuantitas pemilu dengan menyatakan secara materiil telah terjadi pelanggaran ketentuan Pilkada. Dari uraian demikian, timbulah legal disorder, yaitu : 1) bila proposisi pemenang adalah suara terbanyak atau lebih dari suara dengan calon lainnya, bagaimana proposisi bahwa permohonan keberatan pada pemenang hanya margin 2 persen, 1,5 persen,1 persen, dan 0,5 persen; 2) proposisi bahwa pelanggaran peserta dan Penyelenggara memengaruhi kemenangan salah satu peserta.

Proposisi pertama, legal standing pemohon pembatalan hasil pemilu (PHP) akan error in persona bila tidak memenuhi syarat dalam 158 ayat (1), ayat (2) UU No.8 Tahun 2015. Bila dianalisis syarat tersebut, tampak pembuat Undang-Undang (positive legislator) tergesa-gesa bahkan menimbulkan konflik isi norma dengan norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1). Kemudian diatur lagi dalam Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 PKPU RI No.11 tahun 2015, dinyatakan pasangan Cabup/Walkot/Wagub pemenang adalah suara terbanyak (bisa jadi selisih 1-10 suara atau 0,4 persen dari yang kalah).

Jika terjadi perselisihan pasangan Cabup/Walkot/Wagub pemenang dengan yang kalah, berarti ketentuan pemohon PHP dan norma suara terbanyak saling bertentangan dapat atau tidaknya diajukan permohonan dengan presisi 2 persen, 1,5 persen ,1 persen, dan 0,5 persen hasil penetapan KPU Prov/Kab/Kota. Misal : Penduduk 250 ribu jiwa, suara sah 150 ribu berarti syarat permohonan yaitu 2 persen. KPU Konsel menetapkan X sebagai pemenang 57.870 (37,58 persen), calon U kalah suara 55.550 (37,00 persen), calon Xi calon Xi 28.300 (18,87 persen), suara Xu 8.330 (5,55 persen) dengan tingkat persebaran suara merata. Berarti selisih antara calon X dengan U adalah 2.370 suara (1,58 persen), sehingga tidak bersyarat dalam permohonan gugatan.

Proposi kedua, bila didalikan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif (TSM) yang berpengaruh selisih 2.3701 suara (1,58 persen), apakah masih ada keadilan substantif yang dipegang dalam prinsip putusan hakim MK ketika dihadapkan pengaturan permohonan syarat pembatalan. Posisi demikian asimetris dengan penalaran hukum (legal reasoning). Kedua proposisi tersebut, baik putusan sela atau akhir MK akan mengarah tiga hal : a) akan ditolak (ontzigd), tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), diluar permohonan (ultra petita) putusan Inkonstitusional Bersyarat.

  1. Analisis Pernormaan dalam Pembentukan Per-UU-an

Produk hukum tertulis dibuat literal legis (jelas tercantum) dan sintentia legis (maksud tersembunyi). Akan tetapi sering timbul konflik antar norma (antinomi hukum) dan norma kabur (vage normen). Terhadap keadaan itu, interpretasi dan konstruksi hukum merupakan metode penemuan hukum. Pertama harus diterapkan adalah penafsiran gramatikal (grammatical or literal interpretation). Konflik pernormaan terkait syarat permohonan dan hasil Pilkada meliputi: a) dalam frasa Pasal 158 ayat (2) “dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara“ berarti secara a contrario tidak dapat mengajukan permohonan pembatalan jika selisih suara 12.3701 suara (1,58 persen). Inilah disebut norma larangan (Prohibere/Verbod); b) dalam frasa Pasal 2 “Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas LUBER dan JURDIL”, ini berarti dari interpretasi sejarah, ada kendak rakyat atau pembuat UU sejak dahulu bahwa asas/prinsip tersebut terus dipertahankan. Inilah disebut norma suruhan (orbitgattere/gebod).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sengketa tata usaha berkaitan dengan legalitas tindak pejabat tata usaha negara dan peradilan konstitusi berkenan pada pelanggaran hak-hak konstitusional. Hakikat Putusan MK bahwa tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria).

Terdapat konflik norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) dengan Pasal 158 ayat (1), ayat (2) UU No.8 Tahun 2015, sehingga penyelesainnya bukan pendekatan asas/prinsip preferensi, melainkan asas reintrepretasi. Sejalan dengan itu, addressat putusan MK akan mengacu pada proposisi kedua tentang pentingnya asas/prinsip LUBER dan JURDIL. Pengembangan teori struktur ilmu hukum bahwa aturan hukum diperlukan untuk menjawab persoalan hukum yang timbul dalam masyarakat. Tetapi realita menunjukan bahwa tidak setiap persoalan hukum dapat dipecahkan hanya dengan mengandalkan aturan hukum. (*)

*Penulis adalah Dewan Pembina LBH dan Advokasi HAM-Sultra


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 982
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top