Surat Mundur tak Bisa Ditarik – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Sulawesi Tenggara

Surat Mundur tak Bisa Ditarik

Serentak

Kendari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun legislator yang ingin maju dalam Pilkada harus rela menanggalkan statusnya. Ada 9 PNS dan 4 anggota DPRD Sultra telah mengajukan surat pengunduran diri. Jika sudah mengajukan surat pengunduran diri, mereka tak bisa lagi menariknya. Proses pemberhentian akan berjalan sesuai mekanisme.

Dari 9 PNS yang mundur, 6 diantaranya adalam pejabat lingkup Pemprov Sultra yakni, Tony Herbiansyah (Staf Ahli Gubernur), Muhammad Nur Sinapoy (mantan Pj Bupati Konkep), Amarullah (Kadis PU Konkep), Ilmiati Daud (Kasi Keuangan Bappeda Sultra), Abu Hasan (Karo Ortala dan Kepegawaian) dan H Asnawi Syukur (Sekretaris Dinas PU Sultra). Sementara di 3 PNS lainnya, proses pengunduran dirinya diajukan di Pemda masing-masing. Mereka adalah La Djiru (mantan Sekda Buton Utara), La Ode kardini (mantan Kadishut Muna) dan Arsalim (Kepala Bappeda Konawe Selatan).

Sedangkan anggota DPRD Sultra, surat pengunduran diri Wakil Ketua DPRD Sultra, Muhammad Endang melengkapi 4 anggota yang akan bertarung di pilkada mendatang. Sebelumnya, politisi PKS La Pili, politisi Golkar Surunuddin Dangga dan Wahyu Ade Pratama telah menyerahkan surat pengunduran dirinya.

Kabid Pemberhentian dan Pensiun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, Kadir S.Sos menegaskan PNS yang ingin mengajukan pensiun dini harus mempertimbangkan segala sesuatunya. Apakah alasannya untuk maju dalam pilkada, istirahat atau alasan lain. Lantaran aturan tidak memperkenankan usulan surat penguduran diri ditarik kembali. Apalagi bagi PNS yang gagal mendapatkan pintu. Sebab posisi BKD hanya memproses usulan sesuai berkas yang masuk. Bila sudah lengkap, maka akan diproses ke tahap selanjutnya.

Dalam pengajuan surat penguduran diri katanya, tidak selamanya PNS akan mendapatkan hak-hak pensiun. Dalam UU nomor 11 tahun 1969, PNS yang berhak mendapat tujangan pensiun minimal mempunyai masa kerja 20 tahun atau berumur diatas 50 tahun. Jika tidak memenuhi salah satu syarat, maka tidak akan mendapatkan hal itu. Dari 6 PNS yang mengajukan surat pengunduran diri di BKD Sultra, hanya 5 yang akan mendapatkan hak tersebut. Sementara  Ilmiati Daud (Kasi Keuangan Bappeda Sultra) tidak mendapatkan tunjangan pensiun sebab tidak memenuhi syarat. Penegasan ini juga dijelaskan dalam PP nomor 53 tahun 2003 tentang kewenangan dan pemberhentian PNS.

“Dari enam berkas yang masuk, semuanya sudah dianggap lengkap. Makanya, berkasnya langsung diproses. Bagi PNS yang golongannya IV B ke bawah menjadi kewenangan gubernur. Sedangkan IV C ke atas menjadi kewenangan presiden. Namun sejak Januari 2015, kewenangan ini didelegasikan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Sesuai Keppres nomor 53 tahun 2014,” jelas Kadir.

Kabag Humas dan Persidangan Sekretariat DPRD Sultra, Robert Piter Raru mengatakan pihaknya kembali menerima surat pengunduran diri anggota dewan yang akan maju dalam pilkada mendatang. Surat pengunduran diri Wakil Ketua DPRD Sultra, Muhammad Endang diserahkan langsung yang bersangkutan sekitar pukul 09.00 Wita, kemarin. Hanya saja, surat ini belum bisa diproses sebab masih menunggu surat dari DPP. Bila suratnya sudah ada, maka langsung akan diproses. Sebab sesuai mekanisme, untuk memproses surat penguduran diri anggota dewan harus ada surat pernyataan secara pribadi dan partai pengusung. Untuk kedua syarat itu, hingga kini belum ada yang menyerahkan.

“Intinya, posisi sekretariat hanya memfasilitasi proses pengunduran diri. Sesuai PP nomor 16 tahun 2010, berkas yang sudah masuk, maka akan diproses. Bila dianggap lengkap, akan dilanjutkan ke gubernur sebelum dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tentunya, hal ini menjadi perhatian sekretariat sebab tanggal 26 s.d 28 Desember, tahap pendaftaran calon di KPU akan dilaksanakan,” jelasnya.

Lantas, bagaimana dengan anggota dewan yang menarik diri surat penguduran dirinya? Menurutnya, regulasi masih memberi kelonggaran. Sebab surat penguduran diri harus mendapat restu dari DPP. Namun bila tidak diindahkan, statusnya sebagai calon bisa dicoret. Sebab Peraturan KPU nomor 12 tahun 2015 menyaratkan, bila hingga 60 hari setelah ditetapkan sebagai calon belum diproses, maka statusnya sebagai calon akan dianulir.     “Sebagaimana ditegaskan pasal 68, anggota dewan yang wajib melampirkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian. Makanya pada pasal 6 huruf R, surat pengunduran diri yang telah diajukan oleh anggota DPRD tidak bisa ditarik kembali,” tandas pria asal Tanah Toraja ini. (mal/b)

Komentar

komentar


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 1001
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top