Pariwara
Opini

Dilema Demokrasi Hak Politik atau Dinasti Politik?

politik dinasrti

Oleh : Falihin Barakati

Eksistensi demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan menjadi harapan baru dikala sistem pemerintahan diselimuti oleh otoritarianisme, feodalisme dan oligarki. Kurang lebih begitulah logika historis pada umumnya terkait sistem pemerintahan yang mengakui kedaulatan rakyat ini. Begitu pun di Indonesia yang juga menerapkan sistem demokrasi meski direkayasa sedemikian rupa sehingga melahirkan demokrasi dalam konteks ke-indonesiaan-an (demokrasi Pancasila).

Dalam hal ini demokrasi yang lahir di Indonesia memiliki karakter khusus sesuai dengan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia, bukan demokrasi liberal, bukan demokrasi sosial ataupun demokrasi konvensional tetapi suatu demokrasi Pancasila. Itulah konsep yang ditelurkan oleh para “the founding father” Indonesia dan dianggap paling sesuai dengan konteks Indonesia.

Tidak bisa dipungkiri, seiring berkembangnya zaman bertambah pula tantangan apalagi bagi keberadaan demokrasi yang sifatnya dinamis. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan beberapa ahli, seperti Willy E Ichler, berpendapat bahwa demokrasi bukanlah suatu nilai statis yang terletak di suatu tempat di depan kita, lalu kita bergerak menuju ke sana untuk mencapainya. Pendapat ini didukung juga oleh Nurcholis Madjid yang menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu kategori yang dinamis. Ia senantiasa bergerak atau berubah, kadang-kadang negatif (mundur), kadang-kadang positif (berkembang maju).

“Tiada gading yang tak retak”, merupakan suatu pribahasa yang bisa digunakan untuk menganalogikan sitem demokrasi saat ini, yang mengindikasikan bahwa sesempurnah dan sesesuai apapun suatu sistem pemerintahan tetap akan ada suatu tantangan yang bisa membuat sistem tersebut mengalaimi kemunduran atau kemajuan. Sekiranya itu bisa menjadi titik tolak berpikir kita saat ini ketika demokrasi Indonesia ditantang untuk memilih diantara dua pilihan yaitu memperjuangkan “hak politik” atau membiarkan “dinasti politik”.

Dua opsi ini lahir dari dinamika demokrasi itu sendiri di saat Indonesia telah memberlakukan UU No.1 Tahun 2014 dengan perubahan UU No. 8 Tahun 2015 yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah gubernur, bupati/walikota. Dalam amanah UU tersebut menjelaskan bahwa bagi calon kepala daerah yang memiliki ikatan darah dengan pejabat (petahana) yang sedang menjabat kepala daerah dalam satu wilayah administrasi dilarang atau tidak dapat menjadi peserta Pilkada tersebut (Pasal 7, huruf). Jelas dalam UU ini bahwa demokrasi kita sangat tidak menghendaki dinasti politik yang cenderung akan melahirkan feodalisme dan oligarki. Hal ini pun akan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi siapa saja masyarakat untuk menjadi kepala daerah tanpa takut dengan intervensi atau kekuasaan pejabat kepala daerah.

Selain itu pula hal ini akan membuka selebar-lebarnya pintu keterlibatan masyarakat dalam membangun daerahnya tanpa dikungkung oleh oligarki politik atau “politik keluarga”. Namun persoalan ini menimbulkan masalah baru yang cukup substansif terkait dengan eksistensi demokrasi itu sendiri. Alih-alih ingin melepaskan belenggu oligarki dan dinasti, malah menimbulkan kontroversi jika dipandang dari perspektif hak politik individu yang ingin berpartisipasi. Di lain sisi ingin menghancurkan dinasti, tetapi di satu pihak mengugurkan hak politik dan melahirkan diskriminasi.

Hal inilah yang menyebabkan Mahkama Konstitusi (MK) membatalkan pemberlakuan larangan bagi petahana menjadi calon kepala daerah seperti yang diamanahkan UU pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, siapapun baik itu yang berkategori petahana maupun bukan berhak mencalonkan diri menjadi peserta Pilkada tanpa adanya diskriminasi.

Menurut hemat penulis, persoalan ini merupakan dinamika demokrasi sebagai konsekuensi keberadaan suatu sistem politik atau demokrasi yang terus berdinamisasi. Dinamika demokrasi seperti ini penulis sebut sebagai suatu “dilema demokrasi”. Jika dideskripsikan dalam suatu keadaan yang sedang berjalan, maka saat demokrasi kita berada di depan dua persimpangan jalan, dimana satu jalan memperjuangkan “hak politik” sedangkan jalan lain menghentikan “dinasti politik”.

Melihat dinamika demokrasi kita yang seperti ini, bukan berarti kita lantas berpandangan pesimis terhadap eksistensi demokrasi. Namun kita harus tetap bangga bahwa demokrasi kita masih tetap dinamis alias tidak statis meski sedang dilematis. Untuk meminimalisir dilema demokrasi yang tengah kita rasakan saat ini, maka kita kembali bercermin pada hakikat demokrasi itu sendiri, dimana rakyat memiliki kedaulatan, peranan dan posisi sangat penting. Apalagi Pilkada serentak 2015 tidak lama lagi, sehingga penting bagi rakyat untuk segera memahami diri.

Sebagai salah satu prosedural demokrasi, penting kiranya Pilkada serentak nanti dihadapi rakyat dengan ikhtiar politik ditengah dilematisnya demokrasi. Untuk mengedepankan hak politik dan meruntuhkan dinasti politik kesemuanya ada di tangan rakyat itu sendiri. Untuk menegakkan hak politik setiap individu maka tidak ada larangan bagi setiap individu meskipun termasuk petahana. Selanjutnya, untuk meruntuhkan dinasti politik maka rakyat menjadi penentu dengan menentukan pilihan berdasarkan ikhtiar. politik yang mengedepankan rasionalitas dan tujuan utama untuk memilih.

Satu hal yang harus diketahui dan dipertegas bahwa demokrasi adalah suatu cara bukan tujuan. Tujuan menerapkan demokrasi itu sendiri seperti yang tersirat dalam Pancasila bahwa terciptanya keadilan sosial, persatuan, kemakmuran dan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.(***)

Penulis adalah Wakil Ketua PKC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sultra


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 982
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top