Penilaian Daerah Peduli HAM Dimulai – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Metro Kendari

Penilaian Daerah Peduli HAM Dimulai

ELYN/KENDARI POS__Wagub Sultra, H. M. Saleh Salata ketika memberikan sambutan dalam pembukaan FGD di Kemenkumham, kemarin.

ELYN/KENDARI POS__Wagub Sultra, H. M. Saleh Salata ketika memberikan sambutan dalam pembukaan FGD di Kemenkumham, kemarin.2

 

Kendari Peningkatan kualitas pemenuhan, perlindungan, penegakan, pemajuan, dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) di Sultra terus dilakukan. Pihak Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra bahkan akan menggelar kegiatan penilaian pada kabupaten/kota peduli HAM. Kegiatan tersebut pun diawali dengan acara Fokus Group Diskusi (FGD) di aula kantor Kemenkumham Sultra, Selasa (28/7).

Dalam sambutannya saat membuka acara tersebut Wakil Gubernur Sultra, H. M. Saleh Lasata mengakui jika pemahaman Pemkab dan Pemkot di Sultra terkait perlindungan HAM masih minim. “Sehingga tidak terintegrasi dalam program-program kerja di daerah. Itu karena koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota bersama Kemenkumham belum maksimal. Makanya, pihak Kemenkumhan harus lebih giat melakukan sosialisasi. Coba ketemu langsung dengan Gubernur supaya seluruh kepala daerah bisa diajak memberikan perhatian lebih soal HAM itu. Saya yakin pasti ada tekanan pada mereka untuk benar-benar peduli hal ini,” usul Wagub.

Pasangan Gubernur, H. Nur Alam dua periode itu meyakini jika upaya sosialisasi  ditingkatkan maka posisi Sultra di pusat bisa terangkat seiring berkurangnya peristiwa-peristiwa terkait pelanggaran HAM. “Saat ini posisi kita belum membanggakan,” akunya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumhan Sultra, Ilham Djaya membenarkan pendapat Saleh Lasata. Menurutnya ada kesalahan pemahaman soal tanggung jawab HAM itu oleh instansi di daerah. “Seakan-akan hanya kami yang punya tanggung jawab ini, padahal kami hanya pendorong, Pemkab dan Pemkot pelaksananya,” ungkapnya.

Terkait teknis penilaian Daerah Peduli HAM itu lanjut Ilham akan dilakukan 5 Agustus mendatang. “Hari ini baru pembukaan resmi diskusinya. Penilaiannya nanti kita undang kepala-kepala Bappeda untuk persentase masing-masing,” ujarnya, kemarin. Soal indikator penilaian nanti, dia menyebutkan sedikitnya ada 5 item yang harus dipenuhi setiap daerah untuk mendapatkan predikat daerah peduli HAM itu. “Utamanya produk hukum seperti Perda tidak boleh melawan hak hidup seseorang, hak perempuan, hak pengembangan diri dan lainnya yang sama penting dengan itu,” jelasnya. (c/ely)

Komentar

komentar


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 1001
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top