Perspektif Penyitaan Aset Negara dalam Tindak Pidana Korupsi – Kendari Pos Online
Iklan pajak

Konkep
Zetizen Iklan Iklan 10 Iklan 23
Opini

Perspektif Penyitaan Aset Negara dalam Tindak Pidana Korupsi

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

Oleh : Abdul Jabar Rahim,SH,. MH

Tindak pidana korupsi merupakan hal terpenting dalam sejarah peradilan di Indonesia, terutama dalam sitem penegakannya. Setelah reformasi bergulir telah banyak merubah konsep peradaban orde baru, terutama dengan di bentuknya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 21 tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Konsep inilah yang melahirkan suatu tatanan demokrasi terhadap perkembangan hukum, yang di nilai bahwa hukum selalu berubah dengan dimensi kebutuhan negara dan masyarakat saat ini. Akan tetapi perubahan juga tidak selalu merujuk dengan mengubah fungsi hukum tersebut dalam negara maupun masyarakat, justru memberikan perluasan kewenangan hukum untuk menjangkau dalam proses hukumnya.

Pergolakan demokrasi saat ini yang selalu kontroversi, kerap mempengaruhi fungsi hukum sebagai sarana dalam memberikan perlindungan dan perdamaian terhadap masyarakat maupun negara. Namun, konsistensi para pemerhati hukum di negeri ini masih meyakinkan terhadap para penegak hukum untuk tetap melaksanakannya. Sistem kepercayaan publik masih tertuju dengan para punggawa penegak hukum untuk tetap mempertahankan kualitas demokrasi hukum yang konotasinya sebagai sarana sistem pengendalian serta sistem pencegahan dalam tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang di luar KUHP (Tindak Pidana Khusus) telah mengatur tentang konsep-konsep tindak pidana yang berbagai macam bentuk tindak pidana yang ada di Indonesia, seperti Korupsi, Narkotika dan Psikotropika, Ilegal Logging, Money Laundring, ilegal Fising, Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Kejahatan HAM, dan masih banyak lainnya yang masih lemah dalam pengaturan dalam KUHP. Sehingga di bentuklah Undang-undang tindak Pidana Khusus untuk mengatur perluasan hukum pidana.

BACA JUGA :  Jika Dia dari PDI Perjuangan, Pecat!

Analisa Hukum terhadap Penyitaan Hasil Korupsi

Dalam tindak pidana korupsi, subtansi hukumnya mengatur tentang hal-hal apa saja yang masuk dalam penafsirannya, terutama kedudukan, status, hingga kerugian negara. Namun tekadang subtansi dalam penafsiran tertuju andil kekeliruan sehingga tidak memberikan ketidakadilan serta kepastian hukum dalam memberantas korupsi. Apa lagi, hakim tidak tepat (lege artis) dalam memutus perkara pidana, sehingga menimbulkan opini publik untuk menjadikan sebuah argumentasi politik terhadap perkembangan hukum. Untuk itu, dalam urgensinya hakim harus jeli dan pandai dalam menelaah tentang penyitaan aset negara sebagai kerugian negara.

Mungkin saat ini, hakim belum menemukan objek penemuan hukum terhadap penyitaan selain harta benda menurut Pasal 38B, 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal tersebut hanya memberikan kesempatan negara untuk menggugat terhadap terpidana/ahli waris. Pada hal harta benda tidak teruraikan seperti apa bentuknya, hanya asumsi saksi ahli, jaksa, maupun hakim. Seharusnya Undang-Undang menguraikan tentang harta benda, karena harta benda ada yang tidak bergerak hingga benda yang bergerak.

BACA JUGA :  Jaksa Tolak Pledoi Terdakwa Korupsi Pembangunan Pasar Sampara

Istri Koruptor sebagai Aset Negara

Dalam bentuk penyitaan aset negara, tentulah hakim yang memberikan putusan, mana yang harus di sita, dan yang mana yang tidak bisa di sita oleh negara. Penulis menilai ada yang tidak adil untuk negara dalam penyitaan aset negara, terutama ditujukan harta benda yang bergerak, sala satunya adalah istri para koruptor. Seharusnya para hakim dapat memberikan perintah untuk melakukan penyitaan terhadap istri para terpidana korupsi.

Selama ini hakim hanya memberikan suatu putusan terhadap istri dengan dakwaan gratifikasi atau money laudring (pencucian uang). Sampai sekarang, belum pernah ada perkara yang pernah di putus oleh majelis hakim tindak pidana korupsi, yang amar putusan memberikan perintah agar para istri korupsi di sita atau di lelang oleh negara bila mana terbukti dan meyakinkan dalam tindak pidana korupsi.

Menurut analisa penulis, hukum terhadap tindak pidana korupsi agar negara ini benar-benar serius dalam memberatas dan pencegahan tindak pidana korupsi semakin di prioritaskan secara tegas. Penyitaan istri para korupsi, nilai asumsinya adalah akibatnya yang harus di sita berkenaan waktu terjadi korupsi dengan perkawinan atau pernikahan terjadi, karena dilakukan pernikahan maupun perkawinannya adalah itu bagian dari pada hasil korupsi, sehingga penting untuk dilakukan penyitaan barang aset negara, karena juga istri para korupsi adalah bagian yang di beli yang nilai sama dengan barang tidak bergerak.

BACA JUGA :  Jaksa Tunda Pemeriksaan Saksi Dugaan Korupsi Tiga Proyek Pemkot

Penyitaan istri sebagai aset negara, seperti terpidana korupsi melakukan perkawinan atau pernikahan dengan konsep poligami yang tidak di ketahui istri pertama, ini yang banyak terjadi di dunia terpidana korupsi. Hampir rata-rata terpidana korupsi memiliki istri yang sah maupun yang tidak sah, sehingga pada saat tahap penyidikan di KPK atau POLRI maupun Jaksa terjawab dengan sendirinya, bahwa terpidana telah melakukan pernikahan tanpa sepengetauhan istri pertama, sehingga muncullah kutukan istri pertama terhadap terpidana korupsi.

Memang kondisi ini, jelasnya banyak ditantang oleh berbagai opini dengan konsep pelanggaran HAM, namun eksploitasinya adalah untuk memberikan sifat pencegahan, agar wanita (calon istri) harus hati-hati dalam memilih calon pasangan suami, harus diteliti asal usul dana yang diterima, ataupun pekerjaannya, sehingga tidak dijadikan korban dari terpidana korupsi. (**)

Penulis adalah Dosen Tetap pda Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top