Fatwa MUI Prematur – Kendari Pos Online
Iklan pajak

Konkep
UHO Cup Iklan Iklan 10 Iklan 23
HEADLINE NEWS

Fatwa MUI Prematur

grafis-BPJS-haram//Soal BPJS Kesehatan Haram

Kendari Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menganggap BPJS Kesehatan haram mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya, Pakar Ekonomi Syariah Sulawesi Tenggara, Dr Husain Insawan. Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari itu menilai, fatwa MUI terlalu prematur dalam menetapkan status haram pada BPJS Kesehatan.

“Sebenarnya untuk menilai sesuatu itu haram atau tidak dalam perspektif syariah, maka harus dilihat dulu materi atau zat, tujuan, proses, hasil, dan pemanfaatannya. BPJS Kesehatan merupakan program pemerintah yang memberikan jaminan kesehatan kapada masyarakat. Program BPJS merupakan persoalan baru yang sebelumnya tidak diharamkan secara naqliah. Dalam hal ini dibolehkan menurut status hukum asalnya,” ungkap Dr Husain Insawan.

Pakar Ekonomi Syariah itu menambahkan, tujuan BPJS Kesehatan pun selaras dengan tujuan syar’i (al-maqashid al-syariah) yakni memelihara kesehatan jiwa dan keturunan. Proses, hasil dan pemanfaatannya, kata dia, manakala dikelola secara baik dan tidak merugikan dianggap telah sesuai dengan koridor syariah. “Saya kira, pada aspek manajerial ini MUI mempersoalkan BPJS. Kalau dalam penilaian MUI bahwa BPJS telah dikelola dengan melanggar prinsip-prinsip keadilan, transparansi, kerelaan psikologis, tidak eksploitatif dan spekulatif, serta disalahgunakan, maka bisa saja diklaim bahwa itu haram. Namun haramnya di sini adalah haram manajerial karena tata kelolanya yang melanggar prinsip-prinsip di atas, tidak lantas haram substansinya secara keseluruhan,” jelasnya.

“Saya berpandangan bahwa Fatwa MUI tentang haramnya BPJS Kesehatan adalah sebuah second opinion yang selanjutnya diserahkan kepada pemerintah untuk menilainya. Bila terdapat kekeliruan, maka pemerintah tentu akan melakukan perbaikan terhada sistem penyelenggaraannya sehingga terlihat lebih sempurna dan tampak nilai-nilai kesyariahannya,” tambahnya.

BPJS Kesehatan, kata dia, sejatinya juga merupakan pilihan. Masyarakat boleh memilih untuk mengikuti BPJS atau tidak mengikutinya sama sekali. Tapi karena masalah kesehatan adalah masalah dharuriyat (kebutuhan primer), maka seolah masyarakat tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti BPJS ini. Hanya saja badan usaha ini jangan lantas memanfaatkan keadaan karena jaminan kesehatan amat primer bagi masyarakat. Di sini pula letak urgensi munculnya inisiatif melahirkan BPJS Kesehatan berbasis syariah sebagai jaminan kesehatan alternatif bagi kesehatan masyarakat. Alternatif ini muncul karena berdasarkan hasil kajian Komisi Fatwa MUI bahwa BPJS Kesehatan yang ada dianggap haram karena mengandung unsur riba, gharar dan maisir. Diklaim riba karena adanya denda 2 persen kepada anggotanya bila menunggak pembayaran rutin per bulan, gharar karena mengandung unsur penipuan, dan maisir karena penetapan besaran denda dan akad dinilai spekulatif oleh MUI.

“Saya kira, klaim haram yang dikeluarkan MUI terkesan prematur. Denda 2 persen itu belum seberapa jika dibandingkan dengan biaya pengobatan seorang pasien BPJS. Sementara denda itu akan digunakan juga oleh pasien dan amat mungkin tidak cukup meskipun ditambah dengan angsurannya per bulan. Sehingga MUI tidak perlu terburu-buru mengeluarkan fatwa haram karena sebenarnya pasien juga mendapat subsidi lebih secara langsung dari pemerintah melalui BPJS. Dalam posisi ini, sesungguhnya masyarakat tidak dirugikan. Apalagi merasa tereksploitasi sebab munculnya klaim riba itu karena adanya pihak yang tereksploitasi,” katanya.

Jika masyarakat tidak merasa tereksploitasi dan menganggap hal yang wajar bila ada denda 2 persen sebagai alarm kewajiban mereka, mengapa harus diklaim haram? Lain halnya jika secara manajerial terdapat potensi perusahaan untuk menyalahgunakan dana BPJS. Ini bisa dikatakan haram dari sisi tata kelolanya. “Saya justru khawatir jangan sampai MUI terlalu mudah ‘mengobral’ kata haram melalui fatwanya. MUI harus teliti dan hati-hati mengistinbatkan suatu perkara disertai dengan penjelasan rinci agar masyarakat paham dengan alur pikirnya dan tidak alergi dengan kata haram,” harapnya.

Sekadar diketahui, MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa BPJS Kesehatan yang dijalankan pemerintah ternyata tidak sesuai syariah alias haram. Ketua Bidang Fatwa MUI, KH Ma’ruf Amin membenarkan adanya fatwa yang dikeluarkan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se Indonesia V tahun 2015 di Tegal, Jawa Tengah. “Ya BPJS yang ada sekarang itu belum ada yang syariah, masih konvensional semua. Jadi memang harus ada BPJS yang diloloskan secara syariah,” kata Ma’ruf.

Fatwa itu menurutnya telah dikeluarkan dan menjadi keputusan Ijtima Ulama. Sehingga, MUI mendorong supaya pemerintah segera merubah sistem BPJS Kesehatan syariah. Bahkan dia menggolongkan kondisi BPJS Kesehatan dalam kondisi darurat. “Ya betul. Sesegera mungkin (bentuk yang syariah). Ya itulah, itu yang jadi darurat, karena wajib BPJS tapi sistemnya belum ada yang syariah,” jelasnya. (adk/aka)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top