Jaksa Jangan Arogan! – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
HEADLINE NEWS

Jaksa Jangan Arogan!

//Harus Ada Audit BPK untuk Penyidikan Korupsi

ilustrasi-dahlan-dan-yusril

Kendari Sikap jaksa yang bersikeras mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menjadikan tersangka sebagai objek praperadilan dianggap sebagai tindakan arogan. Bahkan jaksa memberikan contoh yang kurang baik dalam penerapan hukum di Indonesia. Arogansi tersebut dipertontonkan lembaga Adhiyaksa tersebut para sidang praperadilan Dahlan Iskan.

Pakar dan Praktisi Hukum Sultra, Dr Amir Faisal MH sangat menyayangkan jika jaksa masih ngotot mengabaikan putusan MK tersebut. Pendapat Jaksa Bonaparte Marbun yang menyebutkan bahwa penetapan tersangka bukan objek praperadilan dan menilai putusan tersebut melebihi kewenangan MK, tentu sebuah pemahaman yang keliru. Apalagi jika menyatakan, bahwa putusan MK setingkat dengan undang-undang itu tidak benar.

“Putusan Mahkamah Konstitusi itu, produk hukum. Semua harus dipatuhi masyarakat, terlebih aparat penegak hukum. Jadi jangan hanya meminta masyarakat yang patuh, tapi kita sebagai penegak hukum harus saling menghormati. Jaksa yang menyatakan hal itu sebaiknya jadi pengamat. Ini produk hukum, bukan diskusi warung kopi. Kita harus pahami, putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Kekuatannya sama dengan undang-undang. Sekali lagi, instansi pemerintah maupun swasta wajib tunduk terhadap putusan MK. Kadang di sinilah letak arogansi institusi,” ungkap Amir Faisal, kemarin (30/7).

“Saya tidak mengerti sebagai akademisi dan praktisi melihat situasi ini. Saya melihat perjalanan hukum di negeri ini semakin jauh dari harapan masyarakat. Mungkin diperlukan revolusi menyeluruh. Termasuk sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri dalam pemahaman bersama agar terbentuk karakter/akhlak serta kualitas pendidik dalam kompotensinya,” tambahnya.

Ingat, kata dia, untuk penyidikan ada KUHAP dan UU No 8/1981 pasal 183 dan 184 tentang alat bukti. Jadi hakim bisa menghukum orang dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti cukup/sah. Dalam kasus ini, apakah jaksa saat menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka sudah tepat menurut KUHAP, khususnya pasal 183 dan 184 itu? Kalau jaksa sudah menyatakan tepat, kenapa ragu? “Jadi tidak usah menyorot putusan MK, terlalu jauh. Prof. Yusril sebagai kuasa hukum Dahlan Iskan melihat belum bersesuaian, makanya biarkan nanti hakim tunggal praperadilan yang memutuskan. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Artinya, konteks penyidikan menjadi fokus dan jaksa bukan pada domain mengomentari putusan MK soal perkara. Jaksa harusnya berupaya membuktikan pada hakim jika sudah bekerja sesuai prosedur,” ungkap Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultra (Unsultra) itu.

Amir Faisal menilai, Dahlan Iskan sebagai warga negara dan kini menyandang status tersangka sudah tepat menyalurkan hak-haknya mencari penjelasan ke lembaga peradilan. Apakah ditolak atau diterima, bukan urusan pengacara atau jaksa lagi. Itu kewenangan hakim praperadilan. “Kita tunggu putusannya. Kalau nantinya ditolak, jaksa harus kembali pelajari di mana letak kesahalan mereka pada kasus ini. Begitu juga sebaliknya.
Putusan pengadilan memang tidak akan memuaskan semua orang, terutama yang merasa dirugikan. Karena memang akan ada yang dimenangkan dan dikalahkan,” terangnya.

Harus Ada Audit BPK untuk Penyidikan Korupsi

Adu argumentasi hukum antara saksi ahli dan jaksa dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terjadi dalam sidang lanjutan praperadilan yang dimohonkan pihak Dahlan Iskan kemarin (30/7). Salah satu yang diperdebatkan adalah lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara.

Ahli hukum yang dihadirkan kuasa hukum Dahlan berpandangan, lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena itu, jika tidak disertai bukti kerugian negara dari BPK, unsur korupsi dalam penyidikan belum terpenuhi. Salah seorang ahli hukum pidana yang menyatakan demikian adalah Muzakir. Dia menuturkan, penyidikan kasus korupsi harus dilengkapi audit investigasi yang pro-justitia yang hanya bisa dilakukan BPK. “Jadi, yang diperlukan adalah audit investigasi BPK secara menyeluruh. Bukan sekadar menghitung apa yang ditemukan penyidik,” jelasnya.

Bukan hanya Muzakir, ahli hukum lain dihadirkan kuasa hukum Dahlan. Yakni, Made Darma Weda dan Chairul Huda. Keduanya menyatakan hal yang sama. Mereka menegaskan, satu-satunya lembaga negara yang berwenang menghitung kerugian negara adalah BPK. “Kalau sekadar menghitung, tiap orang mungkin bisa. Tapi, apakah dia punya kompetensi?” ujar Chairul. Mengenai kewenangan menghitung kerugian negara, jaksa berpedoman bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berwenang melakukannya. Jaksa menggunakan dalil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 31/PUU-X/2012. Putusan itu merupakan penolakan MK terhadap judicial review mantan Dirut PLN Eddie Widiono Suwondho yang terjerat kasus korupsi yang diusut KPK.

Dalam putusan itu, MK menyatakan, KPK tidak hanya bisa berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam membuktikan tindak pidana korupsi. Namun, lembaga antirasuah tersebut juga bisa berkoordinasi dengan instansi lain. Terkait dengan hal itu, Muzakir berpendapat, sampai saat ini UU BPKP tidak menyebutkan bahwa lembaga itu berwenang melakukan audit investigasi terhadap kerugian negara.

Penggunaan putusan MK sebenarnya menunjukkan inkonsistensi jaksa. Sebab, sebelumnya jaksa mengabaikan putusan MK No 21/PUU-XII/2014 tentang penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Jaksa menilai putusan itu tidak berkekuatan hukum mengikat karena melampaui putusan MK. Sampai saat ini, kasus gardu induk yang disangkakan kepada Dahlan memang belum dilengkapi bukti perhitungan kerugian negara dari BPK. Jaksa hanya mengklaim telah mendapat bukti kerugian negara dari BPKP. Itu pun untuk empat proyek pembangunan gardu induk. Padahal, yang disangkakan kepada Dahlan adalah pembangunan 21 gardu induk.

Selain itu, kuasa hukum Dahlan punya bukti pemberitaan media bahwa BPKP pusat belum mengeluarkan audit kerugian negara. Pernyataan BPKP itu diterbitkan Koran Tempo edisi 8 Juni 2015 dengan judul BPKP Bantah Klaim Kejaksaan.

Dalam berita itu disebutkan, Kepala BPKP Ardan Adiperdana belum menerima permintaan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk melakukan audit lanjutan terhadap kasus pembangunan gardu induk.

Menanggapi sidang lanjutan praperadilan kemarin, Yusril Ihza Mahendra, pengacara Dahlan, menjelaskan, pihaknya ingin mendapat keterangan ahli mengenai alat bukti yang sesuai dengan putusan MK. “Dalam kasus ini, kejaksaan menetapkan Pak Dahlan sebagai tersangka lebih dulu, baru mencari alat buktinya,” ujarnya. Setelah mengikuti sidang, Asisten Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta Ida Bagus Wismantanu menyampaikan, penyidikan terhadap Dahlan merupakan proses yang gambaran peristiwanya sudah didapatkan dari penyidikan tersangka sebelumnya. “Apa yang kami lakukan sudah sesuai KUHAP. Tinggal menetapkan satu per satu tersangkanya melalui sprindik,” katanya. Menurut dia, bukti-bukti lain bakal dicari kemudian. Sidang praperadilan akan dilanjutkan hari ini (31/7) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari kejaksaan. (gun/cok)

Komentar

komentar


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 1001
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top